Partai Kanan Tengah di Turki

AKP (Adalet Ve Kalkinma Partisi) merupakan partai politik yang didirikan oleh pengikut Necmettin Erbakan.

***

Ketika Perdana Menteri Necmettin Erbakan yang berasal dari partai berhaluan Islamis (Partai Refah), diturunkan paksa oleh militer dan kelompok sekuler pada tahun 1997. Para pengikutnya menginisiasi pendirian partai politik baru. Mereka mendirikan dua partai politik sekaligus, yaitu Partai Kebahagiaan (Saadet Partisi) berhaluan Islamis, serta mendirikan AKP (Adalet Ve Kalkinma Partisi) memiliki karakteristik Post Islamis.

Kemunculan dua partai baru pengganti Partai Refah itu disebabkan ketidaksepahaman diantara pengikut Erbakan tentang arah Islam politik Turki ke depan, terlebih di internal Partai Refah sejak jauh-jauh hari sudah muncul dua pengelompokan atau faksionalisasi politik, antara kubu konservatif dan kubu pembaharu.

Kubu konservatif menghendaki kekuatan Islam politik di Turki mendirikan partai bercorak ideologis (Islamis), memiliki sikap tegas menghapuskan sekulerisme di Turki, sedangkan kubu reformis menempuh langkah politik pragmatis menginginkan partai politik tidak terlalu menampilkan warna ideologis ke publik, guna menghindari konflik terbuka antara kelompok Islam politik dengan pihak militer dan kelompok sekuler.

Pengelompokan di internal partai politik akan selalu ada di negara mana pun, kemunculan faksionalisasi itu menandakan berjalannya sebuah lembaga bernama partai politik, artinya partai itu hidup. Karena menampung berbagai pemikiran atau gagasan dari para kader atau anggotanya, sehingga melahirkan dinamisasi di internal partai politik, bisa berdampak positif seperti munculnya berbagai gagasan alternatif dalam merespon situasi politik sekitarnya, atau berdampak negatif berujung perpecahan politik dengan melahirkan partai politik baru (Mayer, 2017).

Kubu Reformis

Di dalam tulisan ini penulis lebih mengangkat kelompok pembaharu atau reformis di internal para pengikut Necmettin Erbakan, kubu politik senantiasa mendorong kebijakan lebih inklusif, demokratis, atau berbasis keadilan sosial. Kelompok reformis kurang setuju dengan model pendekatan konservatif, mereka mendukung model pendekatan lebih terbuka yang berbasis nilai-nilai Islam moderat.

Di dalam studinya Rofii (2019) menjelaskan keberadaan kelompok reformis, sesungguhnya sudah muncul ketika Partai Kesejahteraan (Refah Partisi) masih eksis, ditandai adanya perbedaan pemikiran dikalangan elit yang bersifat ideologis. Ketika itu Recep Tayyip Erdogan masih kader Refah Partisi, menjabat Wali Kota Istanbul, tidak menyetujui Refah Partisi, menjalin koalisi dengan Partai Pekerja Nasional (Miliyetci Calisme Partisi), serta mengkritik atas hegemoni sosok Necmettin Erbakan di dalam institusi partai. Menurut Erdogan realitas kondisi politik Turki kontemporer, menghendaki pemimpin politik terlalu mendominasi akan tersingkir, karena tidak sesuai dengan cita-cita mendirikan negara demokrasi Turki modern yang terbebas dari campur tangan pihak militer (Rofii, 2019).

Karena tidak mengalami titik temu pemikiran antaran kubu konservatif dan kubu reformis, akhirnya kelompok reformis pasca dibekukan Partai Refah oleh rezim militer (sekuler), mendirikan AKP (Adalet Ve Kalkinma Partisi) didirikan pada tanggal 14 Agustus 2001, partai ini tidak menggunakan logo ideologis seperti partai Islam pada umumnya di Turki, seperti penggunaan logo bulan sabit, AKP menjadikan lampu bohlam bersinar sebagai logo partai, arti simbol AKP itu melambangkan kontinuitas sinar atau gerakan. Menurut Erdogan partainya bukanlah partai keagamaan melainkan partai yang menjaga kebersamaan, dia menjelaskan bahwa AKP tidak mengeksploitasi isu agama demi ambisi politik meraih kekuasaan (Taghian, 2011). Erdogan menjalankan AKP dengan model kepemimpinan kolektif, ia menggambarkan posisi dirinya sebagai “orang di tengah” yang menjembatani modernisme dan tradisionalisme, selain itu Erdogan mengaktifkan dewan eksekutif dalam partainya, dimana fungsi dewan ini setiap kebijakan yang diambil partai harus melalui proses dialogis diantara para pengurus partai (Dzakirin, 2012).

Salah satu kesuksesan AKP ialah kemampuan partai ini membumikan nilai-nilai Islam secara elegan, AKP tidak menjual simbol-simbol keagamaan kepada masyarakat Turki. Program politik AKP lebih mengangkat isu-isu bersifat solutif dari permasalahan yang dihadapi masyarakat. AKP mengidentifikasi diri sebagai partai konservatif demokrat. Istilah konservatif tidak harus diasosiasikan sebagai partai politik memiliki agenda menjauhkan diri dari kebijakan progresif modern.

Partai Kanan Tengah

Partai kanan tengah (centre right) merupakan partai politik yang berada di antara spektrum ideologi tengah dan kanan di dalam kajian ideologi politik. Umumnya, partai kanan tengah ini menggabungkan prinsip konservatif dengan elemen-elemen liberalisme. Memiliki program politik mendukung ekonomi pasar bebas, dengan tetap mempertahankan nilai tradisional di dalam partai, mengangkat isu politik berbasis identitas nasional yang sangat kuat.

Partai AKP lebih dekat dengan kultur partai kanan tengah, bukan partai bercorak keagamaan. Partai AKP berhaluan kanan tengah di dalam studi Fikrirrahmat (2022) dijelaskan, AKP memiliki karakter menjembatani nilai-nilai tradisional dengan nilai-nilai lebih universal, menghendaki kehadiran agama ditengah-tengah masyarakat, tetapi memiliki prinsip sangat tegas memisahkan negara dari agama. Partai kanan tengah tidak anti terhadap masyarakat konservatif cenderung religius, tetapi tidak juga anti proses westernisasi, selama tidak bertentangan dengan kultur dan identitas bangsa Turki, tidak anti pula dengan ideologi kemalisme (sekuler), selama itu tidak dijalankan secara tertutup dan represif (Fikrirrahmat, 2020)

Partai berhaluan kanan tengah seperti AKP, selalu berusaha menjadi sahabat bagi semua golongan, serta lebih fokus pada isu-isu peningkatan ekonomi dan pembangunan, dengan kata lain bergerak lebih fleksibel. Sebagai seorang muslim, Erdogan menjadi seorang muslim sangat taat, tetapi di dalam dunia politik dan negara, dia memiliki prinsip mempertahankan sekulerisme Turki, bahkan Erdogan pernah menyampaikan kepada publik, bahwa individu itu tidak bisa menjadi sekuler, tetapi negara bisa menjadi sekuler, di dalam arti sekulerisme yang dimaksud AKP tidak memusuhi agama, sikap AKP dan Erdogan memperkuat positioning partai, sebagai partai kanan tengah bukan partai Islam (Fikrirrahmat, 2020).

Meskipun beridentitas partai kanan tengah, bukan berarti AKP menyingkirkan Islam sebagai akar dan identitas Turki, pada tahun 2012 ketika AKP merayakan satu dekade kepemimpinan partai ini, Erdogan mengundang organisasi-organisasi Islam dan partai-partai Islam dari negara-negara muslim sedunia. Undangan itu sendiri memiliki tujuan  mengampanyekan model AKP sebagai alternatif Islam politik, agar bisa menginspirasi kelompok Islam sedunia dengan mengedepankan kesamaan identitas sebagai muslim yang terjun ke ranah demokrasi, terlebih basis pemilih AKP sebagian besar merupakan pemeluk Islam konservatif, artinya Islam menjadi identitas masih melekat di AKP (Sandhiyudha, 2017).

Posisi ideologi AKP memiliki keyakinan sistem demokrasi bisa kompatibel dengan Islam, istilah muslim-demokrat lazim diletakan dengan partai ini. Tetapi AKP tidak seperti kaum Islamis lain yang memiliki visi untuk mendirikan pemerintahan syariat atau merestorasi kembali sistem kekhalifahan, justru mereka melihat kehidupan politik dengan kaca mata rasional-pragmatis (Alfian, 2015). Intinya AKP merupakan partai politik yang secara formal tidak menyebut dirinya sebagai partai Islam, namun secara substantif nilai-nilai Islam tercermin dalam kebijakannya. Pidato Erdogan yang mengutip hadist Nabi Muhammad SAW : “sayyidul qaumi khadimuhum” yakni pemimpin suatu negara adalah pelayan bagi rakyatnya. Program politik AKP fokus melakukan reformasi di bidang ekonomi dan demokrasi, serta AKP sangat menghormati nilai-nilai kenegaraan republik Turki modern (Soekanto, 2016)

Model politik dari AKP mengacu pada kemampuan untuk melakukan politik muslim (muslim politics) bukan politik Islam (Islamic politics), menghasilkan berbagai kebijakan yang mencerminkan nilai-nilai universal Islam, tanpa mengupayakan pendirian formal negara Islam, langkah pragmatisme AKP ini merupakan masukan bagi kelompok Islam politik untuk menghindari layu sebelum berkembang (Sandhiyudha, 2013).

Program Politik AKP

Kebijakan ditempuh AKP selama berkuasa. Pertama, di bidang ekonomi AKP penyokong utama praksis ekonomi liberal, membuka diri pada investasi asing, kebijakan privatisasi, dan regulasi pasar terbuka. Meski mengakomodasi ekonomi kapitalisme, AKP konsisten memberikan subsidi sebagai perlindungan ekonomi. Kedua, di bidang politik AKP mempertahankan demokrasi sebagai sistem politik, dengan memperkuat peran masyarakat sipil, AKP sama sekali tidak memperjuangkan formalisasi negara Islam. Ketiga, bidang keagamaan AKP konsisten mendukung sistem demokrasi modern, dengan memberikan kebebasan beragama kepada rakyat Turki. Keempat, AKP berkomitmen memperjuangkan Turki masuk sebagai anggota Uni Eropa (Dzakirin, 2012)

Terdapat tiga penyakit kronis sebelum AKP berkuasa, yaitu adanya dominasi kuat militer di segala kehidupan masyarakat, korupsi merajalela, dan peperangan dengan suku Kurdi. Erdogan serta AKP paham betul, bahwa untuk memperbaiki ekonomi Turki diperlukan langkah-langkah pragmatis politik.

Pertama, terkait peran militer, Erdogan menempuh kebijakan mendekatkan Turki menjadi anggota Uni Eropa dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Karena syarat utama menjadi anggota kedua organisasi tersebut, negaranya harus demokratis, dan tidak ada campur tangan militer dalam segala urusan politik, artinya Turki harus bisa menciptakan militer profesional dari pada militer pretorian. Kedua, untuk memberantas korupsi, diawal pemerintahannya, Erdogan sangat keras terhadap dirinya serta partainya terkait korupsi, ia tidak segan-segan menghukum orang di dalam partainya apabila terlibat korupsi. Hasilnya, pemerintahan Erdogan dikenal sangat bersih serta berhasil memangkas alur birokrasi yang panjang warisan pemerintah sebelumnya. Ketiga, terkait suku Kurdi pemerintahan AKP mengakui hak-hak suku ini dengan memberikan kesempatan menggunakan bahasa dan budaya mereka di ruang publik, terlebih Erdogan berhasil menjamin keterwakilan politik suku Kurdi di dalam parlemen (Mashuri, 2015).

Politik Internasional AKP

Dalam bidang hubungan politik internasional pemerintahan Turki di bawah AKP, menempuh strategi politik pragmatis membangun komunikasi dengan semua pihak dan menjauhkan Turki dari konfrontasi langsung dengan negara lain. Ahmat Davutoglu salah satu petinggi AKP, yang pernah menjabat sebagai Mentri Luar Negeri (Menlu) dan Perdana Mentri (PM) Turki, menjelaskan politik luar negeri Turki mengambil kebijakan “nol persoalan dengan negara-negara tetangga”. Kebijakan nol persoalan perlu diambil Turki lantaran posisi dan geografis negara ini berada di Eropa, Asia, Balkan, Kaukasia, dan Timur Tengah. Sebuah posisi yang menjadikan Turki sebagai zona transit antar kawasan (Mashuri, 2017).

Politik luar negeri AKP juga menempuh konsep strategic depth, yaitu upaya transformasi kepentingan luar negeri Turki setelah tidak lagi menjadi palang pintu kebijakan anti komunisme dunia barat pasca perang dingin, AKP menerjemahkan kepentingan tersebut dalam cakrawala lebih luas dengan menjadikan Turki sebagai model negara Islam demokratis yang bisa memainkan peran positifnya di Eropa, Timur Tangah dan Asia Tengah (Dzakirin, 2012).

Maka implikasi doktrin strategic depth terletak pada independensi dan keleluasaan Turki dalam memformulasi kepentingan dan kebijakan luar negerinya, artinya orientasi kebijakan politik luar negeri Turki tidak dimaksudkan sebagai antagonisme bagi kepentingan Dunia Barat dan Amerika Serikat. Politik luar negeri Turki telah bergeser dari startegi isolasi menuju keterlibatan aktif di panggung politik global. Itulah sekilas AKP partai politiknya Erdogan, semoga pembaca dapat mengambil ibrah (pelajaran) dari salah satu partai politik fenomenal di dunia Islam saat ini.

Keberadaan AKP di dalam batas-batas tertentu telah memberikan arah baru Islam politik di Turki sebagai contoh keberhasilan bagaimana sebuah partai berakar pada nilai-nilai Islam dapat beroperasi dalam sistem demokrasi modern, bagi kelompok Islam politik di berbagai negara bisa mengambil pelajaran dari perjalanan AKP atas keberhasilannya.

Referensi Artikel

Alfian, M. A. (2015). Militer dan Politik Turki : Pergeseran Politik dan Terpinggirnya Militer Pasca AKP. Penerbit PT Penjuru Ilmu Sejati.

Dzakirin, A. (2012). Kebangkitan Pos Islamisme : Analisis Strategi dan Kebijakan AKP Turki Memenangkan Pemilu. Era Intermedia.

Fikrirrahmat. (2020). AKP Bukan Partai Islam Ikhtiar Membaca Islam Politik di Turki. In B. Sujibto (Ed.), Turki Yang Sekuler : Di Tengah Kepungan Islamisme dan Politik Identitas. IRCiSoD.

Mashuri, I. K. (2015, June 15). Ketika Rakyat Turki “Menegur” Tuan Erdogan. Harian Republika.

Mayer, S. (2017). Resolving the Dilemma of Democratic Informal Politics. Social Theory and Practice, 43(4), 691–716.

Rofii, M. S. (2019). Islam Di Langit Turki : Di Balik Pergumulan Islam dan Politik Kita Lihat. IRCiSoD.

Sandhiyudha, A. (2013). Inspirasi Turki Untuk Indonesia : Renovasi Negeri Madani. Duta Media Tama.

Sandhiyudha, A. (2017). Aktor Baru Demokrasi. Binakarya.

Soekanto, S. S. (2016). Strategi Pemenangan Pemilu AKP di Turki dan PKS di Indonesia Studi Perbandingan. Universitas Indonesia Press.

Taghian, S. (2011). Erdogan : Muadzin Istanbul Penakluk Sekulerisme Turki. Pustaka Al-Kautsar.