Korupsi Merajalela, Kepercayaan Publik Terhadap Partai Politik kian Bekurang?

Kasus korupsi yang menjangkit para politisi mengakibatkan keberadaan partai politik di tengah masyarakat semakin menunjukkan substansi yang negatif. Hal tersebut, Akankah menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik menjelang Pemilu 2024?

bendera partai politik

Keberadaan Partai Politik di Indonesia seharusnya menjadi corong bagi rakyat dalam melaksanakan prinsip demokrasi, tetapi belakangan ini kita dapat melihat bahwa kehadiran partai politik semakin menunjukkan posisi yang kritis dimana kepercayaan masyarakat semakin menurun dan berkurang terhadap berbagai partai politik yang ada di Indonesia.

Hal tersebut dikarenakan banyaknya kasus korupsi yang menjerat anggota partai politik. Para masyarakat banyak melakukan kritik terhadap keberadaan partai politik karena dinilai gagal dalam memenuhi harapan dan pemberian pelayanan publik yang berintegritas.

Bahkan, dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Lembaga Indikator Politik Indonesia pada tanggal 11-21 Februari 2022, ditemukan sebuah tesis yang menjelaskan bahwa partai politik sebagai institusi negara yang memiliki kepercayaan paling rendah dari masyarakat. Dalam survei tersebut didapati 6% responden yang memiliki kepercayaan kepada partai politik, 48% cukup percaya, 32% sedikit percaya, dan selebihnya tidak percaya sama sekali serta tidak memberikan respons. Hal ini, menunjukkan tendensi kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan partai politik tidak pernah berada pada posisi 55% lebih lagi kepercayaan tersebut pernah turun menyentuh angka 39,2%.

Kasus korupsi yang terjadi dalam tubuh partai politik seringkali menjadi sorotan bagi publik dan media massa. Banyaknya kasus korupsi yang terjadi membuat masyarakat semakin skeptis terhadap integritas dan moralitas para politisi. Dapat kita lihat beberapa contoh kasus korupsi yang menjerat politisi di mana dilakukan oleh Menteri Sosial, yakni Juliari Peter Batubara. Kasus korupsi tersebut sangat memantik reaksi tajam masyarakat karena dilakukan saat pandemi Covid-19 terjadi di mana banyak masyarakat mengalami penderitaan dan kesusahan akibat pandemi. Juliari saat itu melakukan korupsi berupa penggelapan dana bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat yang terdampak pandemi, dalam kasusnya tersebut ditemukan penggelapan dana sebesar Rp 8,8 Miliar yang diduga akan digunakan untuk kepentingan pribadinya.

Banyaknya kasus korupsi yang terjadi berdampak pada peningkatan ketidakpuasan masyarakat terhadap partai politik yang dapat menjadi substansi negatif bagi keberadaan partai politik dalam pemilihan umum. Sejumlah masyarakat menilai kehadiran politisi di tengah publik hanya bersandiwara untuk melanggengkan kekuasaan dan kepentingan pribadi.

Masyarakat sebenarnya memiliki kepercayaan penuh terhadap kehadiran partai politik dalam menjalankan roda pemerintahan dan proses demokrasi, harapan masyarakat kepada partai politik dapat dikatakan terlampau tinggi. Namun demikian, partai politik yang pada hakikatnya memiliki kepercayaan dari masyarakat, akan tetapi tidak dapat menjawab kepercayaan tersebut yang mengakibatkan tingkat kepercayaan publik semakin menunjukkan progres yang rendah.

Dalam hal ini, Partai politik dapat disebut sebagai tonggak penting serta dapat dikatakan sebagai keharusan dalam menjalani kehidupan politik dalam negara demokrasi. Oleh sebab itu, untuk mengatasi sejumlah permasalahan tersebut diperlukan komitmen kuat bagi partai politik dalam memperbaiki integritas dan moralitas para anggotanya.

Keberadaan partai politik di tengah masyarakat juga harus menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan berbagai kebijakan publik agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selain itu, diperlukan peran aktif seluruh masyarakat untuk mengawasi dan memperjuangkan segala tuntutan dalam proses penegakan demokrasi di Indonesia.