Beberapa bulan belakangan ini kita menerima kabar mengenai penundaan pemilu yang sebenarnya dilaksanakan pada tahun 2024. Sejumlah politisi dari beberapa partai mengusulkan wacana agar pemilu 2024 ditunda dengan berbagai alasan, salah satunya survei mengenai tingkat kepuasan atas pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mencapai 70%. Gagasan penundaan pemilu 2024 ikut diusulkan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar yang sekaligus menjadi Wakil Ketua DPR RI yang kemudian di dukung oleh Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional.
Berdasarkan konstitusi yang sudah ada dalam Pasal 7 UUD 1945 yang menyatakan presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, sesudahnya mereka dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Artinya, presiden dan wakil presiden tidak dapat menjabat lebih dari dua kali. Dalam hal ini seharusnya eksekutif dengan parlemen mampu saling mengontrol dan menjaga keseimbangan dengan sama-sama saling menguatkan dan mengendalikan diri untuk menjaga masa depan demokratisasi. Wacana penundaan pemilu berimplikasi terhadap masa perpanjangan jabatan presiden dan wakil presiden sekaligus anggota legislatif (DPR, DPRD maupun DPD).
Seiring meluasnya wacana penundaan pemilu yang dirasa inkonstitusional atau melanggar konstitusi, berbagai kalangan menolak agar pemilu tetap dilaksanakan sesuai dengan konstitusi yang sudah ditentukan. Perdebatan dan kegaduhan soal penundaan pemilu pun terjadi di kalangan para elit, pengamat, politisi hingga menteri. Wacana penundaan pemilu ini bukan hanya direspon melalui perdebatan dan pembicaraan, namun memunculkan aksi masa turun ke jalan untuk melakukan penolakan.
Pada 11 April 2022, para mahasiswa dengan atas nama BEM SI melakukan demonstrasi di depan gedung DPR Jakarta untuk menolak wacana penundaan pemilu. Disamping menuntut penolakan, para mahasiswa juga menyampaikan beberapa aspirasi diantaranya, kenaikan BBM dan stabilisasi harga kebutuhan pokok.
Namun yang menjadi perhatian ialah, aksi demonstrasi yang dilakukan pada hari tersebut seolah-olah mengutamakan tuntutannya berdasarkan isu elit. Perhatian terhadap isu elit terlihat nyata ketika mahasiswa UI mendesak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk membuka big data terkait aspirasi 110 juta masyarakat yang meminta agar pemilu 2024 ditunda.
Isu elit merupakan isu yang tidak berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Padahal aspirasi untuk kebutuhan masyarakat lebih penting dari pada isu elit. Isu elit juga sering sekali dihadirkan untuk mengaburkan masalah yang sebenarnya terjadi. Padahal masalah utama yang perlu di aspirasikan ialah mengenai kebutuhan sehari-hari masyarakat, seperti minyak goreng yang sulit didapatkan atau mengalami kelangkaan serta kenaikan BBM jenis Pertamax. Jika di SPBU dengan seharga Rp. 12.500, di kios yang menjual eceran seharga Rp.14.000. Sementara, masyarakat yang ingin membeli BBM jenis Pertalite secara eceran sudah jarang bahkan sudah tidak ada seiring peraturan pemerintah yang melarang pembelian menggunakan jerigen atau dijual kembali. Artinya BBM jenis Pertalite hanya bisa digunakan atau dibeli secara langsung di SPBU. Dengan hal ini dapat mempersulit masyarakat terutama yang jaraknya jauh dari SPBU.
Isu yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat atau isu rakyat seharusnya benar-benar menjadi agenda aspirasi demonstrasi terutama mahasiswa yang telah dijadwal dari 28 Maret yang puncaknya tanggal 11 April 2022.
Di beberapa daerah seperti di Surabaya, mahasiswa menggeruduk kantor DPRD Jawa Timur agar menuntut mafia yang bermain dalam pendistribusian minyak goreng dan menuntut pemerintah agar membatalkan pajak PPN. Hal ini dirasa dapat membuat masyarakat tercekik.
Dengan berbagai permasalahan sosial-ekonomi yang ada, namun kita perlu mengarahkan tuntutan atau aspirasi kita secara tepat. Apakah aspirasi kita mengarah kepada isu rakyat atau hanyalah menuntut perubahan pada isu elit. Karena, sering sekali tujuan utama dari aksi demonstrasi justru kabur di permukaan masyarakat. Misalnya, setelah aksi tanggal 11 April 2022 yang tersampaikan ke masyarakat dan pemerintah justru masalah mengenai isu elit. Sementara, aspirasi mengenai isu rakyat tenggelam ditambah lagi dengan pemberitaan Ade Armando yang mengalami pengeroyokan muncul di segala media. Dalam hal ini, isu elit justru semakin terbawa ke masyarakat yang seharusnya isu rakyatlah yang utama diangkat dan dibawa ke pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat.
Isu elit sering sekali mengaburkan permasalahan yang berkaitan dengan masyarakat melalui perantara media, bahkan isu elit dapat memunculkan konflik di tengah masyarakat sehingga lupa akan permasalahan yang sebenarnya terjadi.
Bukan tidak mungkin permasalahan yang ada seperti, korupsi, pekerjaan yang sulit dan gaji atau upah yang minim ditutup oleh isu elit dengan cara sedemikian rupa agar permasalahan tersebut tenggelam di masyarakat.
Mahasiswa dan kelompok aktif lainnya diharapkan tidak mudah terpengaruh oleh isu elit lainnya yang dapat menggiring atau mengalihkan isu rakyat sehingga dapat mengaburkan permasalahan yang dibutuhkan masyarakat, dan juga agar terus konsisten mengawasi dan mengevaluasi pemerintah terhadap dinamika perekonomian masyarakat. Sedangkan pemerintah harus senantiasa mencermati dan mendengarkan aspirasi masyarakat yang kemudian diterapkan dalam bentuk kebijakan yang berdampak positif secara nyata dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Ikuti tulisan menarik Khalqinus Taaddin lainnya di sini.
