x

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri usai menghadiri pelantikan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu di Semarang, Senin, 30 Januari 2023. Foto: Istimewa

Iklan

Violeta Pandiangan

Penulis Indonesiana. ~Hupomone~ May you be healed from things no one ever apologized for.
Bergabung Sejak: 29 Desember 2023

Jumat, 29 Maret 2024 15:53 WIB

Kompromi PDIP pada Regulasi Internal Dibayar Dengan Konsekuensi Nasional yang Memutihkan Pengorbanan Reformasi 1998 (2)

PDIP harus ekstra jeli dalam mengamati setiap kadernya. Kalau perlu gunakan mikroskop. Karena tingkat kepura-puraan, yang merupakan salah satu agen dari keculasan, pada diri seseorang tidak ada yang bisa mengukur.

Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

-sambungan dari bagian 1-

Jika PDIP berpegang teguh pada aturannya maka:

  1. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki alasan untuk mengganti persyaratan sebagai Wakil Presiden. Dan seseorang yang telah meminta peninjauan ulang tersebut tidak bisa mencantumkan narasi 2 tahun berpengalaman memimpin daerah sebagai alasan untuk dikabulkan.
  2. Tidak terjadi ketidak-netralan yang dipertontonkan dengan jelas tanpa sungkan. Misalnya ketika ibu negara menyatakan keberpihakannya dengan membuat angka dua dengan jarinya yang dia keluarkan melalui jendela mobil kenegaraan dijalan.
  3. Tidak ada penghamburan dana bansos dari perencanaan negara yang digunakan dengan kecenderungan keberpihakan kepada paslon tertentu.
  4. Tidak terjadi penodaan demokrasi dan distrust pada negara secara nasional dan internasional karena dugaan kecurangan penggelembungan suara dalam proses Pemilu yang sedang digugat oleh 01 dan 03 yang sedang berlangsung.

 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Apa yang diperjuangan oleh Reformasi 1998 tentang mendudukkan fungsi TNI khusus sebagai pelindung negara, dan tidak memiliki fungsi sebagai eksekutif ternyata pada akhir masa jabatan Jokowi sudah dikembalikan pada kondisi seperti Orde Baru. TNI berada pada posisi yang rentan karena memiliki jalur komando dari Presiden. Ini membuka pintu selebar-lebarnya bagi Presiden untuk menggunakan TNI jika dianggap perlu.

Jangan bermain-main dengan kompromi. Jangan melanggar aturan sendiri karena konsekuensinya (atau karma?) besar, mahal dan mungkin juga destructive.

William Hazlitt berkata, “Cunning is the art of concealing our own defects, and discovering other people's weaknesses.” Artinya "Keculasan adalah seni untuk menyembunyikan kecacatan kita sendiri, dan seni untuk menemukan kelemahan-kelemahan orang lain." Cacat bukan kelemahan karena tidak bisa bisa diperbaiki. Kalau dalam Bahasa Jepang jika sebuah barang disebut dengan furyo, maka harus dibuang. Jadi Keculasan adalah Kecacatan.

PDIP harus ekstra jeli dalam mengamati setiap kadernya. Kalau perlu gunakan mikroskop. Karena tingkat kepura-puraan, yang merupakan salah satu agen dari keculasan, pada diri seseorang tidak ada yang bisa mengukur.

Tetapi seperti kata Sun Go Kong, “Jika kamu melihat musuhmu bersama temanmu maka ingatlah bahwa keduanya adalah musuhmu.” Inilah mikroskop itu, tinggal waktu yang akan membuktikan. Namun bersamaan dengan itu jangan turunkan standard kualitas yang telah direncanakan lewat aturan serta norma dan nilai kemanusiaan yang ada. Jangan ambil resiko, karena resiko yang muncul hanya bisa dirasakan oleh rakyat kecil jelata yang jumlahnya tentulah masif di negri Indonesia Raya ini. Bahkan mungkin saja konsekuensi itu menimbulkan Disintegrasi Nasional.

Apakah ini keteledoran atau memang kesengajaan? Tidak ada tanda-tanda sama sekali kah atau diabaikan. Hanya PDIP yang tahu.

Apakah ini keteledoran? Atau memang kesengajaan? Atau kepercayaan yang absolut? Yang pasti keculasan itu sangat mengerikan, kalau tidak menjijikkan.

Ambushed lamb

Ikuti tulisan menarik Violeta Pandiangan lainnya di sini.


Suka dengan apa yang Anda baca?

Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.












Iklan

Terpopuler

Terkini

Terpopuler