Sembilan sosok perempuan sudah ditetapkan menjadi tim panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berbagai pihak menyambut baik. Sedikit yang mengritisi. Ada pula yang mengaku ‘terkejut’ dan merasa tidak dilibatkan.
Apapun halnya, tim panitia seleksi sudah terbentuk dan mengakhiri perdebatan tentang sejumlah nama yang sempat mencuat dan disebut-sebut sebagai calon anggota panitia seleksi. Menarik bahwa mereka berasal dari beragam latar belakang, meskipun belum ada seorangpun yang pernah terjun langsung dalam kegiatan pemberantasan korupsi. Salah seorang di antaranya kerap dimintai pandangannya tentang korupsi sesuai keahliannya dalam transaksi keuangan.
Kendati yang menetapkan Presiden, tapi sesungguhnya sembilan perempuan ini mengemban amanah publik. Menjadi kewajiban mereka untuk ‘melapor’ kepada masyarakat bahwa keseluruhan proses pemilihan anggota KPK sesuai dengan tujuan pemberantasan korupsi; bahwa mereka akan menyeleksi dan memilih orang-orang yang tepat untuk duduk di komisi ini.
Harapan masyarakat sangat besar terhadap KPK dikarenakan korupsi sudah menggerogoti berbagai lapisan masyarakat. Korupsi telah menjadi ‘tragedi’ yang merugikan masyarakat luas karena menyabotase sumber daya yang semestinya dapat mengangkat harkat hidup ratusan juta orang. Sabotase oleh korupsi telah menguras sumber daya yang mestinya dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Sabotase oleh korupsi telah menghalangi upaya membangun pendidikan yang bermutu tinggi, lembaga riset dan membiayai penelitiannya, membangun dan memelihara infrastruktur, dan hal-hal lain yang menjadikan orang Indonesia manusia merdeka yang sesungguhnya.
Tidak mudah mewujudkan amanah publik tentang pemberantasan korupsi. Intrik-intrik berbagai kelompok kepentingan akan berusaha memengaruhi panitia, secara halus maupun terang-terangan dalam bentuk tekanan. Trik-trik seperti penyesatan atau disinformasi akan berusaha menimbulkan kebingungan dan kegamangan panitia. Kelompok-kelompok kepentingan akan menghendaki orang tertentu masuk ke dalam Komisi dan yang lain keluar. Mereka tidak ingin orang-orang garang masuk ke dalam Komisi. Mereka ingin Komisi ini semakin tidak bertaji.
Kesanggupan untuk mengatasi tekanan luar itu ialah soliditas panitia seleksi. Masing-masing orang bekerja dengan berangkat dari tujuan yang sama: bagaimana pemberantasan korupsi bisa efektif. Mereka harus mampu mengatasi berbagai kepentingan yang berusaha mendompleng kepanitiaan dengan tujuan melemahkan Komisi.
Keragaman keahlian juga modal untuk memahami calon-calon komisoner dari berbagai perspektif, karena mereka dapat saling melengkapi pemahaman. Namun, keahlian saja tidak cukup untuk membangun soliditas tim. Soliditas tim panitia hanya dapat dibentuk apabila sesama anggota panilita saling memercayai bahwa tujuan mereka sama. Saling terbuka, tidak ada yang disembunyikan dan tidak ada yang menyembunyikan, serta saling percaya merupakan modal untuk membangun soliditas tim. Juga tidak ada yang mengusung interes pihak tertentu di luar tujuan pemberantasan korupsi. Meski bekerja dalam waktu pendek, masyarakat berharap segera terbentuk ikatan kimiawi di antara mereka.
Kepada masyarakat, panitia seleksi semestinya bersikap transparan, sejak membuat aturan main pemilihan hingga penetapan anggota Komisi. Mendengar suara publik adalah cara yang kerap disarankan agar pengambil keputusan dalam urusan-urusan publik mencapai ketepatan yang lebih baik. Lagi-lagi ini perkara akuntabilitas, soal amanah masyarakat yang secara tidak langsung mengusung harapan baik ratusan juta rakyat negeri ini.
Jika berhasil memenuhi harapan rakyat, sembilan sosok perempuan ini akan dikenang sebagai Srikandi antikorupsi. Saya sendiri berharap ada sosok perempuan yang terpilih untuk duduk di jajaran pimpinan KPK--bukankah sejak komisi ini berdiri, belum pernah ada? (Foto: tempo.co) **
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
