Sastra bagaikan layangan putus yang pembuatnya tidak menduga kapan dan di tangan siapa akhir jatuhnya. Tak terkecuali puisi. Tak terkecuali pembuatnya adalah Bambang Ekoloyo Butet Kartaredjasa. Begitu puisinya dibacakan, ia menjadi milik siapa saja.
Puisi Butet dalam acara peringatan Bulan Bung Karno di GBK pekan lalu menuai banyak kontroversi. Puisinya dinilai hanya sebatas menjadi partisan partai banteng bermoncong putih selaku penyelenggara acara. Menyenangkan para petinggi partai dan hanya mengejar sorak-sorai. Di panggung itu, Butet menjelma bak penyair besar, walaupun setelah kejadian itu kebesarannya sebagai budayawan diragukan orang.
Kritik muncul, entah kepada Butet yang dicap turun kelas atau kepada puisinya yang dinilai tidak memenuhi standar "kesucian sastra". Banyak yang berpendapat bahwa sastra, khususnya puisi, harus ada di atas politik. Ia harus mulia, semulia tujuannya. Demi pembebasan. Untuk itu puisi tidak boleh terpenjara dalam kurungan politik atas nama sebuah pesanan dan sekantong bayaran.
Jujur, menurut saya puisi Butet biasa saja. Tidak seperti kata kritikus sastra Acep Iwan Saidi dalam esainya Puisi yang Mengotori Politik: "rima dalam puisi Butet tidak bisa disebut puisi karena ia 'melampaui batas' licentia poetica", saya malah menilai sebaliknya. Puisinya bahkan belum menyentuh tapal batas pembebasan yang diizinkan licentia poetica.
Licentia poetica adalah izin tak tertulis yang dikantongi para penyair untuk boleh terlepas dari kaidah-kaidah bahasa demi terjaganya keutuhan rasa dan terciptanya efek tertentu dalam suatu sastra, khususnya puisi.
Meskipun beberapa penyair seperti Joko Pinurbo—yang terkenal dengan puisinya yang sederhana—berpendapat bahwa makhluk bernama licentia poetica itu tidak boleh dijadikan alasan pembenaran untuk penyair boleh berkacau-kacau dalam berbahasa. Seperti puisi Chairil Anwar dalam Diponegoro:
Punah di atas menghamba
Binasa di atas ditinda
Kita akan menemukan beraneka penyimpangan kaidah bahasa dalam dua larik puisi ini. Pertama, kata "punah" dan "binasa" tidak pas diletakkan sebelum kata "di atas" karena merupakan kata sifat tanpa adanya kata benda (nomina) yang disifati. Kedua, lazimnya kata "di atas" diikuti oleh kata benda. Dalam Diponegoro malah dipakai kata kerja aktif "menghamba" dan kata kerja pasif "ditinda". Ketiga, apa itu ditinda? Tidak ada artinya. Kata sebenarnya adalah ditindas. Ini murni hasil daya kreativitas Chairil Anwar untuk mempertahankan rima "a" agar senada dengan "menghamba". "Si Binatang Jalang" itu menggunakan hak licentia poetica-nya dengan begitu elegan. Dan kritikus sastra maklum dengan hal ini.
Lain halnya dengan puisi Butet. Gerak awalnya mengandung pertentangan ala puisi Gus Mus dalam Kau Ini Bagaimana atau Aku Harus Bagaimana. Satirnya dangkal cinderung sarkastik, sebutan "otaknya pandir", tidak sedalam " jidat penyair-penyair salon" dalam Aku Bertanya-nya Rendra. Banyak sekali kata yang tidak perlu seperti : "Oh", "ya", "warna", "sampai", "seluruh", "kelak ada", dan "cuma". Selain itu, secara keseluruhan bentuknya pantun alias masih tradisional. Kita tahu pantun masih terikat kaidah-kaidah a-b, a-b. Jadi urusan licentia poetica, jangankan melampaui batas, membebaskan diri dari jeratan kaidah lama saja belum.
Kritikus lain menganggap puisi tersebut menyudutkan dua capres, Anies Baswedan dan Prabowo Subiyanto. Puisinya dianggap terlalu bernuansa pesanan partai sehingga muatannya hanya berisi pujian ke PDIP dan olok-olok ke selainnya. Bahkan puisinya disamakan dengan puisi-puisi Lekra yang pro PKI. Namun salahkah ketika puisi itu pesanan? Adakah dalam politik Indonesia sekarang ini yang isinya bukan menjilat dan olok-olok? Apakah seaneh itu dalam politik kalau kita pro PDIP, misalnya?
Salah satu penyair senior Indonesia mengatakan tidak masalah kalau puisi itu pesanan. Karena tidak dipesan oleh orang lain pun, seorang penyair sesungguhnya selalu memesan karya untuk dirinya sendiri. Justru ini yang menjadikan puisi Butet istimewa. Setidak-tidaknya, puisi Butet yang dituduh hasil pesanan itu tidak gagal dalam menunjukkan bahwa realitas politik Indonesia memang penuh dengan "pesanan". Puisinya diolok-olok karena isinya tentang olok-olok. Puisinya disudutkan karena isinya penyudutan. Puisinya dituduh karena isinya menuduh. Jika demikian, bukankah itu adalah puisi yang paling realistis dalam menggambarkan realitas di negara ini. Sebuah realitas paradoks yang ambivalen, seperti Korea Utara yang menghukum mati rakyatnya yang gagal bunuh diri.
Dalam hal propaganda, puisi Butet disebut mirip dengan puisi-puisi Lekra. Pendapat itu tidak sepenuhnya benar. Dari sisi penggunaan diksi, gaya tulisan, dan cara mengkritik memanglah demikian. Tetapi perlu diingat, ciri khas keseniannya Lekra adalah harus memiliki tanggung jawab sosial. Bentuk tanggung jawab ini hanya bisa diwujudkan melalui politik sehingga pada tahun 1960-an lahir Manipol-USDEK. Ini yang akhirnya ditentang Manifesto Kebudayaan yang berpendapat bahwa seni itu ada karena—dan untuk—seni itu sendiri. Semacam gerakan purifikasi kesenian yang sebelumnya bermahzab propagandis. Saya tidak menemukan tanggung jawab sosial apapun dalam puisi Butet. Ia murni sarkastik.
Kita juga lupa bahwa Butet itu seorang budayawan. Dan selalu ada yang eksentrik dari seorang budayawan. Bisa penampilannya, karakternya, termasuk juga puisinya. Budayawan tidak pernah bisa dibaca secara literer. Ia ada di luar kamus, diluar buku. Di bumi yang penduduknya terbiasa melihat segala sesuatu secara linier, Butet adalah sejenis makhluk asing.
Saking asingnya, kita tidak dapat secara jelas membedakan antara puisinya memang betul-betul janggal, atau sengaja dibuat janggal. Memang biasa saja atau di-setting untuk biasa saja. Sebuah puisi yang seperti esainya Acep Iwan Saidi "Puisi yang Mengotori Politik" atau puisi yang menunjukkan bahwa politik itu tanpa dikotori memang sudah kotor.
Kritikus sastra, analis komunikasi politik, pengamat kebudayaan, netizen dan segala embel-embel soal sandang yang mereka lekatkan sendiri menggantikan identitas mereka pada dasarnya tidak pernah benar-benar tahu apa sebenarnya maksud Butet. Esai, opini, dan pendapat mereka hanya berdasarkan prasangka. Kalau ditanya: "Butet, apa maksudmu?" mungkin jawabnya: "Maksudku adalah puisi yang tak hendak menjawab pertanyaanmu." seperti puisi kolaborasinya dengan Joko Pinurbo: "Apa Agamamu? Agamaku adalah air yang membersihkan pertanyaanmu."
Tidak dapat dipungkiri, membaca budayawan seperti Butet sama susahnya dengan membaca politikus ulung seperti Niccolò Machiavelli. Ia memberikan karyanya sewaktu dipenjara, Il Principe sebagai hadiah kepada Lorenzo de Medici, penguasa Republik Florence, Italia pada saat itu. Padahal pada tahun 1513, keluarga Medicilah yang membuat Machiavelli dipenjara dengan tuduhan konspirasi. Selama dipenjara ia disiksa dengan hukuman strappado yaitu sejenis penyiksaan dimana tangannya diikat di belakang punggung lalu digantung dengan tali. Kabarnya, karena hukuman tersebut dia sampai empat kali dislokasi bahu.
Sebagian orang menganggap Machiavelli adalah orang jahat karena dalam Il Principe, dia memberikan pedoman kepada penguasa untuk menggunakan rasa takut dalam menguasai dan menjalankan pemerintahan. Kalimatnya yang masyhur: la paura non manca mai —rasa takut tidak pernah gagal.
Sebagian lainnya menganggap mengirimkan Il Principe sebagai hadiah kepada penguasa adalah strategi politik Machiavelli agar karyanya tidak dilarang dan dapat beredar luas untuk menunjukkan kepada dunia bahwa ada yang rusak dalam politik Italia saat itu. Sebagaimana Butet saat ini, di Indonesia atau di mana saja.
Ikuti tulisan menarik Bryan Jati Pratama lainnya di sini.
