Kemana Suara Muhammadiyah Mengalir di Pemilu 2024? - Analisis - www.indonesiana.id
x

Ketua Umum PP Muhammadiyah Periode 2022-2027, Haedar Nashir (kiri), memberikan pernyataannya kepada pers seusai penetapan hasil Sidang Pleno VIII Muktamar Muhammadiyah di Edutorium KH Ahmad Dahlan UMS, Ahad, 20 November 2022.TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE

dian basuki

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Senin, 21 November 2022 13:03 WIB

  • Analisis
  • Topik Utama
  • Kemana Suara Muhammadiyah Mengalir di Pemilu 2024?

    Melihat jejak kepemimpinan duet Haedar-Mu’ti selama ini, tampaknya Muhammadiyah akan berusaha keras mempertahankan kemandiriannya meskipun mungkin ditarik-tarik oleh elite politik agar berpihak kepada mereka. Pemilu dan pilpres 2024 memang momen krusial bagi bangsa ini, karena itu kemandirian Muhammadiyah—dan juga Nahdlatul Ulama (NU)—akan memberi kontribusi penting bagi kedewasaan bangsa ini.

    Dibaca : 1.546 kali

    Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

    Haedar Nashir dan Abdul Mu’ti kembali dipilih oleh warga Muhammadiyah untuk memimpin organisasi ini sebagai ketua umum dan sekretaris jenderal. Secara internal, berarti duet Haedar dan Mu’ti diakui berhasil menjalankan organisasi dengan baik. Bukan saja dalam konteks memajukan Muhammadiyah dalam berbagai bidang kehidupan, tapi yang tidak kalah penting ialah bagaimana keduanya mampu menjaga posisi mandiri Muhammadiyah di antara kekuasaan dan kepentingan rakyat dengan cara yang santun.

    Arah Muhammadiyah ke depan kelihatannya tidak akan bergeser dari posisi netral dalam urusan politik praktis, namun bersikap jelas dalam konteks etika kekuasaan dan berbangsa. Dengan berbekal sikap itulah selama ini Muhammadiyah tidak canggung menyampaikan pujian maupun kritik kepada pemerintah karena tidak memilik motif politik kekuasaan, apa lagi yang bersifat pragmatis, seperti untuk mendapatkan kursi di kabinet pemerintahan.

    Muhammadiyah, di bawah kepemimpinan Haedar dan Mu’ti, selama ini berusaha menjaga jarak yang layak dengan kekuasaan—baik pemerintah, legislatif, maupun institusi yudikatif—agar mampu menjalankan fungsi dan perannya sebagai organisasi kemasyarakatan secara semestinya. Bila waktunya mengritik, mereka menyampaikan pikiran kritis secara proporsional. Bila saatnya memuji, mereka pun menyampaikan apresiasi selayaknya. Pendeknya, tidak ada kritik membabi buta dan tidak ada pujian yang menghamba. Sikap moderat yang bukan tidak berprinsip telah ditegakkan.

    Itulah wujud kematangan Muhammadiyah yang usianya kini mencapai 113 tahun, lebih tua dari usia Republik. Spirit demokrasi sekaligus musyawarah juga ditunjukkan dalam proses pemilihan ketua umum dan sekretaris jenderal. Tidak ada keriuhan, apa lagi keributan. Proses pemilihan yang berjalan lancar bukan berarti segala sesuatunya telah diatur agar yang terpilih Haedar dan Mu’ti. Proses yang cepat dan tanpa perselisihan itu memperlihatkan kematangan Muhammadiyah dalam memadukan demokrasi dan musyawarah di dalam praktik organisasi.

    Kematangan berorganisasi inilah yang menjadikan Muhammadiyah tidak bisa diintervensi oleh kekuatan luar untuk memaksakan kehendak agar organisasi ini dapat dikendalikan. Warga Muhammadiyah tampaknya telah memahami benar apa yang harus dilakukan untuk menjaga kemandirian organisasi. Lantaran itu, warga tidak akan goyah bila ada upaya untuk memengaruhi pikiran dan kehendak mereka. Sekalipun godaan itu, bila ada, terkait dengan jabatan.

    Pintu masuk melalui amplop pun tidak akan mempan, karena warga Muhammadiyah memegang teguh nasihat pendirinya, KH Ahmad Dahlan, yang mashur itu: “Hidup hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah.” Warga Muhammadiyah justru dikenal sebagai warga yang ringan tangan dalam membantu organisasi, dan menjauhi tindakan apapun yang dapat merugikan Muhammadiyah, misalnya mencari penghidupan   di organisasi atau mencari jabatan dengan mengatasnamakan organisasi.

    Sangat banyak masjid, sekolah, kampus, rumah sakit, poliklinik, dan fasilitas publik lainnya yang dibangun oleh Muhammadiyah demi kemanusiaan dan bukan untuk mengubah agama seseorang menjadi Islam ataupun mendorong seseorang menjadi anggota Muhammadiyah. Inilah semangat keikhlasan yang ditunjukkan Muhammadiyah sebagai organisasi maupun sebagai warga yang dengan sukarela menyumbangkan harta dan penghasilannya untuk memajukan organisasi dan kemanusiaan.

    Dalam periode kedua ini, Haedar dan Mu’ti kelihatannya tidak akan mengarahkan organisasi ke luar dari jalur yang sudah ditempuh selama ini. Menghadapi perhelatan politik besar 2024, sebagai organisasi besar Muhammadiyah tidak akan lepas dari godaan pihak-pihak yang ingin memperoleh dukungan formal atau setidaknya secara informal. Sangat mungkin pimpinan Muhammadiyah akan sibuk kedatangan tamu para elite politik yang tentu saja membawa kepentingan khusus. Godaan besar ini bertujuan memengaruhi kemandirian Muhammadiyah, mengingat anggota dan simpatisan organisasi ini mencapai puluhan juta.

    Melihat jejak kepemimpinan duet Haedar-Mu’ti selama ini, tampaknya Muhammadiyah akan berusaha keras mempertahankan kemandiriannya meskipun mungkin ditarik-tarik oleh elite politik agar berpihak kepada mereka. Pemilu dan pilpres 2024 memang momen krusial bagi bangsa ini, karena itu kemandirian Muhammadiyah—dan juga Nahdlatul Ulama (NU)—akan memberi kontribusi penting bagi bangsa ini agar rakyat banyak mengerti apa yang harus mereka lakukan dan kemana mesti melangkah tanpa tergoda oleh bujuk rayu elite kekuasaan. >>

    Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.



    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.