Hari pencoblosan sudah di depan mata. Sebelum masa tenang kampanye ini, KPU menggelar debat kelima atau debat pamungkas Pilpres 2024 yang digelar di JCC Senayan pada Minggu (4/2). Tema debat adalah seputar Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan, Teknologi Informasi, Ketenagakerjaan, dan Kesejahteraan Sosial dan Inklusi.
Pada debat tersebut, berkali-kali istilah Dasawisma PKK disebut. Misal, ketika Pak Ganjar menjelaskan langkah-langkahnya untuk menyempurnakan program kesejahteraan sosial, khususnya pengentasan kemiskinan. Ia menyebut satu data sebagai solusi. Salah satu kunci untuk keberhasilan satu data, menurut Pak Ganjar, adalah dengan melibatkan PKK dengan Dasawisma-nya. Termasuk dalam upaya penurunan AKI dan AKB.
Selain Pak Ganjar, Pak Anies pun berkali-kali mengintrodusir kata Dasawisma. Ketika moderator debat menanyakan perihal data dan komitmen capres pada difabel, Pak Anies sampaikan akan bekerjasama semua unsur. Khususnya Dasawisma PKK yang berbasis di desa dan kelurahan. Bukan pada debat itu saja. Pada forum-forum lain pun, Pak Anies dengan sangat bangga membagikan pengalamannya saat berkolaborasi dengan Dasawisma PKK selama menjabat Gubernur DKI.
Bisa dipahami mengapa Dasawisma PKK begitu memorable bagi para Capres. Mengingat latar belakang Pak Anies dan Pak Ganjar pernah menjadi kepala daerah. Sehingga begitu paham jejaring birokrasi sampai ke tingkat terbawah. Sama halnya Mas Gibran. Yang pada debat pertama Cawapres juga begitu fasih bicara infrastruktur sosial. Artinya, para pasangan capres-cawapres menyadari bahwa perspektif bottom-up dan partisipatoris sangat penting untuk menjaga kualitas output kebijakan.
Akan tetapi, yang perlu lebih jauh dipahami, selain Dasawisma PKK, ada karang taruna yang tak kalah strategis perannya dalam pemberdayaan struktural di desa-desa dan kelurahan. Secara normatif, peraturan perundang-undangan telah mengatur ruang berekspresi kreatif dan inovatif bagi para remaja serta anak-anak muda secara terstruktur dalam karang taruna. Mulai di tingkat desa, kabupaten, provinsi, maupun nasional. Tinggal, bagaimana kepala desa dan kepala daerah memiliki political will untuk memberdayakannya.
Bila diruntut, rumah besar norma yang melatari karang taruna adalah UU No 11 Tahun 2008 tentang Kesejahteraan Sosial. Selanjutnya, Permensos No 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna memberi garis perjuangan bagi karang taruna. Yaitu sebagai bagian dari PSKS. Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial, ada tiga istilah yang saling berkaitan, yakni PPKS, DTKS, dan PSKS.
Lalu, mengapa karang taruna begitu strategis untuk dibahas dalam visi Indonesia maju ke depan? Tidak lain, karena setidaknya terdapat empat persoalan prioritas yang harus diselesaikan. Yaitu kemiskinan, pengangguran, stunting, dan pembangunan desa.
Mengatasi keempat masalah tersebut, tentu sangat berkaitan. Saling mempengaruhi. Kemiskinan bisa dientaskan dengan pendekatan sosial dan ekonomi. Semakin perekonomian tumbuh dan sarat serapan tenaga kerja, akan turut mempengaruhi kinerja pengentasan kemiskinan. Lantas, siapa yang paling dihadapkan pada pengangguran? Tentu anak muda. Profil rentang usia yang disebut karang taruna.
Ketika kemiskinan masih berlangsung, maka akan berpengaruh pada kuantitas kasus stunting. Ingat, ada dua faktor stunting. Yakni gizi spesifik dan gizi sensitif. Kemiskinan merupakan bagian dari faktor sensitif. Terkait dengan daya beli rumah tangga yang sangat terbatas. Sehingga mempengaruhi kualitas gizi bayi di keluarga-keluarga tersebut.
Apa persoalan pengentasan kemiskinan? Salah satunya yang paling krusial adalah data DTKS. Darimana kita bisa membenahi data? Tepatnya adalah desa dan kelurahan. Basis karang taruna berada. Kualitas pengentasan kemiskinan akan semakin baik bila manajemen inputing data dari bawah berproses dengan baik. Akan tepat sasaran. Menjadi berpresisi sebagai sebuah program.
Lantas apa yang bisa diperbuat karang taruna? Salah satu inovasi yang bisa dikembangkan adalah rumah data kesejahteraan sosial. Melalui rumah data itu, seluruh kegiatan kesejahteraan sosial, mulai jaminan, perlindungan, rehabilitasi, hingga pemberdayaan sosial, dapat dilakukan secara terintegrasi mulai di tingkat desa. Kegiatan manajemen data di dalamnya berorientasi pada perbaikan kualitas pelaksanaan jaminan sosial.
Mereka warga miskin absolut yang barangkali belum tercover jaminan sosial, bisa dilakukan advokasi sosial agar keluarga-keluarga tersebut selanjutnya bisa mendapatkan program bantuan sosial. Karang taruna bisa diberdayakan Pemdes dan Kelurahan bekerjasama dengan PKK untuk melakukan fact-finding penyempurnaan program. Begitupun pada perlindungan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial. Data yang berkualitas menjadi kunci keberhasilan program tersebut.
Apakah cukup di situ? Ternyata tidak. Melalui rumah data tersebut, karang taruna juga dapat melakukan integrasi dan analisa data-data yang ada di desa, misal data SDGs Desa. Karang taruna bisa berkontribusi dalam penyusunan RKPDes yang responsif. Misal, apabila di desa tersebut belum tersedia infrastruktur sosial yang memadai, seperti air bersih dan sanitasi, maka karang taruna dapat membangun preferensi untuk diusulkan. Dengan begitu, penanganan masalah stunting akan terakselerasi secara merata dan lebih cepat.
Selain itu, begitu banyak anggaran yang landing di desa. Mulai Dana Desa, BK APBD, Hibah, bahkan DAK APBN. Bila rumah data berkembang dan memiliki kegiatan basis data yang holistik, maka akan terbangun data profiling pemuda-pemudi di desa tersebut. Misal, ketika desa membangun usaha wisata desa, maka data tersebut akan berguna untuk pemberdayaan. Belum lagi, ketika seluruh pembangunan infrastruktur didorong untuk PKTD. Dengan demikian, akan berimplikasi pada upaya mengurangi pengangguran di desa-desa.
Faiz Abdalla, Ketua Karang Taruna Kab Gresik; Juara 1 Karang Taruna Berprestasi Provinsi Jawa Timur.
Ikuti tulisan menarik Faiz Abdalla lainnya di sini.
