Korupsi politik seperti bayangan gelap yang menyelimuti dunia politik di seluruh penjuru bumi. Sebagai sebuah masalah yang telah menghantui pemerintahan selama beberapa dekade, korupsi politik tidak mengenal batas geografis, budaya, maupun ideologi. Akibatnya, dampaknya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, tanpa terkecuali.

Di negara-negara maju, korupsi mungkin muncul dalam bentuk lobi dan pelanggaran pembiayaan kampanye politik. Sementara di negara-negara berkembang, kita sering melihat korupsi dalam bentuk suap, penyelewengan dana, nepotisme, dan praktik-praktik korup lainnya yang merugikan pembangunan dan pemerataan.

Indonesia negara yang kaya akan budaya dan sumber daya alam, telah lama dihantui oleh bayangan korupsi yang meresahkan. Korupsi telah menyebar ke seluruh lapisan masyarakat dan hampir seluruh bidang kehidupan, dengan politik Indonesia menjadi salah satu tempat korupsi paling menonjol. Sejak lama, permasalahan ini menjadi sorotan utama dan menjadi sumber kekhawatiran yang mendalam. Pentingnya masalah ini tidak dapat diabaikan.

Korupsi telah merusak pondasi demokrasi dan menghambat perkembangan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Sebagai salah satu negara terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan ekonomi dan politik yang kuat. Namun, perjuangan melawan korupsi dalam politik adalah tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai potensi tersebut.

Korupsi telah merasuki berbagai aspek politik di Indonesia, dari pemilihan umum hingga kebijakan publik. Praktik-praktik korupsi meliputi suap, nepotisme, kolusi, dan penyelewengan dana publik.

Salah satu tantangan terbesar adalah dalam proses pemilihan umum, di mana pemilihan umum sering diwarnai oleh money politics dan pembelian suara. Praktik ini merusak integritas demokrasi dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga politik.

Money politics adalah praktik di mana calon politik atau partai politik memberikan uang kepada pemilih sebagai imbalan atas dukungan atau suara mereka dalam pemilihan umum. Dalam money politics, para calon politik atau partai politik memberikan uang tunai atau barang-barang bernilai kepada pemilih dengan tujuan untuk mempengaruhi pemilih agar memberikan suara kepada mereka.

Nepotisme adalah praktik di mana pejabat pemerintah memberikan posisi atau kontrak kepada keluarga atau teman dekat tanpa mempertimbangkan kualifikasi mereka. Sementara itu, Kolusi adalah kesepakatan ilegal atau tidak etis antara individu, bisnis, atau lembaga untuk keuntungan bersama yang seringkali merugikan kepentingan publik. Kedua praktik ini dapat menciptakan ketidaksetaraan, mempengaruhi kebijakan, dan merusak prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan politik.

Penyelewengan dana publik adalah bentuk yang paling mencolok dari korupsi dari dunia politik. Hal ini terjadi Ketika dana public yang seharusnya dialokasikan untuk Pembangunan pelayanan public atau proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat malah disalahgunakan oleh individu atau entitas yang korupsi. Salah satunya yaitu proyek E-KTP yang seharusnya digunakan untuk implementasi proyek E-KTP disalahgunakan oleh beberapa pejabat pemerintah.

Penyebab korupsi dalam Politik Indonesia meliputi :

1. Kurangnya pertanggungjawaban dalam sistem pemerintahan dan penegakan hukum,
2. Ketidaksetaraan ekonomi,
3. Korupsi dalam penegakan hukum,
4. Budaya impunitas.

Dampak korupsi yang terjadi dalam politik Indonesia ialah :

1. Pengalihan dana publik,
2. Ketidaksetaraan sosial,
3. Ketidakpercayaan masyarakat,
4. Pemborosan sumber daya,
5. Ketidaksetaraan dalam akses.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi korupsi dalam Politik Indonesia :

1. Lembaga Anti-korupsi Indonesia yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
2. Transparansi dan akuntabilitas,
3. Pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi.

Ikuti tulisan menarik Rdn Saqina lainnya di sini.