kidemang
Pendidikan merupakan gerbang untuk mengantarkan manusia menuju puncak peradaban yang unggul dan kompetitif. Pendidikan merupakan instrumen vital dalam pembangunan peradaban bangsa di dunia. Hingga pemangku kebijakanpun dari masa ke masa menyadari hal ini. Pemerintah melakukan banyak upaya mendongkrak kemajuan pendidikan baik secara kuantitas maupun secara kualitas.
Tak heran jika berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan mendapat prioritas serius dari pemerintah. Bahkan kebijakan baru di dunia pendidikan kerap muncul sering pergantian rezim pemerintahan. Alasanya sederhana yakni demi menambal kekurangan isi kebijakan sebelumnya.
Menilik sejarah perjalanan dunia pendidikan kita tentu tak bisa dilepaskan dari upaya Presiden RI kedua yang meletakan dasar pendidikan melalui sebuah kebijakan yang tersohor dengan sebutan Repelita (rencana pembangunan lima tahun). Ino adalah rencana pembangunan nasional yang bertujuan menciptakan pemerataan pendidikan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat indonesia.
Dampaknya pun cukup terasa hasilnya hari ini. Dulu tingkat partisipasi pendidikan sekolah dasar yang kurang dari 20% pada tahun tahun awal kemerdekaan, meningkat menjadi diatas 90% lima tahun setelah kepemimpinan Orde Baru runtuh pada tahun 1998 (Supriyoko, 2003).
Peningkatan yang cukup signifikan juga terjadi pada satuan pendidikan SLTP, SLTA maupun perguruan tinggi artinya kesadaran masyarakat akan kebutuhan pendidikan cukup tinggi. Buktinya bahwa, sejak awal pemerintahan Orde Baru hingga awal Pelita VI, sektor pendidikan senyatanya memang mengalami perkembangan yang cukup baik secara kuantitatif.
Strategi dasar pembangunan nasional yang diterapkan pada akhir Repelita II, seperti peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, relevansi pendidikan, dan efisiensi pendidikan dinilai cukup ampuh. Kendati demikian, sistem pendidikan di era presiden kedua ini bukan tanpa kritik. Pada masa kepemimpinannya, banyak masyarakat menganggap pendidikan telah dikontrol ketat oleh pemerintah. Di samping itu, masyarakat juga menilai bahwa pembangunan pendidikan hanya diarahkan hanya untuk pembangunan ekonomi semata.
Pendidikan untuk semua
Seiring dengan perkembangan teknologi bahwa pendidikan mulai kehilangan rohnya artinya bahwa pendidikan khususnya para pendidik hanya menyampaikan pesan atau informasi bukan mendidik. apalagi ditunjang dengan dengan disrupsi industri 4.0. Disrupsi teknologi sebuah keniscayaan untuk dihindari termasuk dalam penyelenggaran kegiatan belajar dan mengajar di sekolah. Peran pendidik dituntut mampu melahirkan peserta didik yang terus menjadi ‘manusia pembelajar’ bukan sekadar bertugas ‘transfer’ ilmu didepan kelas. Tentunya, pola pendidikan era lama, kini kurang relevan untuk diterapkan pada generasi zaman ‘now’ yang terkena dampak distrupsi teknologi. Tugas pendidik tidak sebatas membuat siswa menjadi pintar namun juga memberi motivasi, membangun karakter sehingga menjadi insan atau pribadi yang berintegritas.
Pendidik juga harus mampu melahirkan siswa yang kreatif, inovatif, mampu menjawab tantangan dengan sumber-sumber yang kredible, sesuai aturan ilmiah dan juga menjunjung etika. Dari sini diharapkan akan bermunculan generasi 'kekinian' yang mampu menjawab setiap tantangan yang muncul di eranya dengan berkarakter dan berintegritas. Kemendikbud harus segera membuat cetak biru pendidikan yang sesuai kebutuhan dan tantangan perkembangan zaman sebab Peserta didik bisa belajar tanpa batas tapi mampu menembus batas sehingga norma norma dalam pendidikan antara guru dan peserta didik tanpa perbedaan dalam penguasaan ilmu pengetahuan. acapkali antara pendidik dengan peserta didik lebih menguasai peserta didik dalam pengetahuan dengan ditunjang kemajuan teknologi. Sehingga perlu regulasi yang jelas antara kewajiban dan hak peserta didik dan pendidik.
Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional Menuju Indonesia maju dan Berdaya Saing Tinggi (2045) lebih memperkuat dalam pelaksanaan kebijakannya, dan menekankan tujuan pendidikan pada pembentukan manusia pembangunan yang bermoral Pancasila dan berkarakter. Selain hal-hal di atas, seolah ingin membuktikan keseriusannya untuk meningkatkan pendidikan tanah air, pemerintah pun mengeluarkan Inpres tentang Revitalisasi sekolah Khususnya SMK. Pada Revitalisasi dirancang, pendidikan menjadi prioritas disamping bidang kemaritiman dan pertanian. Karena target pemerintahan Presiden ketujuh dalam pembangunan pendidikan di era ini lebih menyasar pada pendidikan Vokasi.
Lebih lanjut, dalam rangka meneguhkan dan mewujudkan komitmennya, medio 2015 pemerintah juga mencanangkan pelaksanaan wajib melek literasi. Kebijakan wajib melek literasi ini terus berkembang di sekolah baik perkotaan maupun pinggiran. Hingga di tahun 2045 nanti pemerintah akan fokus dalam pembangunan sumberdaya manusia untuk menguatkan daya saing dengan negara-negara maju salah satunya dengan pendidikan yang bisa dinikmati semua rakyat dari penjuru tanah air. Untuk menghadapi tantangan tersebut sekolah dituntut mampu mempersiapkan sumberdaya pendidik yang memiliki kompetensi dibidangnya terutama pada hard skill dan soft skill . Oleh sebab itu, pendidikan di SMK harus peka dan bisa melakukan terobosan guna mempersiapkan diri sehingga mampu mendeteksi posisinya di tengah perkembangan ilmu, teknologi dan perubahan jaman.*SMK BISA HEBAT *
Ikuti tulisan menarik Hajar Budi lainnya di sini.
