Universitas Indonesia dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Depok bekerjasama memitigasi bencana longsor di Kota Depok. Kota Depok merupakan salah satu dari tujuh kota prioritas Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di Indonesia, dilihat dari segi topografi, Kota Depok terdiri dari wilayah dataran rendah dan sebagian besar memiliki lereng landai bergelombang dengan beberapa area berkemiringan terjal, terutama di sepanjang bantaran sungai. Kondisi topografi diiringi curah hujan Kota Depok termasuk tinggi melebihi >2500 mm/tahun. Karakteristik tersebut menyebabkan Kota Depok memiliki area dengan kerentanan terhadap bencana longsor. Melihat sejarahnya, tercatat beberapa kejadian bencana longsor di Kota Depok, seperti yang terjadi pada Desember 2012 serta Januari dan April 2013 yang menyebabkan korban jiwa. Pada beberapa peristiwa longsor lainnya, meskipun tidak mengakibatkan korban jiwa, bencana longsor tetap saja memberikan kerugian baik dalam hal kerusakan infrastruktur maupun ketakutan bagi warga.
Kondisi pertumbuhan jumlah penduduk yang signifikan pada Kota Depok, yaitu dari 2,056 juta pada tahun 2020 menjadi 2,085 juta pada tahun 2021, sebagaimana dipublikasikan oleh BPS Kota Depok juga mendorong urgensi mitigasi bencana ini. Peningkatan jumlah penduduk berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan akan perumahan yang aman dari risiko bencana, khususnya longsor. Urgensi ini mendorong integrasi data potensi bencana ke dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP). Langkah ini bertujuan untuk menciptakan panduan pembangunan yang aman dan rencana mitigasi bencana yang komprehensif, sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nomor 11 tentang Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan.
Hasil analisis dengan menggunakan data topografi DEMNAS dengan skala 1:15.000 menunjukkan lokasi-lokasi rawan longsor terkonsentrasi di sekitar bantaran sungai dengan kemiringan lereng yang cukup curam. Wilayah dengan karakteristik ini menjadi titik fokus utama sebagai potensi zona longsor di Kota Depok. Berdasarkan analisis, luas total area di Kota Depok yang berpotensi mengalami longsor mencapai 341,28 hektar. Kecamatan yang memiliki luas area terbesar adalah Cimanggis dengan area potensi seluas 59,25 hektar, selanjutnya diikuti Kecamatan Tapos dengan luas total area 54,97 hektar. Selain itu beberapa kecamatan juga memiliki potensi bencana longsor walaupun tidak sesignifikan dua kecamatan tadi. Misalnya, Kecamatan Sukmajaya, Sawangan, dan Cipayung juga menunjukkan luas area rentan longsor yang cukup besar. Data ini menunjukkan bahwa Kota Depok memiliki sejumlah wilayah yang memerlukan pemantauan dan prevensi lebih intensif.
Universitas Indonesia, diwakili oleh Kelompok Ilmu Perumahan dan Permukiman Perkotaan dari Departemen Arsitektur, bersama dengan Program Studi Perencanaan Wilayah Kota Fakultas Teknik dan Departemen Geografi FMIPA Universitas Indonesia mengusulkan sebuah solusi yaitu penggunaan sistem informasi geografis (SIG) perumahan yang terintegrasi dengan RDTR dan/atau RP3KP Kota Depok. Dengan demikian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Depok memiliki akses terhadap informasi potensi bencana yang lebih detail. Solusi yang ditawarkan ini diharapkan dapat membantu pengambilan keputusan terkait pembangunan perkotaan yang terkendali. Sistem ini dirancang oleh tim Universitas Indonesia sebagai platform web yang dapat diakses dari berbagai perangkat seperti komputer, laptop, dan ponsel, yang memungkinkan instansi terkait untuk mendapatkan informasi secara cepat. Pengembangan lebih lanjut dari sistem ini juga diharapkan dapat menjadi panduan utama untuk penyusunan RDTR dan/atau RP3KP di masa mendatang, sehingga usaha mitigatif dapat diimplementasikan secara lebih efisien untuk menjaga keselamatan dan keamanan warga Kota Depok dari ancaman bencana longsor.
Kasih kepanjangannya
Ikuti tulisan menarik Farrah Eriska Putri lainnya di sini.
