Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki ketersediaan sumberdaya (resources) yang memadai dan layak didayagunakan, baik itu berupa sumberdaya manusia, sumberdaya alam, dan sumberdaya teknologi. Dikaji dari sisi sumberdaya alam yang tersedia, Indonesia patut bersyukur. Salah satu hasil alam yang potensial adalah minyak bumi, ini artinya hasil alam berupa minyak bumi jika dikelola dan didayagunakan secara baik dan optimal akan menjadikan negara ini sebagai pengekspor neto (net exporter).

Akan tetapi apa yang terjadi di lapangan, bahwa sebaliknya Indonesia belum mampu mendayagunakan sumberdaya alamnya, khususnya minyak bumi secara baik. Hal ini dikarenakan masih lemahnya effort sumberdaya manusia yang berkepentingan dalam melakukan pengelolaan dan mendayagunakan sumberdaya minyak bumi tersebut.

Menurut Sri-Edi Swasono (2005) dari hasil telaahnya menyatakan, “Indonesia negara kaya sumber minyak, tokoh terkemukaka Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC), ternyata tidak mampu mengelola kekayaan alamnya dengan baik. Bahkan dalam perminyakan bangsa ini harus prihatin dan sedih di cap sebagai “negara maling” seluruh bangsa indonesia harus meolak predikat yang jorok ini. Memang rasa-rasanya benar bahwa selama ini tidak bosan-bosannya pemerintah demi pemerintahan di negara kita senantiasa berkecimpung dalam permalingan minyak.

Dengan adanya kenaikan harga BBM di Indonesia tentunya akan berdampak pada daya beli masyarakat yang semakin menurun, terutama yang dirasakan oleh masyarakat berdaya beli rendah dan miskin, termasuk bagi mereka yang berada di perkotaan, dan juga bagi mereka yang berada di wilayah pedesaan. Secara umum dapat dipahami pula, bahwa dengan adanya kenaikan harga BBM akan berimplikasi secara eksponensial terhadap perekonomian Indonesia.

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui perkembangan harga minyak dunia pada beberapa periode terkini, dan permasalahan kenaikan harga BBM di Indonesia. Memahami dampak kenaikan harga BBM terhadap biaya produksi pada berbagai sektor industri di Indonesia.

Sumber : PT Pertamina dan mentri perekonomian

Dengan demikian dari tiga jenis BBM tersebut, kenaikan terbesar terjadi pada Solar, disebabkan oleh tingginya permintaan bahan bakar diesel di dunia sebagai salah satu substitusi bahan bakar gas. Secara keseluruhan terjadinya kenaikan harga BBM tersebut akan memicu kenaikan harga bahan pokok atau sembako, kembali lagi dampak terbesar akan dirasakan oleh masyarakat golongan rakyat kecil, yakni mereka yang berpendapatan atau berdaya beli rendah dan miskin.

Dalam upaya mengurangi beban masyarakat terhadap kenaikan harga dan biaya BBM, pemerintah selama beberapa tahun terakhir memberikan subsidi Bantuan Tunai Langsung (BLT) BBM kepada masyarakat, akan tetapi dapat dipahami bahwa subsidi yang diberikan selama beberapa tahun terakhir ini bersifat sementara, BLT tersebut tidak sebanding dengan dampak jangka panjang yang dirasakan masyarakat kecil. kenaikan harga BBM bersubsidi Pertalite dan Solar di saat kondisi ekonomi global tidak menentu akhirnya harus ditanggung oleh masyarakat. Menurutnya, hal ini seharusnya menjadi  tanggung jawab pemerintah dalam mengendalikan penggunaan BBM bersubsidi, sehingga tidak  menyebabkan volume penggunaannya melonjak tajam.

Kenaikan harga BBM ini tentu mahal sekali bagi masyarakat kecil. Seperti nelayan di beberapa wilayah yang sudah menggantungkan mata pencaharian yang pas-pasan, mengandalkan subsidi BBM. Dengan kenaikan harga BBM ini, mereka harus berhenti melaut, karena pengeluaran menjadi lebih besar dari pendapatan. Pemerintah juga harus memiliki pertimbangan yang matang akan dampak yang ditimbulkan dari harga BBM naik. Terdapat hampir 70 persen subsidi BBM dinikmati oleh orang kaya, sedangkan subsidi LPG sebesar 76 persen justru dinikmati oleh masyarakat mampu.

Adapun masyarakat miskin dan rentan yang merasakan subsidi listrik hanya sekitar 26 persen. Hal ini menunjukkan penyaluran subsidi energi tidak tepat sasaran. Untuk itu, menurutnya pemerintah perlu segera melakukan koreksi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar BBM bersubsidi seperti Solar dan Pertalite hanya dijual kepada masyarakat kurang mampu, pelaku ekonomi kecil dan transportasi umum.

Namun demikian, pemerintah telah memperhitungan dengan cermat dampak dari kenaikan harga BBM tersebut serta upaya-upaya yang perlu dilakukan, yakni: Kenaikan inflasi terjadi pada kisaran 1,88% -2,2% sehingga outlook 2022 akan mencapai 6,3 – 6,7%, masih moderat dibandingkan inflasi banyak negara. Pemerintah Pusat dan Daerah bersama BI menjaga inflasi tetap terkendali terutama harga pangan. Dampak rambatan kebijakan ini perlu diantisipasi. Untuk melindungi masyarakat yang kurang mampu dan rentan, Pemerintah memberikan bansos tambahan sebesar Rp24,17 T guna menekan kemiskinan.

Di samping itu, pemerintah akan menjamin stok BBM tetap aman dengan melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyaluran BBM ke masyarakat. Dalam rangka menjaga kondusivitas di lapangan, dilakukan sinergi antara POLRI dan Pemda dengan, memperkuat fungsi Satgas Pangan dalam distribusi dan pengawasan harga, terutama harga pangan agar inflasi pangan tetap terkendali dan tidak terdapat penimbunan/permainan harga. Menjaga dan mengawasi proses penyaluran BLT. Mengawasi pada titik-titik lain yang berpotensi memicu kerawanan sosial.

Dapat dipahami kesimpulannya bahwa dengan adanya kenaikan harga BBM di Indonesia, tentunya akan berdampak pada kehidupan ekonomi masyarakat itu sendiri. Jika dilihat dari daya beli masyarakat secara umum, dengan kenaikan harga BBM menyebabkan daya beli masyarakat mengalami penurunan, karena nilai pendapatan masyarakat secara substansial sesungguhnya juga mengalami penurunan. Kenaikan harga BBM tentunya berpengaruh terhadap berbagai sisi kehidupan ekonomi masyarakat, dan dengan adanya kenaikan atau lonjakan harga BBM tentunya akan berimplikasi terhadap kenaikan bahan pokok (sembako), barang-barang atau jasa-jasa yang dibutuhkan masyarakat, meningkatnya angka pengangguran, berujung pada peningkatan tingkat miskin indonesia.

Membahas tentang kenaikan harga BBM memang selayaknya harus dilakukan, akan tetapi pemerintah perlu menentukan tingkat kenaikan harga tersebut secara layak dan cermat mengingat daya beli rakyat Indonesia umumnya yang belum tinggi. Selain itu perlu dicermati pula dalam hal waktu atau timing yang tepat untuk melakukan kenaikan harga BBM tersebut secara bertahap. Untuk mengoptimalkan pendayagunaan dan pengolahan minyak dalam negeri, tentunya dibutuhkan keunggulan teknologi produksi dan operasi, manajemen yang profesional, dan didukung oleh ketersediaan sumberdaya manusia yang amanah.

Pemerintah perlu secara benar dan sungguh-sungguh bukan “setengah hati” untuk memeberantas berbagai tindakan kejahatan seperti penyelundupan BBM besar-besaran ke luar negeri, untuk mendapatkan sanksi hukum yang tegas, juga terhadap berbagai tindak kejahatan lainnya yang dapat merusak pembangunan dan mengakibatkan kesengsaraan serta rendahnya kesejahteraan rakyat. Kenaikan harga BBM tentunya akan diikuti oleh kenaikan harga barangbarang, oleh karena itu perlu adanya pengawasan dari segenap pejabat pemerintah di seluruh Indonesia untuk ikut turun ke lapangan, mengawasi dan memastikan bahwa kenaikan harga sembako, BBM dan barang-barang yang menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat tetap wajar dan terkendali.

Lendya Oktaviana - Pembangunan Jaya Blended Learning

Ikuti tulisan menarik Lendya Oktaviana lainnya di sini.