Terima kasih karena kamu sudah mau berkunjung di artikelku. Kali ini aku akan bahas Meikarta dan UMP Yogyakarta dalam sudut pandang fresh graduate yang sedang bingung menentukan masa depannya. Beberapa hari ini, konten sosial media yang aku punya dipenuhi dua berita ini. Aku pikir menarik untuk dibahas karena masyarakat Indonesia dalam pandanganku sangat menyukai kasus politik dan ekonomi. Ini mungkin sedikit bias, tapi dari semua tulisan yang kubuat, ada dua tulisan berkaitan dengan sosial dan pendidikan yang sepi pembaca.
Oke, kenapa dua kasus ini menarik untuk dibahas? Karena kedua hal ini menurutku sudah lama ada di Indonesia namun seperti tenggelam dimakan waktu tanpa ada arah penyelesaian yang pasti. Apa hubungan dua kasus ini? Memang tidak ada hubungan secara langsung, karena Meikarta ada di Jakarta-Bandung, bukan di Yogyakarta. Tapi, kedua kasus ini, bisa kita masukan dalam kasus permasalahan ekonomi yang ada di Indonesia. Sebenarnya bisa dibuat dua artikel berbeda, akan tetapi kapasitas aku untuk membahas lebih detail setiap kasus belum mumpuni. Ya, aku harus akui background pendidikan aku bukan ekonomi, jadinya lahirlah artikel ini dari kacamata anak sosial yang membahas masalah ekonomi. Kalau tidak suka, skip saja, aku hanya ingin beropini dengan berdasarkan sumber data yang valid.
Kita akan mulai dari kasus Meikarta yang kembali naik karena banyaknya gugatan pengembalian dana dari konsumen. Sekilas info bagi yang belum tahu, Meikarta ini proyek ambisius dari Perusahaan L Group yang menawarkan pembangunan kota baru berskala internasional. Berbagai macam iklan ditampilkan dengan ciamik sehingga mengundang konsumen untuk membeli bangunan apartemen dengan harga yang bisa dikatakan 'fantastis murah' dari pasar. Orang-orang yang melihat adanya masa depan dalam proyek ini memberanikan diri untuk terlibat. Namun sayang, proyek yang dijanjikan hingga kini belum kunjung selesai.
Tunggu-tunggu, sebagai pembaca, kamu pasti berpikir, "Salah mereka sendirilah karena mau terlibat, aku mah bodoh amat". Memang benar, namanya investasi pasti ada resikonya. Ini bisa kita jadikan pelajaran untuk berhati-hati dalam memilih aset investasi terutama untuk jangka panjang. Sudah banyak kasus investasi bodong lainnya yang cirinya biasanya sama yaitu menawarkan imbal hasil luar biasa besar dengan pengorbanan yang kecil. Tapi, kasus kali ini bukan kasus kaleng-kaleng. Perusahaan yang terlibat dan politik di dalamnya bermain disini.
Bayangkan saja, tanah yang begitu luas dan dianggap sebagai "tempat jin buang air" tersebut, bagaimana perizinannya, regulasinya, kontraktornya, dan tetek bengek bisnis yang berjalan. Apalagi yang bangun swasta, bukan pemerintah. Kita sebagai masyarakat juga harus melek dan perhatian terhadap tanah air kita sendiri. Kalau kita berkaca ke belakang, ada juga kaitannya dengan tangkap tangan KPK. Apakah masih kurang menarik untuk dibahas? Yosudahlah.
Sejujurnya, aku takut untuk menuliskan ini, tapi biarlah untuk menjadi pembelajaran untuk diriku agar berani berpendapat. Rasanya basi, ya, kalau membahas terlalu detail soal proyek Meikarta, karena begitu banyak artikel berseliweran di Internet. Aku juga tidak ingin terlalu mengkritik perusahaan L seperti "omong kosong lah" dll. Tidak baik terlalu menyerang perusahaan L yang menjadi pionir proyek ini. Toh pembangunan kan ada di 3 distrik, di distrik satu dikabarkan sudah selesai, distrik 2 masih berupa kerangka bangunan, sedang distrik tiga belum tersentuh sama sekali atau masih berupa hamparan tanah. Janjinya sih, akan jadi kota mandiri yang lengkap dengan Fasilitas MRT, Pembelanjaan, Kuliner, serta Pusat Bisnis akan tumpah rauh di Kota Meikarta. Oh iya, ajang balap nasional juga pernah dilakukan loh di tahun 2022 selama 10 hari, jadi masih ada harapan lah yah kotanya bakal terwujud suatu saat nanti (Berharapnya Begitu).
Lalu bagaimana dengan Yogyakarta? Apakah nasib rakyatnya sama dengan konsumen Meikarta yang diimingi masa depan cerah? Tentu tidak kawan. Kota Yogyakarta sungguh berbeda dengan Kota Besar di Indonesia. Kota Yogyakarta ini terkenal dengan slogan "Kota Murah" yang cocok bagi para pelajar atau mahasiswa untuk menuntut ilmu. Persaingan bisnis tidak seheboh di Kota Besar, apalagi seperti Meikarta. Mana mau investor berinvestasi di Kota Yogyakarta yang serba murah, bisa rugi lah karena marginnya kecil akibat daya beli masyarakat rendah. Walaupun tetap bisa jumpai Mall dengan gedung besar, Bioskop, dan Kemewahan lainnya di Kota Yogyakarta.
Ya, Yogyakarta memang cocok untuk para pelajar. Makanya Kota Yogyakarta ini lebih banyak diskusi publik yang menarik untuk diikuti. Yang diuntungkan dari murah Yogyakarta itu yah pelajar bukan pekerja. Terutama untuk pelajar rantauan dari kota lain karena besarnya selisih UMP yang ada.
Yogyakarta ini seperti kota ilusi yang sengaja dibuat narasi murah agar menarik orang berkunjung. Nyatanya, tidak demikian. Saat ini, UMP Yogyakarta itu Rp2,3 Jutaan saja. Kalau untuk kebutuhan makan dan kontrakan aku pikir memang akan cukup. Akan tetapi untuk kebutuhan properti seperti rumah, perabotan, dan biaya lainnya itu sama dengan kota-kota lain di Indonesia. Oleh karenanya banyak penasehat ekonomi menyarankan untuk berkarir di Kota lain saja. Toh yang murah cuma makanan (pangan), kebutuhan primer lainnya seperti papan dan sandang sama saja.
Laporan terbaru menyebutkan bahwa wilayah DIY sebagai provinsi yang memiliki UMP paling rendah di Pulau Jawa. Maafkan aku yah pak Sultan dan warga Yogyakarta, soalnya Yogyakarta itu salah satu daerah istimewa di Indonesia. Kalau kita berkaca sejarah, Yogyakarta ini pernah menjadi ibukota di Indonesia. Jadi, aku sendiri sangat berharap UMP Yogyakarta dapat bersaing dengan daerah lain minimal jangan mau menjadi yang terendah. Segitu saja yang dapat saya sampaikan, sampai ketemu di artikel selanjutnya.
Ikuti tulisan menarik Gokhan lainnya di sini.
