PANCASILA BUKAN SEKEDAR LIP-ICE, MELAINKAN SEBAGAI HABITUAL ACTION
Setiap tanggal 1 Oktober, bangsa Indonesia memperingai Hari Kesaktian Pancasila. Penetapannya melalui Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1967 tentang Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan pertama dilaksanakan pada 1 Oktober 1965. Tujuan dari peringatan ini adalah untuk mengenang 7 anggota TNI AD yang gugur di sumur Lubang Buaya, Jakarta Timur pada 30 September 1965. Mereka merupakan korban penculikan dan pembantaian pada peristiwa G30S PKI.
Setiap tanggal 1 Oktober, kantor-kantor pemerintah dan lembaga pendidikan selalu mengadakan upacara memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Selain untuk mengenang para pahlawan yang gugur pada peristiwa G30S PKI, juga menekankan kembali akan pentingnya melaksanakan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Bukan Sekedar Dihafal
Tujuan diadakannya upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar teks Pancasila dibacakan oleh Inspektur Upacara lalu ditirukan oleh segenap hadirin. Bukan pula sekedar dibacakan saat pelajaran sekolah atau upacara bendera hari Senin. Pancasila tidak hanya untuk dihafal atau diucapkan di bibir saja (lip ice).
Pancasila tidak sekedar dipakai untuk tes masuk kerja atau ujian sekolah. Nilai ujian hanyalah sebuah angka di atas kertas. Tidak bisa dipakai patokan atas karakter atau kepribadian seseorang. Sebab bisa jadi nilai Pancasila-nya bagus, tapi sikap dan perilakunya malah bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Atau sebaliknya, nilainya kurang bagus, akan tetapi nilai-nilai Pancasila nampak dalam setiap perkataan dan perbuatannya.
Pancasila semestinya dipahami dan dihayati secara baik dan benar. Pancasila seharusnya diresapi dan diinternalisasi ke dalam jiwa dan hati sanubari agar melekat dan menancap dengan kuat. Pancasila seyogyanya menjadi ruh dalam setiap pikiran, perkatan, dan perbuatan. Pancasila sebaiknya menjadi pedoman, panduan, tuntunan, dan pegangan dalam setiap aktivitas harian kita, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam istilah lain, sebagai habitual action.
Seharusnya Kita Merasa Malu
Semestinya kita merasa malu merasa sebagai bangsa yang berasaskan Pancasila. Jika di negeri ini masih banyak terjadi diskriminasi dalam bidang hukum dan HAM. Ada yang melakukan pidana kecil tapi dihukum berat. Sebaliknya ada yang melakukan kejahatan besar hanya dihukum ringan. Termasuk para koruptor yang malah bebas. Hukum sepertinya hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas.
Terlebih dalam penanganan kasus Ferdy Sambo, rakyat benar-benar berharap akan terjadi keadilan dalam hukum. Selama ini rakyat telah sering ditipu, justru hukum sering dinodai oleh para OKNUM penegak hukum sendiri, baik dari kepolisian, Kejaksaan Agung, maupun Mahkamah Agung, termasuk oknum dari KPK.
Rakyat sepertinya sudah merasa lelah dengan kondisi carut-marut di negeri ini. Hukum seringkali dipermainkan, direkayasa, dan dimanipulasi. Buat apa hukum dibuat kalau harus dilanggar sendiri. Buat apa hukum dipelajari di kampus-kampus jikalau hanya untuk kepentingan sekelompok orang atau demi menumpuk pundi-pundi uang. Pelaksanaan hukum di Indonesia masih jauh dari nilai-nilai luhur Pancasila.
Seharusnya kita merasa malu apabila bidang politik di negeri ini tidak berjalan secara demokratis. Money politic masih sering terjadi setiap ada pemilu maupun pilkada. Belum lagi sering terjadi kecurangan baik dalam hal penghitungan suara maupun data pemilih. Para pemilih belum benar-benar merdeka dalam menentukan pilihan. Terkadang masih sering terjadi tekanan, ancaman, maupun uang uap. Sistem politik yang berjalan selama ini masih jauh dari nilai-nilai Pancasila.
Seyogyanya kita merasa malu sekiranya perekonomian di Indonesia masih dikuasai oleh para kapitalis (konglomerat). Masih terjadi kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin. Sumber daya alam Indonesia hanya dikuasai oleh segelintir orang saja (5-10% dari populasi). Kekayaan alam darat dan laut dikuasai oleh para pemilik modal.
Sepantasnya kita merasa malu jika masih terjadi ketidakadilan sosial. Adanya diskriminasi dalam pelayanan publik. Adanya stratifikasi sosial yang membuat sekat-sekat di masyarakat. sebagian bansos yang tidak tepat sasaran. Makin banyaknya permasalahan-permasalahan sosial seperti: pengemis, gelandangan, anak terlantar, tindak kriminal, dan sebagainya.
Sistem ekonomi dan sosial yang belum sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila, terutama sila kelima.
Akhir kata, mari kita jadikan Pancasila sebagai ruh kehidupan (spirit of life), jalan kehidupan (way of life), prinsip kehidupan (principal of life); hingga terwujud pada sikap dan perbuatan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari (habitual action).
Ikuti tulisan menarik trimanto ngaderi lainnya di sini.
