PRESIDEN Joko Widodo telah membuktikan kepada dunia tentang komitmen Indonesia dalam penanganan dampak perubahan iklim. Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pemimpin Dunia tentang Perubahan Iklim COP26, yang digelar di Glasgow, Skotlandia, Senin, 1 November 2021.
Dalam kesempatan itu, Jokowi berpidato di depan para pemimpin dunia, termasuk Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres.
Dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Jokowi mengatakan
Indonesia terus berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim. "Laju deforestasi turun signifikan, terendah dalam 20 tahun terakhir. Kebakaran hutan juga turun 82 persen di tahun 2020," kata Jokowi
Indonesia juga telah memulai rehabilitasi hutan mangrove seluas 600 ribu hektare yang akan tercapai pada 2024, terluas di dunia. Indonesia juga telah merehabilitasi 3 juta lahan kritis antara tahun 2010 sampai 2019. Sektor yang semula menyumbang 60 persen emisi Indonesia akan mencapai carbon net sink, selambatnya tahun 2030.
Selain itu, Indonesia telah mengembangkan ekosistem mobil listrik, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Asia Tenggara, pemanfaatan energi baru terbarukan termasuk biofuel, serta pengembangan industri berbasis clean energy termasuk pembangunan kawasan industri hijau terbesar di dunia, di Kalimantan Utara.
Pada Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIII dan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII Tahun 2021 Lemhannas RI di Istana Negara pada Rabu 13 Oktober 2021, Jokowi menerangkan bahwa produk hijau berpotensi besar terhadap ekonomi Indonesia di masa depan.
Menurutnya, dalam waktu 10 tahun mendatang akan banyak negara yang mulai meninggalkan energi fosil seperti batu bara. “Karena semua nanti ke depan, 10 tahun lagi, yang namanya Uni Eropa, Amerika akan mulai membeli barang yang (kalau) itu dihasilkan industri yang menggunakan misalnya batubara, sudah enggak mau lagi. Semua mengarahnya ke sana sehingga kita harus mendahului. Ini nanti adalah yang pertama di dunia,” tutur Jokowi.
Komitmen Indonesia untuk menjaga lingkungan juga disampaikan Jokowi saat berpidato di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Leaders Summit on Climate pada 22 April 2021. Jokowi mengatakan bahwa Indonesia sedang mempercepat proyek percontohan net zero emission dengan dibangunnya kawasan industri hijau (Green Industrial Park) pertama di dunia.
Kawasan yang dibangun dalam rangka pengembangan energi terbarukan ini berada di provinsi Kalimantan Utara dengan luas sekitar 12.500 hektar. Proses pembangunannya dimulai pada November 2021.
Rencananya lawasan ini akan menggunakan energi terbarukan yang dihasilkan hydro energy atau pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dari aliran Sungai Kayan.
Pembangunan PLTA Kayan di Kecamatan Long Peso, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara ditargetkan selesai pada tahun 2024.
Pengembang proyek tersebut adalah PT Kayan Hydro Energy (KHE) yang sudah berpengalaman membangun PLTA di Kalimantan Utara sejak 2011. KHE merupakan inisiator proyek PLTA yang terdiri atas lima cascade di Sungai Kayan. Nilai investasi KHE untuk proyek PLTA Kayan mencapai 17,8 miliar dollar AS.
Konsep Kawasan Industri Hijau
Green Industrial Park atau Kawasan Industri Hijau adalah sekumpulan perusahaan atau industri yang menerapkan teknologi atau produksi bersih, memproses limbah atau sampah yang dihasilkan, dan melakukan usaha-usaha mengurangi emisi gas rumah kaca di lokasi produksinya.
Beberapa negara menerapkan program green industrial park antara lain Korea Selatan, Denmark, China, Thailand, dan Jerman.
Dengan menerapkan fungsi green industrial park, diharapkan perusahaan atau industri mengurangi limbah yang dihasilkan. Sebisa mungkin limbah yang dihasilkan diolah kembali yang menjadi nilai tambah secara ekonomi.
Selain itu, penerapan green industrial park juga berpotensi menghasilkan efisiensi pemakaian bahan baku, energi, dan air. Dengan begitu, limbah maupun emisi yang dihasilkan menjadi lebih sedikit dan proses produksi menjadi lebih efisien. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk industri nasional.
Kawasan industri hijau merupakan industri yang dalam proses produksinya mengutamakan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan. Konsep kawasan hijau ini memiliki tujuan untuk menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dalam pengembangan industri hijau terdapat beberapa langkah yang dilakukan. Yakni, menerapkan proses produksi bersih (cleaner production), konservasi energi (energy efficiency), efisiensi sumber daya (resource efficiency eco-design), proses daur ulang, dan teknologi rendah karbon (low-carbon technology).
Dukungan Daerah
Konsep green industrial park yang dicanangkan Presiden Jokowi tidak terlepas dari pembangunan proyek strategis nasional berupa Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) di Tanah Kuning Mangkupadi, Bulungan, Kalimantan Utara.
Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional yang berkonsep zona ekonomi ramah lingkungan tersebut akan dibarengi dengan pengembangan pariwisata. Semua langkah tersebut akan menjadi salah satu pendorong perekonomian di Kalimantan Utara.
Secara keseluruhan wilayah Kalimantan Utara adalah salah satu paru-paru dunia. Karena itu daerah ini memulai pengembangan sumber ekonomi dengan pertimbangan konsep green economy, green technology, dan green product. "Pariwisata dikembangkan dari pengembangan dan penataan desa wisata serta menjaga kelestarian alam melalui Heart of Borneo (HoB) yang mengedepankan kearifan lokal,” kata Gubernur Kalimantan Utara H. Zainal A. Paliwang.
Pembangunan dan pengembangan potensi ekonomi dilakukan secara terbuka dengan menggandeng investor dalam negeri dan mancanegara.
Dengan mengacu pada peraturan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menciptakan iklim investasi yang semakin baik namun tetap menjaga lingkungan dan hidup masyarakat.
Kalimantan Utara juga menerapkan kebijakan insentif fiskal berbasis ekologi yang menjadi arah baru dalam menjaga kelestarian dan keberlangsungan lingkungan hidup di Indonesia. Salah satunya melalui kebijakan Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE).
Kalimantan Utara telah memiliki program TAPE sejak 2020. Provinsi menyediakan bantuan kepada kabupaten dan kota untuk menjalankan program pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, penyediaan lokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH), pengelolaan persampahan, perlindungan sumber daya air, dan pencegahan pencemaran udara.
Partisipasi Masyarakat
Proses TAPE telah dimasukkan ke Peta Ecological Fiscal Transfer (EFT) Dunia. Berkat TAPE di Kalimantan Utara, Indonesia kini masuk ke EFT dalam kategori emerging bersama dengan dua negara lain yakni Mongolia dan Uganda.
Skema TAPE bertujuan memperkuat koordinasi antara pemprov dengan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan hutan dan lingkungan hidup demi tercapainya target-target pembangunan daerah.
Bantuan yang diterima oleh kabupaten/ kota kemudian disalurkan lagi kepada pemerintah desa. Dana bisa dimanfaatkan untuk sosialisasi kesadaran tentang menjaga lingkungan hidup, seperti tentang mencegah kebakaran hutan, menjaga sumber air bersih, membuang sampah yang benar, dan berbagai kegiatan lain yang melibatkan peran masyarakat luas.
TAPE mendorong pelestarian hidup dan merupakan aksi nyata yang melibatkan warga desa sebagai ujung tombaknya. Dari berbagai kegiatan di lapis bawah ini akan terjadi revolusi mental masyarakat, bahwa membangun bisa berjalan beriringan dengan kelestarian lingkungan hidup.
Ikuti tulisan menarik sangpemikir lainnya di sini.
