Pemerintah bukannya instropeksi menahan diri untuk berkomentar, justru menjadi kontra produktif melakukan reaksi dengan menyalahkan Gen Z. Harusnya pemerintah tanggap dan menyatakan keinginan perubahan dan pembenahan di internal organisasinya.
Kontroversi meledaknya pengangguran Gen Z yang nyaris mencapai 10 Juta disambut datar dan tidak ada indikasi kepanikan dan kesedihan sebagai bagian tanggung jawab moral dan jawaban atas kegagalan sistem pendidikan. Aneh tapi nyata, Gen Z sebagai pelaku pengangguran masih terus dipersalahkan dan menjadi komoditas berbagi isu lintas lembaga dan kementerian.
Betulkah saat ini bangsa ini secara keseluruhan sedang terjadi degradasi moral dan etika ?
Kasus yang notabene adalah kegagalan struktural sebuah kementrian atau kelembagaan justru dialihkan fungsinya menjadi isu propaganda sebuah kementerian atau lembaga tinggi untuk kepentingan pembelaan atau kebutuhan pencitraan.
Gen Z Minim Kontribusi Pajak
Melontarkan isu bahwa Gen Z minim kontribusi di sektor pajak terasa lucu dan menggelikan. Betapa tidak lucu, bukannya mencari solusi atau ikut serta prihatin dalam kasus meledaknya pengangguran, justru menimpali isu tidak layak atau tidak etis untuk dihembuskan. Hal ini dilakukan oleh Penasihat Senior Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Raden Pardede dengan mengatakan Gen Z adalah penyumbang pajak minimalis.
Ia mengatakan, salah satu faktor penerimaan pajak Indonesia lebih rendah dari negara lain, karena banyaknya generasi Z atau gen Z yang bekerja di sektor informal, ucapnya usai acara DBS Asian Insights Conference 2024 di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024.
Jadi Gen Z uang sedang atau sudah bekerja sebagai pihak tidak produktif maksimal dalam urusan kontribusi pajak ke negara. Menurut laporan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), penerimaan pajak Indonesia mencapai Rp 342,88 triliun per 15 Maret 2024. Angka ini setara dengan 17,24 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.
Bagaimana dengan Gen Z yang saat ini justru banyak yang menganggur? Apakah negara akan mempersilahkan untuk hengkang ke kuat Indonesia karena tidak punya peran menyumbang pundi -pundi keuangan negara?
Salah Jurusan
Kali ini lembaga tinggi negara yakni Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) ikut serta menuding Gen Z tidak mendapat pekerjaan karena salah jurusan ketika sekolah. Ia menyebut ada sejumlah faktor yang membuat banyak anak muda alias Gen Z menganggur. Biang keladi Gen Z banyak yang harus menganggur salah satu faktornya adalah salah memilih sekolah dan jurusan.
Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas, Maliki berkata rata-rata waktu yang dibutuhkan seseorang yang baru lulus untuk mencari kerja adalah 6 bulan. Ketika seseorang salah memilih jurusan, kata dia, maka masa tunggu hingga mendapatkan pekerjaan akan semakin lama hingga 1 tahun.
Faktor salah jurusan inilah, kata dia, yang menjadi banyak anak muda Indonesia masuk golongan pengangguran tanpa kegiatan atau youth not in education, employment, and training (NEET).
Gugat Perpres Vokasi
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi selayaknya untuk digugat. Produk UU ini tidak signifikan dengan peningkatan produktivitas dan juga output pendidikan yang bisa bersinergi dan juga faktor kemandirian output pendidikan disektor informal. Sudah jelas jika Gen Z sedang merespon dunia pekerjaan mengalami distorsi sangat dalam.
Masih ingat sekali ketika salah satu petinggi Bappenas mengatakan terjadinya pengangguran Gen Z dipicu oleh salah jurusan di level pendidikan menengah yakni SMK.
Bagaimana bisa salah jurusan, bukannya stage holder pendidikan sudah ada peta jalan vokasi dan patung hukumnya sangat jelas? Kemana saja para pihak pendidikan terkait khususnya pendidikan vokasi?
Siapa yang harusnya menanggung kesalahan siswa memilih jurusan hingga berdampak sulitnya mencari pekerjaan ketika siswa lulus?
Mengingat kembali jika pemerintah sudah begitu getol untuk menciptakan sistem pendidikan yang secara simultan berbasis daya guna kebutuhan pemakai produk pendidikan. Pendidikan berbasis vokasi dipilih untuk menjadi keputusan akhir melahirkan produk pendidik siap pakai dan dengan kompetensi /profesional di bidangnya.
Untuk mendukung pendidikan vokasi, tentunya butuh legacy konstitusional. Pada akhirnya keluarlah Perpres Nomor 68 Tahun 2022. Perpres ini mengatur mengenai revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang dilakukan dengan tujuan antara lain untuk: meningkatkan akses, mutu, dan relevansi penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja; dan membekali sumber daya manusia/tenaga kerja dengan kompetensi untuk bekerja dan/atau berwirausaha.
Sedangkan Ruang lingkup Perpres ini meliputi: 1) kebutuhan sumber daya manusia/tenaga kerja kompeten; 2) penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi; 3) penyelarasan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi; 4) penjaminan mutu Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi; 5) koordinasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi; 6) peran Pemerintah Daerah; 7) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan 8) pendanaan.
Lagi-lagi gagalnya pendidikan memicu potensial pengangguran terbuka dan sebagai konsekuensinya ketiadaan produktivitas hingga pada akhirnya tidak dapat berproduksi, memberikan kontribusinya positif bagi PDB dan juga penambahan pendapatan dari sektor pajak.
Sangat disayangkan Gen Z justru menjadi bulan-bulanan lintas sektoral. Sudah jatuh ketimpa tangga pula. Adanya fakta statistik yang menyebutkan bahwa Gen Z terutama tamatan SMK sebagai kelompok sosial yang tidak produktif dan justru menambahi beban negara. Menurut Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan, data terakhir menunjukkan bahwa lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menyumbang kemiskinan terbanyak di Indonesia.
“Memang betul, data keluaran terakhir SMK 8,9 persen itu ternyata menyumbang penurunan,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI, Senin (20/5/2024).
Salah Siapa
Ketika roadmapnya pendidikan sudah jelas, payung hukumnya sudah ada akan tetapi berakhir dengan output pendidikan yang jorok dan jongkok. Inilah kondisi dimana pendidikan Indonesia sedang terjadi paradoks.
Hasil pendidikan sudah nyata-nyata hanya melahirkan generasi pengangguran. Yang lebih menyakitkan lagi kemana larinya tanggung jawab Sang Menteri Pendidikan? Diam Seribu bahasa dan bungkam sepertinya ada sesuatu yang ditutupi.
Menjadi fakta tertulis jika ledakan pengangguran Gen Z dipicu oleh industri pendidikan vokasi yang dipilih oleh pemerintah tidak bekerja dengan baik dan justru semakin kedodoran. Pendidikan vokasi hanya melahirkan banyak pengangguran yang ada akhirnya memicu angka kemiskinan ekstrim.
Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap fakta mengkhawatirkan terkait kondisi penduduk muda Indonesia. BPS melaporkan pada 2023 terdapat sekitar 9,9 juta penduduk usia muda (15-24 tahun) tanpa kegiatan.
Dari 9,9 juta orang tersebut, 5,73 juta orang merupakan perempuan muda sedangkan 4,17 juta orang tergolong laki-laki muda.
Melanjutkan uraian di atas, berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional ( Sakernas ) Agustus 2023, lulusan SMK/SMA dan sederajat yang menganggur berjumlah 8,6 persen.
Angka tersebut merupakan yang tertinggi dalam data kemiskinan menurut pendidikan, usulan lulusan diploma ke atas sebanyak 5,10 persen, sekolah dasar 3,34 persen, serta tidak pernah sekolah sejumlah 1,51 persen.
Kebanyakan dari mereka adalah Gen Z yang harusnya tengah di masa produktif. Gen Z merupakan generasi yang lahir pada 1997-2012. Mereka sekarang berusia 12-27 tahun. Persentase penduduk usia 15-24 tahun yang berstatus NEET di Indonesia mencapai 22,25% dari total penduduk usia 15-24 tahun secara nasional.
Ikuti tulisan menarik Heru Subagia lainnya di sini.
