Menyusul pelantikan AHY sebagai Menteri ATR, publik ramai membicarakan buku berjudul Pilpres 2024 & Cawe-Cawe Presiden Jokowi: The President Can Do No Wrong. Adakah yang istimewa dari buku ini?
Buku ini lebih menyerupai sebuah makalah. Tipis, hanya 24 halaman isi. Tanpa halaman daftar isi, apalagi bibliografi dan aspek-aspek teknis standar lainnya layaknya sebuah buku. Disebut buku hanya karena dicetak serupa buku. Di cover belakang tertulis narasi : “Tulisan Bapak SBY yang berjudul Pilpres 2024 & Cawe-Cawe Presiden Jokowi: The President Can Do No Wrong ini disampaikan khusus kepada jajaran kepemimpinan dan kader Partai Demokrat di seluruh tanah air.”
Namun demikian buku ini tetap menarik dan istimewa, setidaknya karena tiga alasan. Pertama, dari sisi materi buku ini fokus membahas isu cawe-cawe Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024 yang hingga saat ini terus jadi perbincangan.
Kedua, sudut pandang dan pesan-pesan substantif dari buku ini sedikit banyak menunjukan integritas sekaligus posisi idealitas pandangan dan sikap politik penulisnya.
Ketiga, buku ini ditulis seorang mantan Presiden, yang juga “pemilik” partai politik, yang saat itu berperan sebagai oposisi dan sedang mempersiapkan sebuah koalisi untuk mengusung Paslon pada Pilpres 2024.
Menjawab Lima Isu
Ada lima isu aktual yang dibahas dalam buku ini, murni berdasarkan pandangan dan sikap SBY terhadap kelima isu tersebut. Dibahas ringkas namun cukup bernas, sistematis dan runut sebagaimana jika SBY berpidato, dan terasa betul kultur Jawa dalam narasi dan pilihan gaya ungkapnya: santun dan hati-hati. Kelima isu adalah sebagai berikut:
Pertama isu bahwa Jokowi akan melakukan cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Kedua, isu bahwa Jokowi hanya menghendaki dua Palson Capres-Cawapres. Ketiga, isu bahwa Jokowi tidak suka Anies Baswedan dan tidak ingin Anies jadi Capres.
Keempat, isu bahwa Jokowi akan memberikan “endorsement” kepada sejumlah tokoh untuk menjadi Capres atau Cawapres. Kelima, isu bahwa Jokowilah yang akan menentukan dan memberikan kata akhir siapa pasangan caprescawapres yang mesti diusung oleh partai-partai politik.
Cawe-cawe dan Hasrat Membatasi Jumlah Paslon
Terhadap isu pertama, SBY mengingatkan agar Jokowi hati-hati dalam menggunakan dan mempraktikan istilah “cawe-cawe” dalam Pemilu 2024. Jangan sampai bias. Jangan sampai Presiden merasa bahwa dirinya melakukan cawe-cawe untuk kepentingan negara bangsa, namun sesungguhnya terjebak dalam tarik-menarik kepentingan politik elektoral.
SBY kemudian memberikan contoh teladan bagaimana dirinya mengambil sikap pada Pemilu 2014.
“Pada Pilpres 2014 dulu saya memilih bersikap netral, dan mempersilahkan baik pasangan Pak Jokowi bersama Pak Jusuf Kalla maupun pasangan Pak Prabowo bersama Pak Hatta Rajasa untuk berkompetisi secara sehat dan demokratis.” (hal.8).
Terkait isu kedua, SBY tegas menolak jika benar Jokowi menghendaki dan akan melakukan pembatasan jumlah Capres-Cawapres. Apalagi jika ini dilakukan dengan cara menebar ancaman dan politik tebang pilih terhadap pimpinan-pimpinan partai politik. Siapa yang ikut keinginannya akan aman, dan siapa yang menolak akan diperkarakan secara hukum. SBY kemudian mengambil lagi satu contoh teladan di era Megawati.
“Secara pribadi saya tidak setuju kalau ada upaya politik untuk membatasi jumlah pasangan Capres-Cawapres. Apa alasannya? Apa kepentingannya? Apanya yang salah kalau lebih dari dua pasang? Pilpres Tahun 2004, di era pemerintahan Presiden Megawati, tak ada pembatasan semacam itu. Ada lima pasangan Capres-Cawapres yang berkompetisi secara 13 demokratis. Tak ada masalah apapun dengan pasangan sebanyak itu.” (hal.12-13).
Menghadang Anies melalui Manuver Moeldoko
Buku ini ditulis saat Partai Demokrat bersama Nasdem dan PKS sedang membangun (“in the making” istilah SBY) koalisi untuk mengusung Anies sebagai Capres. Saat itu kabar santer memang tersiar bahwa Jokowi tidak menyukai Anies dan akan mengambil langkah apapun untuk menghadangnya maju sebagai Capres.
Salah satu langkah untuk menjegal Anies itu diduga dilakukan melalui manuver Moeldoko yang berusaha mengambil alih Partai Demokrat. Asumsinya, jika manuver Moeldoko berhasil, maka Partai Demokrat akan dibawa merapat ke bakal Paslon yang dikehendaki Jokowi. Dan ini artinya koalisi yang sedang dibangun SBY bubar jalan karena pasti tidak memenuhi syarat minimal dukungan, dan Anies tamat riawayatnya.
Maka dalam konteks kasus itu, SBY bukan saja mengingatkan Jokowi perihal potensi bahaya jika cara serupa ini dipaksakan, termasuk dengan menggunakan instrumen hukum untuk menjerat Anies. Tetapi juga menohok Moeldoko. Di halaman 6 bukunya, SBY memperingatkan, “…tidak ada jalan bagi Moeldoko untuk dibenarkan dan dimenangkan dalam pengadilan yang benar dan adil.”
Silahkan Endors, Tapi Jangan Gunakan Perangkat Negara
Soal Jokowi dikabarkan akan mengendors sejumlah tokoh untuk maju sebagai Capres-Cawapres, SBY mempersilahkan karena itu adalah hak pribadi yang tidak bisa dihalang-halangi. Tetapi dengan satu catatan bahwa Jokowi tidak boleh menggunakan sumber daya negara untuk menyuskeskan jagoannya. Misalnya BIN, Polri, TNI, Penegak Hukum, BUMN dan aparat lainnya yang akan membuat Pilpres tidak lagi jujur dan adil.
Pada halaman 20 bukunya, SBY dengan lugas mengingatkan : “Siapapun di negeri ini, tentu termasuk Presiden, jika melakukan perbuatan sehingga sebuah pemilihan umum, termasuk Pilpres, benar-benar tidak bebas, tidak jujur dan tidak adil (istilah lain yang sering kita dengar Pilpres tidak lagi “free and fair”) ini sudah berkategori melanggar konstitusi. Ingat, amanah UUD 1945, “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil …”
Isu terakhir bahwa Jokowilah yang akan menentukan dan memberikan kata akhir siapa pasangan capres-cawapres yang mesti diusung oleh partai-partai politik, SBY menganggap ini soal “mau sama mau.”
Jika partai-partai sendiri tidak berkeberatan maka urusan selesai, sepanjang hal ini ditempuh dengan tidak melanggar perundang-undangan. Hanya saja SBY kembali membandingkan, bahwa cara yang dilakukannya ketika menjadi Presiden berbeda dengan cara yang dilakukan Jokowi.
Gagal Menjaga Kesetiaan
Dari semua uraian diatas kiranya cukup jelas bahwa saat menulis buku SBY dalam posisi gundah secara politik. Ia gundah, baik sebagai salah tokoh bangsa maupun sebagai elit partai yang sedang menyiapkan partai dan koalisinya maju ke arena kontestasi elektoral. Ia gundah dengan berbagai informasi seputar cawe-cawe Jokowi yang demikian luas cakupannya, dan terutama sekali bisa menyasar dan merugikan kepentingan partai dan koalisi yang sedang dibangunnya.
Jadi, buku ini adalah resonansi kegundahan SBY. Pesan yang ditujukan kepada Jokowi sebagai early warning sekaligus pesan kepada publik bahwa kontestasi elektoral potensial sedang mengarah pada situasi yang tidak jujur dan adil. Dan ini dengan lugas dinyatakannya dalam bagian penutup buku poin kedua berikut ini.
“….. sebagai salah satu “orang tua” di negeri ini, saya harus mengatakan bahwa tindakan yang jelas sangat mengganggu dan berbahaya dalam rangkaian Pemilu 2024 ini sebaiknya dihentikan. Rencana-rencana ke depan yang juga berkategori melanggar hukum dan keadilan sebaiknya diurungkan. Jangan sampai karena kealpaan dan kesalahan di antara kita, apalagi di pihak yang tengah mengemban amanah (kekuasaan), pemilihan umum yang menjadi milik rakyat Indonesia ini tercoreng. Kalau musibah ini terjadi, sejarah akan mencatat dan rakyat akan mengingat selamanya bahwa pemilu ke 5 di era demokrasi ini tidak bebas, tidak jujur dan tidak adil. Juga bisa tidak damai akhirnya. Kalau ini sungguh terjadi, Ibu Pertiwi akan menangis dan bangsa Indonesia akan kembali berkabung.”
SBY luar biasa, kita patut berterima kasih sudah mengingatkan Jokowi dan kita semua perihal potensi Pemilu bisa tercoreng, Ibu Pertiwi akan menangis dan Indonesia akan berkabung, kala itu.
Sekarang jalan cerita sudah berubah. Dan jika ditelusuri, perubahan itu sebetulnya hanya berselang sekitar tiga bulanan sejak buku ini ditulis dan terbit, Juni 2023. Karena akhir September 2023 Partai Demokrat akhirnya merapat ke Prabowo-Gibran yang diendors Jokowi. Dua hari lalu, buah pilihan sikap politik itu telah dipetik. AHY diangkat Jokowi menjadi Menteri ATR.
Tetapi buah yang dipetik AHY sesungguhnya bukan tanpa masalah jika dilihat dari sudut pandang moralitas kepolitikan. Dalam konteks substansi buku SBY, berubahnya haluan politik elektoral Partai Demokrat sesungguhnya mengonfirmasi perihal kuatnya tancapan watak pragmatis di tubuh elit-elit dan partai politik kita. Demikian kuatnya watak ini hingga konsistensi sikap dan kesetiaan pada idealisme tak lagi penting dijaga.
Mereka tidak peduli bahwa kemarin-kemarin baru saja mengumbar kritik tajamnya terhadap perilaku politik lawan dengan dasar narasi yang sungguh idealis. Tidak juga merasa perlu menjaga konsistensi sikap dan merawat kesetiaan pada pikiran-pikirannya. Semua perkara idealitas dan integritas tidak penting lagi ketika kekuasaan dan jabatan disodorkan kepada mereka. Dalil Harold Lasswell "politik adalah soal siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana" bagi mereka menjadi narasi pembenar dari setiap pilihan sikap dan pandangannya.
Tanpa bermaksud mengurangi sedikitpun rasa hormat kepada SBY sebagai Presiden RI 2004-2014, hemat saya inilah yang terjadi pada beliau saat ini. Gagal menjaga kesetiaan pada idealisme dan pikiran-pikiran bernas yang dituangkan di dalam bukunya. Saya jadi teringat dengan ucapan Mark Bowden, jurnalis Amerika, penulis buku terkenal Black Hawk Down: A Story of Modern War yang menceritakan serangan militer Amerika ke Mogadishu Somalia tahun 1993,
"Jika tak ada air mata dari penulis, tak ada air mata dari pembaca. Jika tak ada tawa dari penulis, tak ada tawa dari pembaca. Jika penulis mengkhianati tulisannya, truk sampah akan menjemput semua karyanya besok pagi."
Ikuti tulisan menarik Agus Sutisna lainnya di sini.
