Pemilihan Presiden di Indonesia sudah resmi usai pasca Mahkamah Konstitusi menolak seluruh isi gugatan kedua pasang calon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Sehingga Pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka resmi menjabat Presiden dan Wakil Presiden Indonesia selama lima tahun kedepan dan akan dilantik pada Oktober 2024 nanti.
Alhasil Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Prabowo-Gibran secara langsung akan menjadi koalisi pro-pemerintah selama lima tahun mendatang. Namun tidak hanya partai politik pengusung Prabowo-Gibran saja, dua partai di Koalisi Perubahan pengusung Anies-Muhaimin yaitu Nasdem dan PKB juga telah berpeluang besar akan bergabung pada pemerintahan Prabowo-Gibran.
PKB mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran terlihat dari pertemuan antara Muhaimin Iskandar dengan Prabowo pada Rabu (24/4) lalu. Ketika ditanya wartawan pada kebesokkan harinya di DPP PKB Cak Imin sapaan akrab Muhaimin Iskandar menekankan sudah jelas PKB bergabung pemerintah Prabowo-Gibran.
Untuk Nasdem sendiri, Ketua Umum Surya Paloh sudah mengumumkan kepada publik pada Kamis (25/4) di kediamaan Prabowo di Jl. Kertanegara, Jakarta Selatan. Surya Paloh mengatakan sudah berdiskusi keberbagai pihak dan itu merupakan pilihan terbaik Partai Nasdem.
Sedangkan di kubu PKS belum menyatakan sikap apakah akan mengikuti jejak PKB dan Nasdem atau menjadi oposisi seperti yang partai ini lakukan selama 10 tahun terakhir. Jika melihat pada halalbihalal PKS yang berlangsung pada Sabtu (27/4) nampak Prabowo yang sudah diundang tidak menghadiri acara karena sudah memiliki jadwal ke tempat lain. Meski begitu Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan keputusan pilihan politik PKS terdapat pada Dewan Syuro PKS.
Tidak Pernah Menjadi Oposisi
Masuknya PKB dan Nasdem ke koalisi Prabowo-Gibran sebenarnya bukanlah hal yang mengejutkan. Apalagi kedua partai ini memiliki rekam jejak tidak pernah menjadi oposisi sejak kedua partai itu didirikan. Hal itu terjadi karena paslon yang diusung PKB maupun Nasdem selalu memenangkan Pilpres dan ini kali pertama mereka kalah.
Dengan begitu membuat kedua partai itu harus berpikir dua kali jika mencoba menjadi oposisi yang tidak pernah mereka lalukan sebelumnya. Berbeda dengan PKS yang sudah menjadi oposisi selama dua periode pemerintahan Presiden Jokowi.
Tidak Kuat Menjadi Oposisi
Melihat dua dari tiga partai Koalisi Perubahan yang bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran dan masih terbuka peluang PKS untuk ikut jejak PKB dan Nasdem memperlihatkan bahwa Koalisi perubahan tidak kuat menjadi oposisi.
Padahal pada debat capres pertama yang dilangsungkan pada 13 Desember 2023 yang dilaksanakan oleh KPU. Capres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan menyindir Prabowo tidak kuat menjadi oposisi karena turut bergabung ke pemerintahan Presiden Jokowi pada 2019 lalu.
Tetapi melihat kenyataan sekarang nampak perkataan Anies menjadi bumerang sendiri kepada partai-partai pengusungnya yang justru memilih bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran setelah kalah di pilpres lalu.
Ini juga nampak akan mempersulit karir politik Anies yang bukan merupakan kader partai politik manapun. Meski memiliki peluang untuk maju lagi pada Pilkada Jakarta yang akan diadakan November mendatang. Tetapi partai yang setidaknya belum menyatakan sikap akan mendukung Prabowo-Gibran telah memiliki kandidat sendiri untuk kursi Jakarta 1.
PDIP yang baru memutuskan sikap akan masuk pemerintah atau tidak pada Mei mendatang sudah dipastikan mengusung kader sendiri dengan nama Basuki Tjahja Purnama (BTP) yang merupakan mantan gubernur DKI Jakarta menjadi nama paling kuat.
Dikubu lain PKS yang merupakan partai pendukung Anies pada pilpres lalu justru lebih ingin memajukan kader sendiri karena menganggap Anies sudah menjadi tokoh nasional. Hanya Nasdem yang secara terbuka membuka peluang mengusung Anies pada Pilkada Jakarta nanti yang dilontarkan oleh Ketua DPP Nasdem Willy Aditya pada acara halalbihalal PKS Sabtu ini.
Namun tentu Anies harus berpikir dua kali untuk menerima ajakan Nasdem apalagi partai ini akan bergabung mendukung pemerintahan pusat yang sangat berbeda dengan apa yang dilakukan Anies selama kampanye pilpres lalu yang sangat gencar mengkritik pemerintahan pusat maupun paslon Prabowo-Gibran.
Jika Anies memutuskan menerima ajakan Nasdem bukan tidak mungkin Anies sendiri akan di cap “tidak kuat menjadi oposisi” karena diusung oleh partai pro-pemerintah. Kendati politik di pusat dan daerah kerapkali berbeda di Indonesia, tetapi Jakarta yang selalu menjadi pusat perhatian akan menjadi persoalan serius bagi citra Anies yang sampai sekarang merupakan sosok oposisi pemerintahan pusat kepada para pendukungnya selama ini.
Ikuti tulisan menarik Harrist Riansyah lainnya di sini.
