Lima bulan sebelum waktu pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, para kandidat mulai mengenalkan diri kepada masyarakat di berbagai daerah Indonesia. Mereka ingin meningkatkan popularitas dan elektabilitas masing-masing.
Berbagai cara dilakukan oleh para relawan calon maupun partai-partai politik pengusung capres. Mereka memasang reklame dan poster-poster di jalan raya, hingga memuat video-video calon di media sosial. Selain memperkenalkan nama calon dan partai pendukungnya tak jarang upaya penyuluhan ini memberikan beberapa narasi atau tagline tertentu guna mempermudah masyarakat mengingat calon-calon yang diusung.
Pada kontestasi Pilpres kali ini paling tidak ada dua narasi yang banyak disebut-sebut, yaitu Keberlanjutan dan Perubahan. Kedua narasi itu difokuskan berdasar pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini. Ada dua kemungkinan ciri Presiden selanjutnya, yaitu calon yang akan melanjutkan program pemerintahan Jokowi dan calon yang akan merubah program pemerintahan Jokowi. Lantas kedua narasi ini dimanfaatkan oleh para relawan dan partai-partai politik untuk menarik dukungan kelompok-kelompok yang memang menginginkan keberlanjutan dan perubahan itu sendiri.
Tetapi bila kita tinjau lebih lanjut pada narasi perubahan yang digaung-gaungkan oleh kubu oposisi pemerintahan yang bisa dilihat pada koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan sebagai capres mereka, masih terdapat perdebatan mengenai perubahan yang akan dibawakan apalagi Anies Baswedan sendiri secara terbuka akan melanjutkan pembangunan Ibukota Negara Nusantara yang banyak pihak dari oposisi justru menginginkan program tersebut dihentikan. Banyak pihak yang berspekulasi narasi perubahan yang belum jelas arahnya dari koalisi perubahan ini karena kepuasan kinerja Presiden Jokowi menurut banyak hasil survei cenderung tinggi sehingga mayoritas penduduk Indonesia puas dengan kinerja Presiden Jokowi yang berarti narasi perubahan akan sangat dirugikan jika berhadapan dengan hal ini. Akan tetapi bisa saja ada alasan lain kenapa koalisi ini belum secara terang-terangan mengenai perubahan apa yang akan dibawa yaitu kemustahilan membawa perubahan seutuhnya jika memimpin Indonesia nantinya.
Pasti ada yang dilanjutkan
Melihat sejarah Indonesia sendiri dari masa kerajaan-kerajaan hingga masa sekarang tiap beralihnya kekuasaan pasti ada saja yang dipertahankan pemerintahan yang baru. Pada Hindia Belanda pemerintah VOC maupun pemerintah kolonial Belanda masih memberikan kekuasaan kepada raja-raja lokal untuk mengatur daerahnya dengan persetujuan yang menguntungkan kedua pihak. Ketika masa pendudukan Jepang, pun masih ada beberapa hal yang dipertahankan oleh pemerintah militer Jepang dengan apa yang dilakukan pada masa Hindia Belanda dengan masih memberikan kepada golongan-golongan pribumi terpelajar untuk masih bisa menjabat posisi di pemerintahan untuk mempermudah pihak Jepang dalam rangka Perang Dunia II.
Sedangkan pada masa kemerdekaan Indonesia, hal-hal seperi RT/RW yang merupakan peninggalan pendudukan Jepang masih dipertahankan hingga sekarang ini. Bahkan peninggalan pada masa Hindia Belanda masih terdapat pada beberapa landasan hukum di Indonesia.
Lalu pada masa peralihan pemerintahan Soekarno ke pemerintahan Soeharto yang dikenal sebagai Orde Baru masih terdapat setidaknya pakar-pakar yang ada pada masa Presiden Soekarno masih mendapatkan posisi penting di pemerintahan Soeharto terutama tokoh-tokoh PSI (Partai Sosialis Indonesia) seperti Sumitro Djojohadikusumo. Kemudian peralihan pemerintahan Orde Baru ke era Reformasi pun juga masih terdapat tokoh-tokoh dan kebijakan yang masih dipertahankan tokoh-tokoh seperti Yusril Ihza Mahendra, Wiranto, Luhut Binsar Panjaitan (Luhut) yang merupakan orang-orang Orde Baru masih mendapatkan posisi penting di pemerintahan hingga sekarang.
Jadi masuk akal saja melihat koalisi Perubahan mencoba mendekati tokoh-tokoh terdekat Jokowi seperti Luhut, dan Mahfud MD karena memang pasti akan ada orang-orang yang bertahan di pemerintahan jika tampuk kekuasaan berpindah pada pihak lain dan menjadi rasional jika koalisi ini tidak terlalu berani menyuarakan perubahan secara gamblang selain kepuasan masyarakat terhadap Jokowi juga tidak mungkin melakukan perubahan secara menyeluruh dengan hanya waktu berkuasa 5 tahun melihat sejarah bangsa ini yang kekuasaan yang berkuasa selama ratusan tahun saja masih ada yang dipertahankan dari penguasa sebelumnya.
Ikuti tulisan menarik Harrist Riansyah lainnya di sini.
