Saat ini sejumlah lembaga pendidikan khususnya sekolah swasta menjerit tiap waktu lantaran kesulitan untuk bisa bertahan apalagi selama masa pandemi. Tidak sedikit sekolah swasta di berbagai daerah Indonesia yang mengeluhkan kesulitan pembiayaan operasional sekolah, karena banyak perekonomian orang tua siswa terdampak pandemi hingga SPP bulanan yang harus dibayarkan menjadi menunggak. Ada pula sebagian orang tua siswa yang meminta pemotongan pembayaran SPP. Sebaliknya, di sisi lain pihak sekolah swasta harus tetap memberikan honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan secara utuh.
Permasalahan keuangan masa pandemi saat ini menjadi isu yang marak terjadi pada sekolah swasta di Indonesia. Selain beban berat yang dipikul sekolah swasta karena hanya bertopang pada dana SPP, tidak ada bantuan tunjangan untuk para guru juga menjadi persoalan yang harus dicermati. Mengingat tunjangan sertifikasi bagi guru sangat sulit lantaran mencapai puncak itu harus menunggu antrian yang begitu panjang. Kondisi finansial sekolah swasta seakan menjadi momok bagi para pemimpin sekolah untuk menghadapi tantangan tersebut. Belum lagi, mereka harus berupaya keras mempertahankan diri demi tetap eksis di tengah gempuran liberalisasi yang menggila karena dipandang sebelah mata oleh masyarakat dan pemerintah.
Fenomena matinya sekolah swasta karena kesulitan pemasukan dana, sebenarnya juga banyak dijumpai sebelum pandemi Covid-19 yang menutup aktivitas pembelajaran karena kekurangan murid. Padahal, sekolah swasta sangat mengandalkan pemasukan dari pembayaran SPP bulanan maupun dana sumbangan pendidikan (DSP). Memasuki penerimaan peserta didik baru, sekolah swasta juga menghadapi problematika yang tidak ringan. Semakin banyaknya sekolah negeri yang dibangun, menyebabkan jumlah siswa yang mendaftar ke sekolah swasta menjadi berkurang. Kemudian, minimnya sarana prasarana sekolah dan sumber daya manusia menjadi tantangan.
Tak hanya itu, perhatian pemerintah terhadap sekolah swasta selama ini sangat kurang. Akibatnya, sekolah swasta kalah bersaing tiap tahunnya. Kebanyakan pihak sekolah swasta menerima peserta didik baru yang sebelumnya mendaftar ke sekolah negeri tetapi gagal. Lantas, bagaimana menyiasati agar sekolah swasta tidak terancam gulung tikar sebagai bekal menuju masa depan?
Mengutip dari Cabang Dinas Pendidikan (Cabdindik) Kabupaten dan Kota Mojokerto, fenomena sekolah swasta yang memilih untuk menutup operasional pembelajaran, karena kesulitan mendapatkan peserta didik terjadi pada tahun ajaran 2020/2021 lalu, salah satunya SMK Insan Bina Sehat (IBS) yang bertempat di Jalan Raya Jabon, Kecamatan Mojoanyar. Saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) pendaftarnya sangat minim, tercatat hanya mendapat tiga siswa baru. Akhirnya, kepala sekolah melayangkan pengajuan penutupan lembaga ke Cabdindik. Sebelumnya, pada tahun ajaran 2019─2020 juga terdapat dua lembaga sekolah swasta yang telah menutup aktivitas pembelajaran, yaitu SMK Kita Bakti Kecamatan Mojosari dan SMK Perbankan Dawarblandong. Dengan demikian, berdasar data pokok pendidikan, SMK di Kabupaten Mojokerto kini tersisa 60 lembaga.
Tidak menutup kemungkinan, jika jumlah tersebut akan semakin berkurang. Pasalnya, terdapat dua sekolah swasta lainnya juga terancam gulung tikar lantaran sudah tidak ada lagi kegiatan pembelajaran. Sementara itu, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud, Totok Suprayitno menegaskan keberadaan dan kontribusi sekolah swasta tetap dibutuhkan karena berperan penting untuk saling melengkapi dengan sekolah negeri. Menurutnya, tantangan terbesar baik sekolah swasta maupun negeri adalah kualitas hasil belajar. Namun, kemerdekaan berpikir dan tidak terpaku pada kurikulum dapat menjadi suatu kelebihan yang dimiliki oleh sekolah swasta.
Berkaca pada kenyataan tersebut, ada beberapa solusi untuk menjawab problematika yang bisa dilakukan guna mengantisipasi ancaman gulung tikarnya sekolah swasta sebagai bekal di masa depan. Pertama, terkait mengatasi tantangan finansial yang dihadapi sekolah swasta perlu diatur kembali rancangan kegiatan dan anggaran sekolahnya. Artinya, kebutuhan yang dinilai tidak mendesak sebaiknya dialihkan dari anggaran. Misalnya, rencana pembangunan infrastruktur dapat dialihkan untuk menyejahterakan para guru. Namun bukan sepenuhnya pembangunan infrastruktur dihilangkan, hanya saja porsinya dikurangi. Sehingga, pengeluaran anggaran tidak membengkak dan alokasi anggaran dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan yang lebih prioritas.
Kedua, memanfaatkan aset sekolah sebagai tambahan pendapatan. Daripada mengabaikan aset yang dimiliki sekolah dan hanya bergantung dari SPP bulanan orang tua siswa, lebih baik dimanfaatkan menjadi sesuatu yang berguna. Misalnya, dengan hasil panen dari tanaman hidroponik dapat dijadikan sebagai pemasukan kas untuk sekolah. Memang, keuntungan yang didapat tidak seberapa. Namun, setidaknya usaha tersebut dapat menghasilkan dan membantu menunjang kebutuhan sekolah.
Ketiga, perlunya pelatihan bagi para pendidik. Selain berupaya dalam menyejahterakan guru, meningkatkan kompetensi mengajar guru juga dirasa penting. Misalnya, program pelatihan dapat dilakukan secara rutin dalam jangka waktu tertentu. Jadwal pelaksanaan nanti dapat disesuaikan dengan agenda pembelajaran. Melalui program pelatihan bagi para guru tersebut, dapat membangun masa depan yang cerah bagi anak didiknya. Jika sudah sejahtera dan kebutuhan sekolah terpenuhi, maka akan berdampak positif untuk ke depannya.
Keempat, sekolah swasta harus membenahi kembali manajemen supaya mampu bersaing dengan sekolah negeri. Persoalan kekurangan murid yang kini mengancam sekolah swasta, dapat disebabkan oleh buruknya pengelolaan manajemen lembaga sekolah itu sendiri. Jika manajemen sekolah itu bagus, mampu menunjukkan citra yang baik, serta meningkatkan kualitas lulusan yang unggul, maka orang tua siswa pun tidak ragu untuk menyekolahkan anaknya di sekolah swasta.
Kelima, perlu dilakukan upaya dari pemerintah untuk memeratakan kuota peserta didik antara sekolah swasta dan sekolah negeri dengan membatasi secara tegas jumlah kelas atau jumlah peserta didik dalam tiap ruangan pada sekolah negeri. Seperti bobrok lama yang senantiasa berulah, karena seringkali terjadi kasus saat kuota peserta didik negeri sudah dibatasi dan PPDB ditutup, namun masih ada saja oknum jalur belakang yang melanggar aturan. Tujuan dari pemerataan kesetaraan pendidikan antara sekolah swasta dengan sekolah negeri adalah untuk menghilangkan stigma perbedaan diantara kedua pihak. Sehingga, hal tersebut tidak menjadi masalah berulang yang dihadapi oleh sekolah swasta.
Melakukan perubahan itu seperti suatu keniscayaan, jika tidak segera menyiapkan bekal atau langkah untuk antisipasi segala ancaman tersebut, maka daya saing akan mudah menurun dan pencapaian kinerja dari sekolah itu sendiri menjadi terhambat. Bahkan, tidak menutup kemungkinan, jika hal tersebut dibiarkan maka akan mengancam kelangsungan hidup pihak sekolah swasta menjadi bangkrut. Sebaliknya, jika upaya tersebut dapat dijalankan maka besar harapan sekolah swasta mampu bertahan dan memiliki potensi besar menuju masa depan, menempatkan dirinya sejajar dengan sekolah negeri, bahkan menjadi penggembira dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Dengan demikian, eksistensi sekolah swasta tetap terjaga kukuh sampai kapanpun dan ancaman kematian tidak semestinya terjadi.
Ikuti tulisan menarik Jihan Nada Aulia lainnya di sini.
