Kisruh perebutan kursi pimpinan di beberapa partai di tanah air yang menjadi topik hangat sekarang ini merupakan sebuah kerugian dan mungkin juga kemunduran dalam pembangunan demokrasi di Indonesia. Para ilmuan politik berulang kali telah menegaskan bahwa sistem kepartaiaan yang kompetitif merupakan pilar demokrasi dan itu hanya dapat dicapai melalui kehadiran partai-partai yang solid dan terstruktur dengan baik. Dalam kaitan inilah wacana tentang instiutisonalisasi (pelembagaan) parpol menjadi urgen diwujudkan demi kepastian perkembangan demokrasi di negeri ini. Institusionalisasi parpol dapat diartikan sebagai proses memformulasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai organisasionalnya sehingga tercipta stabilitas internal.
Pelembagaan parpol akan menjamin terlaksananya fungsi-fungsi politiknya melalui sebuah mekanisme yang jelas dan pasti. Pelembagaan parpol dengan demikian melibatkan dua aspek penting, yaitu value infusion dan behavioral routinization. Yang pertama merupakan suatu proses di mana para anggota menggeser fokus dari mengejar tujuan-tujuan atau kepentingan individual yang spesifik ke arah tujuan-tujuan besar organisasi parpol. Dengan demikian parpol akan dapat mengembangkan legitimasi, penerimaan di masyarakat, dan tentunya mengakarnya parpol (party rootedness).
Sementara itu behavioral routinization terjadi kalau ada pola-pola organisasi yang stabil di mana aturan-aturan dan norma-norma secara formal dan informal tertanam di dalam pola-pola tersebut sehingga akan ada prediktabilitas dan regularitas perilaku dan ekspektasi-ekspektasi dari para anggota, pengurus parpol, maupun masyarakat luas. Hal ini tentu tidak mudah, karena sering kali ada upaya-upaya pembajakan parpol oleh segelintir elite maupun oligarki parpol untuk kepentingan politik sempit mereka. Juga terkadang parpol tidak bisa mengelola rutinisasi perilaku ini karena terciptanya disfungsi sistem yang membuat parpol sulit menjadi aktor politik yang solid dan padu akibat pertarungan faksi-faksi yang tajam.
Pengalaman menunjukkan, di Indonesia tendensi faksionalisasi dalam tubuh partai cenderung menguat dalam tahapan rerutmen politik di tingkat nasional seperti penentuan calon pemimpin nasional yang akan diusung partai. Untuk mengatasi persoalan ini, konvensi terbuka seperti yang pernah dijalankan oleh Partai Demokrat dan Partai Golkar dapat meminimalisir tendensi faksionalisasi dalam tubuh partai sehingga proses pelembagaan partai dapat terwujud dengan lebih mudah.
Untuk menciptakan sistem kepartaian yang kompetitif seperti diterangkan di atas, diperlukan sekurang-kurangnya dua mekanisme penunjang. Pertama, mekanisme internal yang menjamin demokratisasi melalui partisipasi anggota partai politik itu sendiri dalam proses pengambilan keputusan. Pengaturan mengenai hal ini sangat penting dirumuskan secara tertulis dalam anggaran dasar (constitution of the party) dan anggaran rumah tangga partai politik bersangkutan yang ditradisikan dalam rangka “rule of law”. Dalam tingkat operasional perlu ditegaskan kembali aturan-aturan tersebut melalui sebuah mekanisme yang baik, seperti penandatangan Pakta Integritas yang pernah dilakukan oleh Partai Demokrat kepada semua kadernya beberapa waktu lalu.
Mekanisme kedua adalah keterbukaan partai yang memungkinkan warga masyarakat di luar partai dapat ikut-serta berpartisipasi dalam penentuan kebijakan yang hendak diperjuangkan melalui dan oleh partai politik. Partai politik harus dijadikan sarana perjuangan rakyat untuk turut menentukan bekerjanya sistem kenegaraan sesuai aspirasi mereka. Karena itu, pengurus hendaklah berfungsi sebagai pelayan aspirasi dan kepentingan bagi konstituennya. Maka diperlukan perubahan paradigma dalam cara memahami partai dan kegiatan berpartai. Dengan demikian partai dapat memposisikan diri sebagai ‘representative democracy’ yang merupakan saluran partisipasi dan aspirasi rakyat yang berdaulat.
Jika sebuah parpol bisa mengelola kedua mekanisme di atas dengan baik, akan tercipta stabilitas organisasi, efektivitas peran dan posisi politiknya, menguatnya basis konstituen dan penerimaan pemilih, serta adanya dinamika internal yang mendorong soliditas parpol. Parpol yang terlembaga seperti itu akan dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat dengan menyuarakan aspirasi politiknya melalui partai politik sehingga partai politik tidak lagi dipandang sebagai ladang politik para elit semata.
Sejalan dengan pelembaggan parpol tersebut di atas, fungsi-fungsi lain dari partai politik akan dengan mudah terlaksana dengan baik. Salah satu fungsi tersebut adalah pendidikan politik. Pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha sadar dan tersistematis dalam mentransformasikan segala sesuatu yang berkenaan dengan perjuangan politik kepada konstituen agar mereka sadar akan peran dan fungsi, serta hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Dengan demikian pendidikan politik bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi-orientasi poltik pada individu.
Orientasi-orientasi tersebut mencakup keyakinan, konsep dan ideologi politik yang dapat melahirkan loyalitas dan perasaan politik, serta pengetahuan dan wawasan politik yang menyebabkan seseorang memiliki kesadaran terhadap persoalan politik dan sikap politik. Disamping itu, pendidikan politik ini bertujuan agar setiap individu mampu memberikan partisipasi politik yang aktif dalam kehidupan bernegara. Karena itulah proses pelembagaan (institusionalisasi) parpol merupakan agenda mendesak dalam upaya kita memajukan demokrasi di negeri ini agar energi parpol tidak terkuras dalam pertikaian, tapi dipusatkan pada pembangunan masyarakat demokratis.
Ikuti tulisan menarik Putu Suasta lainnya di sini.
