Jumat malam (22/12) Debat Kedua Pilpres bakal digelar. Secara teoritik sebagaimana telah didiskusikan di berbagai platform media dan ruang-ruang percakapan, forum debat ini diharapkan dapat menjadi sarana pemilih untuk memperoleh gambaran utuh para kandidat presiden dan wakil presiden. Mulai dari performa pribadi, rekam jejak, kapasitas, kompetensi, pengalaman hingga ke potensi leadership dan manajerial yang mereka miliki sebagai calon pemimpin.
Sejauh ini semua aspek itu setiap hari dieksplorasi dan dibedah dengan tajam di berbagai forum, di media mainstream (televisi, radio, surat kabar), media sosial maupun di ruang-ruang pertemuan offline. Dan ini tentu sangat bagus sepanjang dilakukan dengan cara-cara yang obyektif, menghindari fitnah dan kampanye hitam.
Kaidah Moral
Di luar sisi-sisi yang melekat pada sosok para kandidat sebagai modalitas mereka untuk dibidik, diminati dan akhirnya dipilih, dan sebaliknya menjadi bahan referensial pemilih untuk menimbang dan memutuskan pilihan nanti, ada satu aspek yang tidak boleh dilupakan oleh pemilh. Yakni kaidah hukum (sekaligus moralitas di dalamnya) mengenai sarana atau jalan (al-wasilah) dengan niyat atau tujuan (maqashid) yang ingin dicapai melalui sarana atau jalan tersebut.
Dalam literatur fiqhul Islam, kaidah ini sangat mashur dan dikenal dengan frasa : Al Wasailu laha ahkaamu al Maqaashid, sarana atau jalan memiliki hukum yang sama dengan tujuan. Dalam kaidah yang lebih operasional dikatakan, Al ghooyatu la tabroru al wasilah ila bidaliil. Artinya: Tujuan (yang baik) tidak dengan sendirinya membuat sarana (yang bathil) menjadi baik, kecuali dengan dalil.
Kaidah-kaidah tersebut didasarkan pada nash di dalam Al Quran (Surat Al Baqoroh : 42) : “Dan janganlah kamu mencampuradukan antara haq dan bathil, dan kamu menyembunyikan yang hak itu padahal kamu mengetahui”.
Contoh sederhana. Prostitusi adalah kemunkaran. Tindakan menghentikannya dengan tujuan menghilangkan praktik-praktik tersebut pastilah merupakan hal yang baik. Tetapi jika cara menghentikannya dilakukan dengan misalnya membakar lokasi prostitusi itu tentu bukan cara yang dibenarkan. Membakar lokasi prostitusi sebagai cara atau jalan tetaplah bathil, meski dilakukan untuk tujuan yang baik.
Ayat al Quran di atas dan kaidah-kaidah yang dirumuskan para Ulama tersebut berlaku umum untuk segala aktifitas dalam semua bidang kehidupan, baik dalam konteks ibadah maupun dalam kerangka kehidupan sosial. Pun demikian halnya dalam konteks memilih pemimpin sebagai bagian dari urusan sosial-kemasyarakatan (keumatan).
Jalan Machiavellian
Dalam sejarah peradaban manusia modern sebagaimana sudah sering ditulis dalam berbagai literatur dan dibahas dalam forum-forum diskusi. Kita mengenal sebuah pemikiran antitesis dari kaidah-kaidah tersebut yang sangat populer, khususnya dalam wacana dan praksis kepemimpinan politik. Pemikiran antitesa ini dikemukakan oleh Niccolo Machiavelli dalam bukunya yang populer, Il Principe (The Prince, Sang Pangeran).
Machiavelli adalah seorang realis tulen, pragmatik sejati. Ia salah seorang filsuf besar paling berpengaruh di era renaissance, yang dalam pemikiran-pemikiran politiknya dengan lugas meminggirkan aspek moral dan etika. Baginya negara dan kekuasaan pemerintahan suatu negara adalah segalanya. Ia prioritas dan harus menjadi yang utama, baik dalam mengoperasikan maupun dalam mempertahkannya. Kekuasaan bahkan harus berada di atas hukum.
Implikasi dari cara berpikir Machiavelli yang demikian itu, maka segala cara sejauh dilakukan untuk kepentingan kekuasaan negara dianggap sah dan boleh dilakukan. The end justifies the means, tujuan menghalalkan cara. Demikian frasa populer yang lazim disematkan pada cara berpikir Machiavelli.
Ringkasnya, bagi Machiavelli cara atau jalan apapun boleh dilakukan sepanjang dilakukan untuk tujuan memenuhi kepentingan kekuasaan negara, yang dianggapnya (kala itu dalam pemikiran temporernya) sebagai suatu kebaikan, suatu kemasalahatan. Sekali lagi, Machiavelli adalah seorang realis sejati, antimoral dan etik ketika bicara soal kekuasaan. Soal pentingnya penguasa menjaga dan mempertahankan kekuasaanya dengan cara apapun dari manusia-manusia yang dianggapnya jahat dan akan mengganggu kekuasaannya.
Jembata Moral, Titian Etik
Kembali ke soal debat Pilpres, yang secara substantif diharapkan bisa menjadi bagian dari referensi pemilih untuk menentukan pilihannya nanti tanggal 14 Februari 2024.
Dalam debat kedua besok malam, para kandidat Cawapres sudah barang pasti akan mengerahkan seluruh kapasitas dan kemampuan personalnya untuk meyakinkan pemilih agar memilih pasangannya masing-masing. Parameter-parameter dimensionalnya jelas. Mulai dari performa pribadi (penampilan, kematangan dan ketahanan emosi, kepiawaian komunikasi dan konstruksi nalar di belakangnya), rekam jejak, kapasitas, kompetensi dan pengalaman, hingga ke potensi leadership dan manajerialnya.
Setiap pemilih tentu memiliki kebebasan dan otonomi politik yang penuh untuk menentukan pilihannya berdasarkan semua dimensi parameter tersebut, sesuai keyakinan pilihan dan derajat literasi politik pribadinya sebagai warga negara dewasa.
Tetapi satu hal mestinya menjadi acuan bersama untuk semua kategori pemillih, yang literate maupun illiterate secara politik. Yakni soal cara atau jalan (wasilah) yang dilalui dan ditempuh para kandidat itu sampai pada posisi sebagai pasangan kandidat pemimpin sebelum masuk istana. Ini perlu untuk selalu diingat dan disimpan dalam memori kolektif berbangsa karena setiap pasangan kandidat memiliki jalan dan caranya sendiri-sendiri.
Keinginan dan tujuan menjadi pemimpin adalah cita-cita yang baik dan mulia. Keinginan dan tujuan itu akan mengantarkan seseorang, bukan hanya ke istana, melainkan yang lebih penting adalah pada ruang pengabdian besar sebagai pemberdaya, pengayom, dan pelindung rakyat. Maka dengan keinginan dan tujuan ini, seseorang sejatinya juga sudah siap dan ikhlas mewakafkan pribadi dan keluarganya untuk kepentingan negara bangsa, kepentingan jutaan rakyat.
Sesuai kaidah yang dibahas di atas, selaras pula dengan nilai-nilai dasar filosofis dan etis Pancasila, keinginan dan tujuan mulia itu sejatinya ditempuh melalui jalan atau cara yang juga baik dan mulia. Jalan yang baik itu adalah jembatan moral, dan cara yang baik adalah titian etik.
Ikuti tulisan menarik Agus Sutisna lainnya di sini.
