x

Ilustrasi Golput

Iklan

Agus Sutisna

Penulis Indonesiana | Dosen | Pegiat Sosial
Bergabung Sejak: 6 September 2023

Kamis, 28 September 2023 10:33 WIB

Pemaksaan Dua Poros Pilpres dan Ancaman Pembangkangan Politik

Di tengah wacana dua poros koalisi yang terus didorong, para elit politik hendaknya tidak meremehkan konstituen yang saat ini solid terbagi ke tiga poros yang ada. Upaya memaksakan dua poros bisa berakibat fatal. Gerakan golput bakal berkembang dan muncul pembangkangan politik.

Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

Berbagai pernyataan telah dikemukakan oleh sejumlah elit partai dari masing-masing poros yang saat ini sudah mengerucut formasinya, namun wacana dua poros koalisi Pilpres masih terus bergulir. Seperti ada pihak-pihak yang ambisius dan mendorong wacana ini untuk dipaksa-wujudkan, entah dengan cara apa dan formasi bagaimana. 

Dalam konstelasi elektoral diskursus ini memang sah-sah saja dilakukan. Pun ketika hal ini menjadi pilihan kehendak karena pertimbangan-pertimbangan kalkulatif pemenangan.

Tetapi penting kiranya para pihak juga menghitung dengan bijak dan realistis aspek-aspek di luar urusan menang-kalah kontestasi. Salah satunya adalah soal pilihan sikap pemilih yang saat ini telah mengerucut mengikuti formasi tiga poros yang sudah terbentuk. Sisi ini patut jadi perhatian dan jangan pernah meremehkan karena bisa memengaruhi psikologi politik para pemilih (konstituen) terhadap pelaksanaan Pemilu 2024.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

 

Konstituen Fanatik

Siapa atau kelompok masyarakat mana menjadi konstituen poros mana tentu tidak terlalu sulit untuk dipetakan. Pada ketiga sosok bakal Capres yang saat ini mendekati final pemetaan ini bisa dilakukan. Karena jauh sebelum akhirnya Prabowo, Anies dan Ganjar  ditetapkan sebagai Bacapres, ketiganya merupakan figur-figur yang sudah lama menjadi perhatian publik. Dan yang paling penting mereka masuk dalam arena pacu pra-kontestasi menuju Pemilu 2024.

Mereka bertiga, melalui proses yang tidak pendek, akhirnya tampil sebagai figur-figur paling populer, elektabel dan dikehendaki publik dari belasan atau puluhan tokoh yang mengorbit di arena pacu pra-kontestasi Pemilu 2024.

Setidaknya itulah fakta yang dibaca oleh partai politik. Bisa karena didasarkan pada hasil dari proses pemantauan internal parpol, bisa juga karena hasil sigi lembaga-lembaga survei. Yang pasti, begitu nama-nama ketiganya diumumkan sebagai Bacapres, publik mengidentifikasi diri: “Saya dukung Prabowo, Saya pilih Anies, Saya ikut Ganjar”.

Proses identifikasi publik sebagai konstituen ketiga figur itu bahkan ada yang mendahului pendeklarasian mereka sebagai Bacapres. Konstituen Prabowo misalnya, yang sebagian dari mereka menganggap Prabowo telah “berkhianat” karena akhirnya bergabung dan masuk ke dalama pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, sebagiannya lagi tetap saja dan sudah lama memastikan dirinya bakal tetap mendukung Prabowo. Bagi mereka, Prabowo adalah sosok terbaik untuk meneruskan Jokowi.

Demikian halnya dengan konstituen Anies. Jauh sebelum dideklarasikan Nasdem, bahkan semenjak masih menjabat Gubernur DKI, Anies telah memiliki konstituen sendiri yang dengan semangat membara menginginkannya menjadi Presiden pasca Jokowi berakhir nanti. Jejak digital fakta-fakta ini misalnya bisa dengan mudah dilacak di berbagai platform media. Mereka tidak peduli Anies dituduh lawan-lawan politiknya atau para pengamat pernah menggunakan politik identitas untuk memenangi Pikada DKI 2017. Bagi mereka, Anies adalah figur paling pantas jadi Presiden.

Terakhir Ganjar. Tidak jauh berbeda dengan Prabowo dan Anies, jauh sebelum akhirnya ditetapkan sebagai Bacapres PDIP oleh Megawati, Ganjar juga telah memiliki konstituen sendiri. Dan, meski secara hipotetik mungkin tidak sebanyak yang berada di belakang Prabowo dan Anies, di belakang Ganjar juga berdiri deretan konstituen fanatik. Mereka tidak peduli pada sosoknya tersemat sebutan ledekan sebagai “petugas partai” atau “boneka Megawati”. Pokoke Ganjar. 

 

Jangan meremehkan mereka

Para pemilih yang saat ini sudah memposisikan diri ada di barisan Prabowo, Anies dan Ganjar, yang masing-masing teramat sangat yakin dengan figur-figur pilihannya itu adalah konstituen-konstituen fanatik di poros masing-masing.

Sebagian dari mereka mungkin saja masuk kategori pemilih emosional dan belum cerdas secara elektoral. Namun demikian, mereka tetap saja pemilih, yang patut dihargai pilihan sikapnya. Yang menarik, jika dibaca di ruang-ruang diskursus platform media digital, di antara para konstituen fanatik ini adalah juga para pemilih rasional. Mereka mendukung Prabowo, Anies atau Ganjar karena berbagai petimbangan kritis dan berbasis nalar.

Jejak digital percakapan mereka, argumentasi nalar di belakang pilihan mereka dengan mudah bisa ditelusuri di berbagai platform media. Masif dan terus bertumbuh subur dari waktu ke waktu.

Terhadap para pendukung dan pemilih fanatik itu, seyogyanya para elit (baik di lingkungan partai politik maupun non-partai politik) memberikan perhatian serius. Jangan sesekali meremehkankan keberadaan mereka dengan menegasikan pilihan-pilihan sikapnya yang sudah semakin mengerucut dan solid saat ini dengan ambisi-ambisi yang jauh dari bijak. Misalnya yang saat ini tengah ramai dan disinggung di depan tadi, yakni memaksakan terwujudnya dua poros koalisi Pilpres.

 

Potensi Buruk

Upaya memaksakan terwujudnya dua poros koalisi Pilpres dengan formasi apapun potensial bisa melahirkan dampak buruk jangka pendek dan jangka Panjang bagi kehidupan politik dan praktik berdemokrasi di republik ini.

Dalam jangka pendek dan segera bisa memicu kekecewaan, bahkan amarah para konstituen fanatik yang sudah berbaris solid di belakang masing-masing figur pilihannya. Kekecewaan dan amarah ini niscaya akan membutuhkan kanal penyaluran psikologi politik. Celaknya, pilihan kanal yang tersedia sama-sama buruk: Golput masif pada 14 Februari 2024 nanti dan/atau pembangkangan terhadap praktik politik elektoral yang pasti akan dianggap sekedar mainan para elit untuk saling bertukar posisi dan mewujudkan syahwat kuasa belaka.

Sementara dalam jangka panjang kekecewaan dan amarah itu juga berpotensi melahirkan ketidakpercayaan publik (public distrust) terhadap sistem politik, terhadap segala praktik yang berhubungan dengan urusan politik-pemerintahan, bahkan terhadap praktik berdemokrasi.

 

 

 

Ikuti tulisan menarik Agus Sutisna lainnya di sini.


Suka dengan apa yang Anda baca?

Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.












Iklan

Terpopuler

Terpopuler