Debat Publik Pilkada Madina 2020: Masih Jauh dari Harapan - Peristiwa - www.indonesiana.id
x

Alfath Satriya

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 4 Juli 2020

Senin, 16 November 2020 15:27 WIB

  • Peristiwa
  • Berita Utama
  • Debat Publik Pilkada Madina 2020: Masih Jauh dari Harapan


    Dibaca : 507 kali

    Oleh: Catur Alfath Satriya

    Alumni Indef School of Political Economy

    Debat publik Pilkada Madina telah diselenggarakan oleh KPU Mandailing Natal pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 di Hotel Pandan. Debat ini diikuti oleh seluruh peserta Pilkada Madina yang terdiri dari tiga pasang calon.

    Calon nomor 1 yaitu HM Ja’far Sukhairi Nasution yang merupakan Wakil Bupati Mandailing Natal periode 2016-2021. Dia berpasangan dengan Atika Azmi Utammi, anak salah satu tokoh masyarakat di Kota Nopan wilayah Mandailing Julu. Kemudian, calon nomor 2 adalah Drs Dahlan Hasan Nasution, Bupati Mandailing Natal periode 2016-2021. Dia berpasangan dengan H. Aswin Parinduri yang berlatar belakang pengusaha konstruksi. Parinduri juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Mandailing Natal.

    Selanjutnya, calon nomor 3 yaitu Sofwat Nasution yang merupakan penisunan TNI dengan pangkat terakhir Brigadir Jenderal. Dia berpasangan dengan Zubeir Lubis yang merupakan seorang pengusaha dan politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Madina.

    Di dalam tulisan ini penulis ingin memberikan tanggapan mengenai jalannya debat publik Pilkada Madina yang menurut saya masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan oleh masing-masing pasangan calon apabila terpilih sebagai pemimpin di Kabupaten Mandailing Natal. Tulisan ini sejatinya hanya merupakan ekspresi individu penulis sebagai warga negara Indonesia yang saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal sehingga tidak ada kaitannya tulisan ini dengan instansi tempat penulis bekerja.

    Diskusi masih terlalu normatif dan tidak disertai dengan data yang kuat

    Salah satu aspek yang penulis lihat terhadap jalannya debat publik tersebut yaitu perdebatan masih pada tataran yang terlalu normatif bahkan ketika membahas program masing-masing pasangan calon tidak memberikan data dan tolak ukur yang jelas bagaimana program tersebut dilaksanakan. Program yang dijelaskan oleh masing-masing pasangan calon lebih kepada janji kampanye. Masing-masing pasangan calon tidak menjelaskan program tersebut secara spesifik baik dalam hal waktu pelaksanaan program maupun anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan program tersebut. Selain itu, masing-masing pasangan calon tidak mendasarkan programnya tersebut atau janji kampanyenya dengan data yang akurat. Tidak ada narasi mengenai bagaimana kondisi Kabupaten Mandailing Natal saat ini yang disajikan dengan data. Masing-masing pasangan calon hanya menjanjikan sesuatu seperti pembangunan infrastruktur atau peningkatan fasilitas pelayanan publik tanpa menyertakan data dan tidak melakukan estimasi secara kuantitatif seberapa besar dampak yang dihasilkan dari program yang dijanjikan. Hal ini menyebabkan perdebatan tidak menyentuh permasalahan fundamental dan publik tidak mendapatkan gambaran yang jelas bagaimana program tersebut dapat menyejahterakan Kabupaten Mandailing Natal.   

    Masalah Ekonomi dan Pendidikan

    Tidak bisa dipungkiri bahwa dua aspek yang paling bermasalah di Kabupaten Mandailing Natal saat ini adalah masalah ekonomi dan masalah pendidikan. Di aspek ekonomi berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mandailing Natal selalu mengalami penurunan pertumbuhan. Di tahun 2017 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mandailing Natal sebesar 6,09 persen namun di tahun 2018 pertumbuhan ekonomi menjadi 5,79 persen dan di tahun 2019 pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 5,30 persen. Adanya pandemi yang berskala nasional sudah dapat dipastikan di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi pasti menukik dengan tajam. Di aspek pendidikan secara absolut Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Mandailing Natal mengalami kenaikan yang pada tahun 2018 sebesar 65,83 persen menjadi 66,52 persen di tahun 2019 namun secara komparatif dengan kabupaten dan kota yang lain di Sumatera Utara, Kabupaten Mandailing Natal berada di urutan 5 terbawah Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Utara. Kabupaten Mandailing Natal hanya berada di atas Kabupaten Nias, Nias Utara, Nias Selatan, dan Nias Barat.

    Data di atas menggambarkan bahwa Kabupaten Mandailing Natal masih dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Ini merupakan sinyal bagi para pasangan calon yang terpilih untuk melakukan perubahan yang fundamental dengan program kerja yang tepat sasaran dan tepat manfaat. Namun, perdebatan kemarin tidak memperlihatkan apa program kerja konkrit yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan dan ekonomi.  Dalam aspek ekonomi misalnya pasangan calon tidak menggambarkan secara detil di bagian mana yang membuat pertumbuhan ekonomi di Mandailing Natal mengalami perlambatan apakah di bagian produksi, distribusi, atau pemasaran. Padahal, sepengetahuan penulis ketika kita menawarkan sebuah program kerja untuk menyelesaikan suatu permasalahan kita harus menentukan terlebih dahulu di mana akar permasalahan tersebut.

    Minim Gagasan Kolaborasi

                Salah satu yang paling krusial menurut penulis ketika menonton debat publik Pilkada Madina 2020 yaitu masing-masing pasangan calon dalam menawarkan solusi melalui program kerjanya tidak ada gagasan kolaborasi di dalamnya. Padahal, dalam membangun suatu wilayah kita membutuhkan kolaborasi karena yang mengetahui apa yang dibutuhkan dalam pembangunan adalah rakyat di wilayah itu sendiri. Pembangunan harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan bawah ke atas (bottom-up) tidak hanya atas ke bawah (top down). Masyarakat Kabupaten Mandailing Natal harus dilibatkan dalam pembangunan bukan hanya menjadi penonton tapi menentukan sendiri ke mana arah pembangunan tersebut. Partisipasi masyarakat harus ada dalam pembangunan sehingga kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat bisa terwujud. Dengan adanya partisipasi dalam pembangunan demokrasi tidak hanya prosedur 5 tahunan semata namun menjadi lebih substantif bahwa pembangunan harus dilakukan untuk rakyat, oleh rakyat, dan dari rakyat.    

     

     



    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.