Beberapa minggu yang lalu publik dikejutkan dengan terjadinya kekerasan serta bentrokan antara warga dan gabungan aparat keamanan yang terjadi di Pulau Rempang, Kepulauan Riau. Kekerasan yang terjadi di Pulau Rempang bermula dari rencana pemerintah membangun Kawasan Rempang Eco-City yang mana di dalamnya akan ada kawasan industri, perdagangan, hingga wisata yang terintegrasi―juga akan dibangunnya pabrik kaca dan panel surya terbesar kedua di dunia oleh Xinyi. Namun, warga asli Pulau Rempang yang akan terdampak dari adanya Proyek Strategis Nasional pemerintah (PSN) tidak ingin atau bahkan menolak rencana tersebut.
Karena Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut mengharuskan seluruh warga desa yang bermukim di Pulau Rempang termasuk kawasan kampung tua yang telah berdiri sejak sebelum Indonesia merdeka harus dikosongkan, dan warga yang terdampak akan direlokasi ke tempat yang baru. Penolakan keras dari warga Pulau Rempang inilah yang akhirnya berujung bentrok dengan aparat gabungan yang ditugaskan untuk mengamankan rencana pengukuran serta pemasangan patok tanah.
Belum selesai konflik yang terjadi di Pulau Rempang, tiba-tiba publik kembali dikejutkan dengan aksi kekerasan yang terjadi di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Massa awalnya berunjuk rasa dengan damai menuntut ganti rugi lahan yang kini telah dijadikan kawasan pertambangan oleh pihak Perusahaan. Karena merasa tuntutannya tidak pernah didengar dan selalu diabaikan oleh pihak perusahaan yang telah berlangsung selama berbulan-bulan tanpa ada kejelasan dan kepastian.
Akhirnya massa yang berdemo hilang kesabaran dan meluapkan kekesalannya dengan membakar kantor Bupati Pohuwato dan Gedung DPRD, serta merusak beberapa kendaraan operasional milik perusahaan tambang. Tidak cukup sampai di situ, massa yang marah juga terlibat bentrok dengan aparat kepolisian yang sedang bertugas mengamankan jalannya aksi demonstrasi.
Kekerasan yang terjadi di Pohowato juga bermula dari masuknya investasi perusahaan tambang emas yang berimbas pada kehidupan masyarakat yang berada di sekitar lokasi pertambangan. Masyarakat awalnya dijanjikan dengan gula-gula manis dari para pejabat yang mengatakan: “Investasi ini akan mendatangkan banyak keuntungan, membuka lapangan kerja baru, meningkatkan geliat ekonomi, dan pemasukan bagi daerah”. Akan tetapi semua janji-janji manis itu hanya menjadi angin lalu tanpa ada realisasinya.
Kisruh masuknya investasi di daerah kembali memunculkan konflik horisontal antara masyarakat yang terdampak dengan aparat kepolisian. Kali ini konflik terjadi di Desa Bangkal, Kecamatan Seruyan Raya, Kalimantan Tengah. Konflik ini bermula ketika warga meminta agar kawasan hutan seluas 1.175 hektar yang berada di sekitar areal perusahaan diserahkan kepada warga untuk dikelola. Akan tetapi, semua janji yang telah disepakati antara pihak perusahaan PT HMBP dengan warga Desa Bangkal sejak tahun 2013 hingga sekarang belum juga dapat terealisasikan.
Belum selesai kisruh antara warga dengan pihak perusahaan mengenai janji manis yang akan diperoleh dengan masuknya investasi ke daerah kembali terulang. Kali ini muncul kembali kejadian yang serupa di daerah Lampung Tengah mengenai sengketa lahan antara PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) dengan warga yang menuntut pemenuhan janji serta haknya. Akibatnya, warga kembali berhadap-hadapan dengan aparat keamanan yang pada akhirnya terjadi bentrok dan kekerasan.
Sebenarnya fenomena apakah yang sedang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini berkaitan dengan masuknya investasi ke daerah dalam bentuk Proyek Strategis Nasional? Mengapa setiap ada rencana investasi yang masuk ke daerah selalu mendapat penolakan dari warga sekitar yang pada akhirnya berujung bentrok dengan aparat keamanan? Apakah pemerintah dalam setiap mengambil kebijakan belum melakukan kajian yang mendalam terhadap warga sekitar yang akan terdampak dari masuknya investasi asing di daerahnya? Mengapa pemerintah selalu memberi janji-janji manis kepada warga yang akan terdampak dengan masuknya investasi. Namun pada kenyataannya, janji manis itu tidak pernah dapat terealisasikan?
Pemerintah hendaknya mengambil sikap yang bijak dalam menangani masalah atau konflik yang muncul terkait dengan masuknya investasi ke daerah. Pemerintah harus dengan segera mencari solusi nyata dalam menyelesaikan konflik yang sedang terjadi di Rempang, Pohuwoto, Bangkal dan Lampung Tengah. Jangan sampai pemerintah demi mengejar masuknya investasi asing rela mengorbankan warga yang terdampak tanpa ada kepastian dan jaminan masa depan yang lebih baik.
Jika pemerintah dalam setiap menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan investasi di daerah selalu menggunakan pendekatan keamanan dan pengerahan aparat gabungan, maka akan sulit rasanya untuk bisa menghindarkan terjadinya konflik horisontal antara warga dan aparat keamanan di lapangan.
Rempang, Pohuwato, Bangkal, dan Lampung Tengah hanyalah titik-titik kecil dari bara api yang mulai membesar. Jika kejadian seperti ini terus berulang, dikhawatirkan kejadian yang serupa akan terjadi di tempat atau daerah lain dengan eskalasi yang lebih tinggi dan lebih merusak. Pemerintah harus bisa dengan cepat memadamkan bara api dalam sekam sebelum bara api itu semakin membesar yang pada akhirnya akan membakar semuanya.
Mengingat saat ini Indonesia sedang memasuki tahun-tahun politik yang tensinya mulai memanas. Ditambah lagi dengan adanya kenaikan harga pangan yang mencekik rakyat kecil, lesunya daya beli masyarakat karena sudah tidak memiliki uang serta simpanan yang semakin menipis, banyaknya pengangguran dan PHK yang terjadi di berbagai sektor, adanya ketimpangan yang semakin tinggi antara si kaya dan si miskin, dan semua itu bisa memicu terjadinya konflik horisontal yang rasanya akan sangat sulit diatasi oleh pemerintah.
Ini adalah pekerjaan rumah yang tidak mudah bagi pemerintah untuk dapat segera menyelesaikan berbagai persoalan yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat menyangkut dengan masuknya investasi. Namun pada saat yang sama, pemerintah juga membutuhkan masuknya investasi dari asing untuk dapat ditanamkan di Indonesia agar pertumbuhan ekonomi dapat terjaga dengan baik. Tanpa adanya investasi asing yang masuk ke Indonesia, bagi pemerintah akan sangat sulit rasanya jika seluruh pembangunan mengandalkan dana dari APBN yang kemampuannya sangat terbatas. Ditambah lagi dengan utang luar negeri pemerintah yang semakin lama semakin tinggi dan pada akhirnya akan membebani APBN di kemudian hari.
Ikuti tulisan menarik Frank Jiib lainnya di sini.
