Berbicara persoalan Reforma Agraria tidak lepas dari para pejuang yang teguh dan konsisten dalam memperjuangkan UUPA tahun 1960. Saat itu gaungnya sempat padam di era Soeharto, tapi mulai dibangkitkan lagi sejak Reformasi lahir. Reforma Agraria adalah ikhtiar memperjuangkan tanah yang seharusnya memang diberikan kepada petani-petani tak bertanah yang miskin demi meningkatkan taraf ekonomi hidupnya.
Beranjak dari tema diatas mengenai Reforma Agraria di era Jokowi, bagi saya ini sebuah hal yang dilematis. Di satu sisi presiden kita mendukung gerakan Reforma Agraria, tapi belum terlihat jelas keseriusannya. Pembagian sertifikat tanah yang dilakukan pada tahun 2019 belum bisa menjawab sepenuhnya bahwa Reforma Agraria telah dilaksanakan. Kenapa? Karena pembagian sertifikat hanya pada tanah-tanah yang tidak berkonflik atau tidak tumpang tindih perijinan.
Seharusnya permasalahan mengenai tanah konflik perlu lebih difokuskan demi menyelesaikan konflik agraria yang ada. Kriminalisasi petani korban konflik agraria masih terjadi dimana–mana. Dalam hal ini Pemerintah kita belum tuntas dalam melaksanakan Reforma Agraria.
Dari data yang didapat Koran Tempo pada 8 oktober lalu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang merilis dalam Sistem Informasi Geografis Tanah Objek Reforma Agraria (Sigtora) bahwa capaian redistribusi tanah yang berasal dari tanah bekas lahan HGU, tanah terlantar, dan tanah negara lainnya sudah dilakukan di lahan seluas 1,57 juta hektare atau 256,81 persen dari target 0,4 juta hektare. Adapun redistribusi tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan baru sekitar 268 hektare. Dengan demikian, total capaian redistribusi tanah kepada masyarakat baru sekitar 1,83 juta hektare atau 40,84 persen dari target 4,5 juta hektare.
Pencapaian itu perlu diapresiasi, hanya saja pencapaian ini belum sesuai dengan harapan pencapaian dalam kurun waktu hampir tujuh tahun terakhir. Pelaksanaan yang belum memenuhi harapan ini harus menjadi perhatian Presiden. Apalagi yang saya lihat pemerintah lebih fokus pada lahan Hak Guna Usaha (HGU) daripada tanah kawasan hutan, padahal tanah kawasan hutan lebih luas daripada tanah HGU. Apakah ini menjadi sebuah ketakutan Presiden ketika melepas kawasan hutan maka akan banyak kehilangan asetnya? Semoga apa yang saya kira salah, karena saya yakin presiden masih berpihak pada masyarakatnya yang butuh kesejahteraan.
Sebuah contoh, petani di kawasan hutan Indramayu sudah bertahun-tahun menggarap tanahnya secara turun temurun, mereka mengelola dengan baik hasil produksinya tanpaberhenti dan takut akan intimidasi dari Perhutani. Padahal sebelum perhutani mengklaim bahwa itu tanahnya, petani yang menggarap sudah lebih dulu hadir dan menduduki tanah tersebut. Para petani ini ingin mengadukan nasibnya kepada negara tapi takut disangka melawan hukum. Akhirnya mereka menjadi budak Perhutani demi mempertahankan tanahnya agar tidak hilang dan diperbolehkan tetap menggarap. Ini menjadi sebuah hal yang harusnya cepat diselesaikan oleh pemerintah jangan malah diam dan membiarkan konflik antara petani dengan perhutani terus terjadi.
Jadi, mengenai jebakan atau peluang, bagi saya ini sebuah peluang yang masih diam di tempat. Maka yang harus dilakukan adalah Reforma Agraria inisiatif Rakyat, rakyat mendorong dari bawah untuk mendesak presiden agar cepat melaksanakan Reforma Agraria Sejati seperti janjinya saat kampanye dulu. Walau masalah ini dipersulit dengan disahkannya Undang – undang Cipta Kerja tidak meredam semangat masyarakat bawah untuk terus memperjuangkan hak atas tanahnya yang sudah dikuasai selama bertahun – tahun.
Ikuti tulisan menarik Raka Indra Lukmana lainnya di sini.
