Tempat yang disebut Mall Pelayanan Publik (MPP) ini terletak di atas lahan seluas 3.000 meter persegi, berlantai tiga. Lokasinya berada di Paal Lima, Kec. Kota Baru, Kota Jambi. Diharapkan, dalam penggunaannya dapat mempersingkat waktu dan tidak membuat masyarakat gonjang-ganjing dalam mengurus kebutuhan surat-menyurat yang dibutuhkan, sebagai persyaratan Administrasi.
“Rencana Pembangunan MPP yang menelan dana sebesar Rp 15 miliar ini, barawal dari saran ketua KPK RI, dan mendapat rekomendasi dari Menpan dan RB Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, pada awal Maret 2021, termasuk dari Komisi III DPRD Kota Jambi,” kata Walikota Jambi Dr. H. Syafif Fasha, ME kepada sejumlah wartawan, di Jambi.
Pada hari Selasa siang, 17 Mei 2022. Sebanyak 21 Kepala Dinas instansi dilingkungan Pemda Kota Jambi melakukan penanda tanganan kesepakatan, sebagai wujud kesiapan dari masing-masing Dinas instansi, untuk menempatkan perwakilannya di gedung MPP, guna melayani kebutuhan masyarakat, untuk mengurus surat-menyurat yang dibutuhkan, dengan waktu yang singkat.
Wali Kota Fasha, dalam acara penanda tanganan kesepakatan kerjasama itu menyampaikan kata sambutannya. “Tidak semua daerah provinsi di Indonesia yang memiliki Mall Pelayanan Publik (MPP), seperti saat ini ada di Kota Jambi. Tujuan dibangunnya gedung MPP ini, merupakan wujud Pemda Kota Jambi, untuk memudahkan pelayaan kepada masyarakat,” kata Fasha.
Penanda tanganan kesepakatan kerjasama 21 Kepala Dinas instansi itu dilakukan, dan disaksikan langsung oleh Walikota Jambi, dalam rangka persiapan peresmian gedung MPP yang akan dilakukan pada 28 atau 29 Mei 2022 mendatang, oleh Menteri Menpan RB, Tjahjo Kumolo. Sekaligus dalam memperingati Hari Ulang Tahun Kota Jambi yang Ke 76.
“Dengan adanya MPP ini, diharapkan masyarakat tidak perlu repot lagi untuk mengurus surat-menyurat dan perizinan berusaha. Karena, keberadaan MPP telah terintegrasi dalam satu tempat. Sehingga pelayanannya dapat dilakukan dengan cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman bagi masyarakat,” kata Walikota Jambi, Dr. H. Syafif Fasha, ME.
Didalam Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Jambi ini, ditempatkan perwakilan Intsansi vertikal (BUMN, BUMD), termasuk untuk Pelayanan Hukum dari Kejaksaan, mengurus surat tilang, surat izin mengemudi, STNK, penyampaian SPT e-Filling, konsultasi hukum, mengurus BPJS, dan membayar listrik. Perpajakan, pengurusan KTP, Pendaftaran nikah, perbankan, pembuatan SIM, SKCK, paspor, pertanahan, BPJS, pengadaan barang/jasa lainnya.
Kepala Kejaksaan Negeri Jambi Fajar Rusdi Manurung, S.H., M.H menyatakan dukungannya pada Pemkot Jambi, dan mengatakan. "Hadirnya Kejaksaan Negeri Jambi di Mall Pelayanan Publik ini adalah bukti kesungguhan Kejaksaan untuk terus berkomitmen menghadirkan dan mendekatkan layanan yang mudah, manusiawi dan berkualitas kepada masyarakat Kota Jambi."
Komisi II DPRD Kota Jambi, Junedi Singarimbun juga menyatakan dukungannya kepada Pemkot Jambi, dan berharap. Untuk kepentingan dan meningkatkan pelayanan publik, diharapkan Pemerintah Kota Jambi dapat mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal, agar dapat melayani untuk kepentingan publik dengan baik.
Sebelumnya, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB RI, Diah Natalisa juga pernah meninjau pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Jambi, didampingai Walikota Jambi H. Syarif Fasha. Dalam kesempatan itu, Diah Natalisa sempat berdecak kagum, melihat penataan konstruksi yang didesigen oleh H. Syarif Fasha (Mantan Arsitektur), sebelum jadi Walikota Jambi.
Dr. H. Syafif Fasha, ME menjadi walikota Jambi sejak tahun 2013-2018. Ketika itu, Wakil Walikota dijabat oleh H.Abdullah Sani, S.Pd. Pada Saat Pemilihan Walikota Jambi ditahun 2018, Syafif Fasha, berpasangan dengan Wakilnya dr. H. Maulana, terpilih dan dilantik sebagai Walikota Jambi, pada Rabu (7/11/2018), untuk priode yang kedua kalinya. Oleh Presiden yang diwakili Pelaksana Tugas Gubernur Jambi Fachrori Umar.
Syafif Fasha, dan Wakilnya dr. H. Maulana, berhasil mendapatkan 392 ribu suara (55,7%). sedangkan rivalnya, H.Abdullah Sani (wakil walikota incumbent) balon walikota dan Kemas Alfarizi sebagai Wakilnya, hanya mendapatkan 384.366 suara (44,3%). Menurut sebagian besar masyarakat Kota Jambi, kecendrungan mereka mendukung Syafif Fasha, karena kepeduliannya dalam meningkatkan pembangunan di Kota Jambi, untuk kesejahtraan rakyat.
Terkait dengan masa jabatan Al Haris, selaku Gubernur jambi, bersama wakilnya Abdullah Sani yang dilantik pada hari Rabu, 07 Juli 2021, berdasarkan SK Presiden nomor 93/P/2021, akan berachir pada tahun 2024. Sebagian besar masyarakat Provinsi Jambi meminta, agar Syafif Fasha ikut sebagai bakal calon Gubernur Jambi 2024- 2029.
Masyarakat Provinsi Jambi menilai, tahun 2024 itu merupakan kesempatan dan peluang bagai Syafif Fasha untuk ikut sebagai Bakal calon (Balon) Gubernur. Alasannya, masa jabatan Syafif Fasha jadi Walikota akan berachir pada tahun 2023 mendatang. Masyarakat mendukung Syafif Fasha sebagai Gubernur, karena keberhasilannya dalam meningkatkan pembangunan, untuk kesejakhtraan rakyat.
Pembangunan di Provinsi Jambi jauh tertinggal, apaibila dibandingkan pembangunan di provinsi lainnya. Dengan demikian terkesan, beberapa kali pergantian jabatan Gubernur, hasil dari pembangunannya tidak terlihat. Untuk itu, kedepannya Jambi membutuhkan Gubernur yang mampu mengembangkan pembangunan untuk di Provinsi Jambi.
Searah dengan maksud tujuan masyarakat, langkah Syarif Fasha untuk menduduki kursi Gubernur Jambi pada tahun 2024- 2029 juga terlihat. Selain meningkatkan berbagai pembangunan di Kota Jambi. Syarif Fasha juga telah mendapat kepercayaan, sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NasDem, untuk Provinsi Jambi.
Pada Kamis malam, 21 Oktober 2021. Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Nasional Demokrat (NasDem), Ahmad M Ali, membuka Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Dewan Pengurus Wilayah (DPW) NasDem Provinsi Jambi di bawah Pimpinan Syarif Fasha, sekaligus membacakan Ikrar dan pelantikan Dewan Pengurus Wilayah, di hotel BW Luxury, Kota Jambi.
Nama Pengurus DPW Nasdem Provinsi Jambi ; 1. H A Rahman SE (Wakabid Pemenangan Pemilu, 2. Syafboni Syafar SH (Wakabid Organisasi dan Keanggotaan), 3. Ismail Makruf SH (Wakabid Kaderi- sasi dan Pendidikan Politik), 4. Pangeran HK Simanjuntak SE (Wakabid Hubungan Legislatif), 5. Zubainar (Wakabid Hubungan Eksekutif), 6. Arsaniadil Fajri (Wakabid Hubungan Sayap dan Badan), 7. Nina Marlina (Wakabid Penggalangan dan Penggerak Komunitas),8. Billy Sahala Hutabarat (Waka bid Pemilih Pemula dan Milenial).
Selanjutnya Ke 9. Desri, S.Kom, M.Kom (Wakabid Digital dan Siber), 10. Drs Arjuna Asnawi (Waka bid Media dan Komunikasi Publik), 11. Linda Astuti SE, MM (Wakabid Ekonomi), 12. Tina Sofa (Wakabid UMKM), 13. H Suparyono SH (Wakabid Agama dan Masyarakat Adat), 14. Tiopan Purba SH (Wakabid Tenaga Kerja), 15. DR dr H Maulana MKM (Wakabid Kesehatan), 16. Eliningsih SH (Wakabid Perempuan dan Anak), 17. DR Filius Candra MM (Wakabid Pendidikan - Kebudayaan),18. Sertiyansah SH (Wakabid Hukum dan HAM), 19. Syafrida Sofian (Wakabid Pariwisata -Industri Kreatif).
Ke 20. Sofuan Ansori, SE (Wakabid Pertanian, Peternakan - Kemandirian Desa), 21. Nirvan Zulkarnain (Wakabid Maritim), 22. M Junaidi (Wakabid Pemuda - Olahraga), 23. Asmawati (Waka Bidang Energi dan Mineral), 24. H Dodi Sularso SH (Wakabid Lingkungan Hidup), 25. Abror SE (Wakabid Kehutanan, Agraria dan Tata Ruang), 26. Yusar MH (Wakabid Migran), 27. H Salman ST (Wakabid Pembangunan dan Infrastruktur), 28. Noer Muhammad (Bendahara Keuangan). Demikian rangkuman (Djohan Chaniago).
Ikuti tulisan menarik djohan chan lainnya di sini.
