Kritik adalah salah satu wujud tanggapan. Setelah menyaksikan pameran lukisan, kritikus menulis ulasan. Karyawan perusahaan mengritik keputusan atasan, walaupun sambil bisik-bisik saat makan siang. Masyarakat mengritik kebijakan publik yang diputuskan pejabat di warung-warung. Begitulah, dalam setiap interaksi sosial, kritik selalu mungkin ada. Bobot kritiknya beragam, begitu pula cara dan bahasa yang digunakan: ada yang halus dan langsung kepada yang dikritik, ada yang vulgar dan blak-blakan di muka umum.
Respon balik alias tanggapan terhadap kritik pun bermacam-macam. Ada yang diam saja, mungkin sambil mbatin, ada pula yang cuek bebek, lempeng saja. Tapi, ada yang merespon balik dengan gencar, pokoknya tidak mau terima kritikan. Ada juga yang membalas kritik sembari ngeles—disebut ngeles karena blio yang dikritik tidak menjawab substansi kritik. Misalnya saja, ia mengritik balik cara kritik itu disampaikan: tidak sopan, tanpa tata krama, dan seterusnya.
Cara mana yang dipakai oleh pejabat publik kita tatkala menghadapi kritik dari masyarakat maupun mahasiswa? Pejabat publik memang lumrah jadi sasaran kritik, sebab ia membuat keputusan untuk masyarakat, membuat kebijakan yang memengaruhi hidup orang banyak. Ketika ia mau mengenakan pajak pertambahan nilai untuk sembako, ya wajar jika masyarakat luas mengritik. Masak rakyat disuruh diam saja, menerima apapun yang diputuskan.
Pejabat punya kewenangan membuat kebijakan, sedangkan masyarakat punya hak pula untuk memprotes kebijakan itu jika tidak setuju. Tidak bisa seorang pejabat publik membuat keputusan lalu memaksa masyarakat untuk menerimanya begitu saja. Bila ia tidak mau mendengar protes dan kritik, menjadi pejabat publik barangkali tidak cocok untuknya.
Dinamika antara kebijakan, kritik, dan tanggapan atas kritik, merupakan kenormalan di alam demokrasi. Dari dialektika inilah diharapkan dapat ditemukan kebijakan yang lebih dapat diterima oleh masyarakat. Tentu saja, apabila pembuat kebijakannya mau mendengarkan masukan, saran, maupun kritik masyarakat. Dalam hal tertentu, pembuat kebijakan mau menyerap aspirasi rakyat, tapi kerap pula mengabaikan suara masyarakat. Pikir pejabat: “Masyarakat mau protes? Silakan saja...” Karena merasa kuat, pejabat jenis ini acuh tak acuh saja mendengar masyarakat protes dan para ahli mengritik.
Siapapun tahu, tidak setiap kritik disampaikan dengan cara yang menyenangkan. Begitu pula, tidak setiap orang siap menerima kritik—sekalipun mungkin ia berucap “saya bukan orang yang antikritik”. Kritik bisa saja disampaikan secara halus, penuh sopan santun, dan diterima dengan baik. Namun kenyataannya, sebagian orang tetap saja tidak bisa menerima kritik sekalipun cara penyampaiannya sudah memenuhi etika kesopansatunan.
Sikap antrikritik itu bisa saja muncul karena yang dikritik merasa bahwa dirinya benar, keputusannya sudah tepat. Bagi orang seperti ini, kritik dianggap menantang otoritasnya sebagai pengambil keputusan dan kebijakan. Kritik tidak dipandang sebagai masukan yang mengingatkan bahwa keputusannya mengandung kelemahan dari segi tertentu. Ketika ia bersikap defensif terhadap kritik, ia sebenarnya tengah membuka jalan yang menjauhi tujuan bersama.
Ada pula orang-orang yang terlihat ramah menerima kritik, namun dalam hatinya ngedumel. “Memangnya kamu bisa apa kalau jadi saya?” “Memangnya apa yang sudah kamu perbuat bagi orang banyak?” “Apa sumbangsihnya bagi sekolah?” “Memangnya kamu mengerti apa?” “Ya bisa dimaklumi kalau ngritiknya begitu, anak muda, belum berpengalaman, masih belajar berekspresi.... biarin sajalah.”
Ada pula orang-orang yang bersikap rendah hati untuk menyadari bahwa dirinya bisa saja keliru membuat keputusan dan kritik orang lain mengandung kebenaran. Lalu, ia mengoreksi kebijakannya, sebab ia sadar bahwa keputusannya memengaruhi hidup orang banyak. Tak peduli dari manapun datangnya kritik, ia mampu bersikap adil dalam melihat adanya kebenaran.
Dengan bersikap seperti itu, ia telah berbuat adil. Ia merasa senang ada orang-orang yang mengingatkan dirinya agar terhindar dari kesalahan pengambilan keputusan yang memengaruhi nasib banyak orang. Lagi-lagi, tidak setiap pemimpin, atau bahkan tidak banyak pemimpin, yang siap melihat sisi baik dari kritik dan menyerapnya demi kemaslahatan orang banyak. Perbedaan pandangan terhadap sebuah isu semestinya diperlakukan sebagai sumbangan pendapat untuk melihat isu tersebut dari sisi-sisi yang berbeda, sehingga pemahamannya sendiri menjadi bertambah kaya.
Nah, ada jenis respon yang lain lagi, yaitu orang yang dikritik akan mengritik balik pengritiknya. Biasanya, respon balik jenis ini cenderung mempermasalahkan cara kritik tersebut disampaikan ketimbang menjawab isi atau substansi kritiknya. Pejabat yang dikritik ini sengaja menghindari pembicaraan tentang substansi atau isi kritiknya, dan mengalihkan perhatian masyarakat kepada cara penyampaian kritik. Ia, misalnya, akan berkata: “Padahal tadi ia ketemu saya, kenapa malah bicara di hadapan orang banyak.” Lain kali ia berujar: “Ah, gak usah dimasukin ke hati, ia masih belajar berekspresi.”
Respon tersebut tidak menjawab substansi kritik, melainkan menyasar cara kritik disampaikan. Respon seperti ini merupakan cara mengalihkan isu, sebab orang yang dikritik berusaha menghindari pembicaraan tentang substansi kritik. Masyarakat yang tidak menyadari keadaan akan dengan mudah dialihkan perhatiannya pada isu baru: cara mengritik. Masyarakat diarahkan agar tidak lagi membicarakan materi atau isi kritik, melainkan cara mengritik. Dengan cara ini, pengritik akan dipersepsikan sebagai pihak yang tidak mengerti tata cara mengritik yang baik, tidak tahu sopan santun. Begitulah, akhirnya isi kritik atau substansi kritik pun tersisihkan dari pembicaraan publik. Orang banyak menjadi sibuk membicarakan tentang kebebasan berpendapat, cara mengritik yang sopan dan santun, dan kemudian lupa akan substansi kritiknya. >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
