Melansir dari Kompas.com, Sebanyak 45 partai politik (parpol) sudah mendaftar dalam akun Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Jumlah tersebut tercatat di Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga pukul 17.00 WIB, Selasa (12/7/2022).
Meskipun banyak Partai Politik yang sudah terdaftar dengan visi dan misi yang berbeda-beda, tidak menjadi penjamin kualitas Partai Politik tersebut. Dikutip dari Suara.Com, Seorang Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bernama Siti Zuhro mengatakan bahwa “Orang Indonesia tidak menghendaki partai banyak; yang dimaui partai berkualitas, bisa mengakomodasi harapan masyarakat,” kata Siti.
Seperti yang kita ketahui, berbagai macam cara akan dilakukan oleh Partai Politik untuk menggiring minat masyarakat ke arah yang sudah mereka (Parpol) tentu kan. Nyatanya, seringkali masyarakat dikecewakan karena harapan-harapan yang ditanam tak kunjung membuahkan hasil yang mereka (Masyarakat) harapkan.
Kali ini, Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan bahwa partainya tidak akan terbawa pragmatisme politik seperti kebanyakan politik di Indonesia.
“Perubahan selalu dimulai dari tidak mengikuti status quo. Orang selalu bilang segala-galanya uang dalam partai, segala-galanya ketokohan, maka artis yang tidak punya kemampuan pun direkrut untuk menggaet suara. Partai ini kami desain dan dirikan sebagai anomali, keluar dari pikiran-pikiran itu,” ungkap Said kepada Kompas.com pada Selasa (14/12/2021).
Bahasa yang diungkapkan oleh Presiden Partai Buruh Said Iqbal seolah-olah mengatakan bahwa Partai Buruh memiliki prinsip yang berbeda dengan partai-partai lainnya, tidak mengutamakan uang atau pun status sosial. Di sini Said Iqbal juga sedikit menyindir partai-partai yang merekrut “artis” sebagai anggota partai demi mendapatkan suara mayoritas.
Kemudian, pada Juni 2022. Dilansir dari CNN Indonesia, Wakil Presiden Partai Buruh Agus Supriadi menyampaikan bahwa Partai Buruh berjanji menghapus Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja jika berhasil mendapat banyak suara di Pemilu 2024 dan kursi di DPR.
“Kalau besok kita berkuasa di tahun 2024 UU Omnibus Law kita pastikan hilang di negeri ini, hilang di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Agus saat menyampaikan orasinya, Rabu (15/6).
Pernyataan ini tentu saja bertujuan untuk menarik minat masyarakat terutama kaum buruh untuk berada di pihak Partai Buruh. Ini menjadi salah satu strategi bahasa kampanye yang dilakukan oleh Partai Buruh untuk menggiring opini masyarakat.
Begitu banyak partai dengan janji dan harapan yang diungkapkan seolah merekalah (Parpol) yang bisa mengakomodasi harapan masyarakat. Namun, nyatanya tidak sedikit pula yang pada akhirnya hanya menjadi kiasan belaka. Pada akhirnya, partai manapun yang terpilih dan dipilih masyarakat hanya dapat melihat dan mendengar tanpa bisa menagih janji dan harapan yang telah diberikan sebelumnya. Bagaimanapun hasil akhirnya, semoga Indonesia terus berkembang dan maju menjadi negara yang damai dan sejahtera.
Ikuti tulisan menarik Hidayat Pradana Putra lainnya di sini.
