Politik Identitas: Sah atau Tidak dalam Iklim Demokrasi Indonesia? - Analisis - www.indonesiana.id
x

Ilustrasi logo partai. Foto-Akurat.

Ilham Pasawa

Penulis
Bergabung Sejak: 8 November 2021

Sabtu, 5 November 2022 06:35 WIB

  • Analisis
  • Topik Utama
  • Politik Identitas: Sah atau Tidak dalam Iklim Demokrasi Indonesia?

    Politik identitas masih menjadi isu yang hangat untuk dibahas. Terlebih menjelang pesta demokrasi Indonesia. Apakah politik identitas itu masuk dalam kategori kampanye hitam? Atau memang suatu yang sah dalam kampanye.

    Dibaca : 798 kali

    Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

    Isu politik identitas masih menjadi isu hangat yang ramai diperbincangkan di Indonesia. Apalagi saat ini Indonesia mulai mendekati tahun politik. Tahun dimana diselenggarakan pemilu yang rutin digelar setiap lima tahun sekali.

    Di Indonesia politik identitas dinilai sebagai black campaign oleh Bawaslu, hal ini pun dibahas dalam diskusi bersama tokoh agama yang digelar pada Kamis 08 September 2022 lalu. Memasukan isu politik identitas sebagai black campaign bukan tanpa alasan. Politik identitas dinilai bisa memperuncing polarisasi pasca pemilu dan mengancam pluralisme bangsa.

    Politik Identitas

    Orasi ilmiah (alm) Ahmad Syafii Maarif soal politik identitas terangkum dalam buku Politik Identitas Dan Masa Depan Pluralisme Kita. Politik identitas secara substantif, dikaitkan dengan kepentingan anggota-anggota sebuah kelompok sosial yang merasa diperas dan tersingkir oleh dominasi arus besar dalam sebuah bangsa atau negara. Dapat diartikan, politik identitas adalah cara-cara mobilisasi masa atau meraih suara masa dengan menggunakan sentimen SARA atau sentimen kesamaan. Kita lihat contoh pada kasus pemilu AS saat Barrack Obama mencalonkan diri menjadi Presiden AS. Saat itu politik identitas yang dimainkan adalah isu ras kulit putih dan kulit hitam. Pasalnya Obama adalah seorang kulit hitam pertama yang hendak maju menjadi presiden AS. 

    Politik Identitas di Indonesia

    Di Indonesia politik identitas menjadi mencuat pasca Pilkada DKI Jakarta pada 2017 silam. Di mana ada tiga pasangan calon yang salah satu diantaranya adalah Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang memiliki agama berbeda dari dua pasangan calon lainnya. Karena hal itu, ada permainan politik identitas di wilayah agama yang dimainkan. Polarisasi pasca Pilkada DKI Jakarta pun masih dirasakan hingga sekarang, dimana ada dua kubu yang saling berseberangan yang menamai masing-masing kubu dengan cebong-kampret.

    Menurut Anies Baswedan pada suatu kesempatan wawancara dengan Tempo, menyebutkan pPotensi politik identitas memang tak bisa dihindarkan. Menurut mantan Rektor Paramadina ini dalam politik identitas ada unsur emosi yang dimainkan, serta politik identitas tak melulu soal agama tetapi tergantung pada peserta pemilu yang ikut pada kontestasi pemilu. Jika yang menjadi peserta pemilu berbeda secara etnis, maka unsur etnis yang dimainkan, jika berbeda secara gender, maka gender yang dimainkan, jadi politik identitas tak melulu soal agama.

    Melihat dari paparan dua tokoh di atas, dapat kita ambil suatu konklusi bahwa politik identitas adalah sebuah cara untuk meraih suara dengan memainkan unsur sara sepeti, ras, etnis, hingga agama. Politik identitas akan menyebabkan polarisasi yang ekstrem jika tidak diatur oleh penyelenggara pemilu karena bisa menyebabkan konflik horizontal dalam sebuah negara.

    Mencegah Politik Identitas

    Sampai saat ini belum ada formula yang tepat untuk mencegah adanya politik identitas, serupa belum adanya formula khusus untuk mencegah politik uang. Tetapi mengutip kata pepatah tak ada penyakit yang tak ada obatnya. Politik identitas setidaknya bisa dicegah dengan beberapa hal. Tentunya hal ini mesti dijalankan oleh politisi dan elite politik yang maju dalam kotestasi pemilu.

    Pertama, mewujudkan pemilu yang beradab. Politisi diharapkan memilih diksi yang tepat dan tidak menyinggung sara dalam setiap kampanye pemilu yang diselenggarakan. Serta lebih mengedepankan program dan beradu gagasan dalam program kerja bukan beradu secara pribadi atau personal.

    Kedua, menyajikan calon lebih dari dua. Dengan banyaknya pasangan calon, polarisasi menjadi lebih terbagi dan tidak terfokus menjadi dua kubu. Banyaknya poros pada pemilu membuat polarisasi ekstrem dapat ditekan. Namun, hal ini sulit tercapai jika ambang batas presiden masih berlaku.

    Sedangkan bagi pemilih atau rakyat kita harus lebih cerdas memandang kontestasi pemilu sebagai ajang pemilihan presiden untuk kepentingan bersama. Kita harus bisa membedakan perbedaan pandangan dengan ego pribadi dan kelompok. Kita boleh menjagokan salah satu pasangan calon, namun kita tak boleh hanyut dalam fanatisme berlebih sehingga kita menjadi tak objektif dalam menilai calon yang beradu dalam pemilu.

    Kita semua berharap, di pemilu 2024 kelak masyarakat dan para politisi yang ikut serta dalam kontestasi pemilu semakin cerdas dan menghindari kampanye-kampanye hitam yang berpotensi memecahbelah bangsa.

    Ikuti tulisan menarik Ilham Pasawa lainnya di sini.



    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.