Laut Sabang, Catatan Seorang Urban-Kombatan dan Kapling Tanah - Analisis - www.indonesiana.id
x

Wulung Dian Pertiwi

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

  • Analisis
  • Topik Utama
  • Laut Sabang, Catatan Seorang Urban-Kombatan dan Kapling Tanah

    Sambungan tentang Laut Sabang dan pembangunan pelabuhan bebas internasional yang menyisakan banyak ganjalan. Paling tidak bagi saya.

    Dibaca : 3.628 kali

    Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

    “Tolong, Tengku, beli tanah itu. Kami berjuang demi Nanggroe…,” dan panjang lagi kalimat laki-laki itu didampingi kawannya sesama ‘pejuang’ atau anggota GAM.

    “Sudah? Selesai kalian bicara? Baiklah. Kau tahu siapa ini?” sahut lawan bicaranya, seorang pejabat BPKS, sambil menunjuk istri yang mendampinginya, menerima tamu di ruang tamu rumah mereka.

    “Ini putri komandan pemberontak Aceh, dulu,” sambung sang tuan rumah kemudian bercerita panjang tidak mau kalah.

    Pendeknya, antara mereka saling mengklaim siapa berjasa dan apa itu jasa orang Aceh bagi Aceh, berangkat dari soal tawar menawar tanah. Itu terjadi sekitar 2008-2009, pada suatu hari di Jalan Kelapa Hijau, Cot Ba’ U, Sabang, di rumah pejabat BPKS yang didatangi eks GAM atau para kombatan, yang masa itu ikut menawarkan tanah warga.

    Saya mendengar ini dari Ibu, istri pejabat BPKS tadi, yang karena kedekatan, saya yakin cerita beliau benar. Malam itu, sesuai pengakuan sang ibu, rumahnya didatangi orang-orang GAM, yang mendesak suaminya, tepatnya institusi tempat suaminya bekerja, membeli sebidang tanah di sebuah gampoeng (=desa) di Sabang, padahal orang-orang itu bukan pemilik asli tanah yang hendak dijual. Itu bukan kejadian sekali dua.  

    Tahun-tahun itu, soal jual beli tanah besar di Sabang ketika BPKS, badan pengembang pelabuhan bebas internasional Sabang, gencar menyiapkan lahan untuk pelabuhan. Saking luasnya tempat yang dibutuhkan, BPKS getol membeli tanah warga dan karenanya tidak saja di kantor, pegawai institusi ini dikejar banyak orang yang ingin tanahnya terbeli karena kebijakan pembelian seperti dapat disetir orang-perorangan. Menurut saya, ini sekaligus didorong kondisi perekonomian Aceh secara umum yang lesu akibat konflik panjang, sehingga kesempatan meraup uang dengan melepas tanah yang berpuluh tahun sekedar ‘terduduk’ (tidak menghasilkan) tentu tidak dilewatkan banyak orang Sabang. Harapan mereka mendapat penghasilan.

    Rahasia umum di Sabang, dari proses yang cenderung tertutup karena tidak pernah diumumkan wilayah mana saja yang akan dibebaskan dan berapa harga resmi dari pemerintah, banyak pihak mengambil untung menjadi semacam perantara, salah satu yang terkenal, para kombatan. Seperti terjadi suatu malam di rumah pejabat BPKS yang saya ceritakan kembali, baru saja. Padahal, menurut saya, semua tahu bahwa kombatan-kombatan itu bukan pemilik lahan, pun sebagian mereka jelas bukan orang Sabang. Toh, banyak tanah yang setelah ‘dibawa’ kombatan, lolos terjual.

    Apakah seluruh uang hasil penjualan kembali ke tangan warga? Apakah BPKS benar hanya membeli langsung dari warga? Apakah pembangunan pelabuhan internasional yang direncanakan demi sebesar-besarnya kemakmuran warga Sabang, katanya, benar dimulai proses yang sungguh-sungguh memberi untung warga, dari pembayaran pembelian tanah maksud saya? Pertanyaan itu berderet menunggu jawaban, bagi saya.

    Dari kenyataan di tengah masyarakat, dari soal jual-menjual tanah untuk pelabuhan di Sabang salah satunya, menurut saya sebenarnya sangat bisa negara ini membongkar siapa GAM, bagaimana sepak terjangnya, dan apa agenda sesungguhnya. Nyatanya, sama dengan cerita rata-rata kelompok yang dilabeli separatis di Indonesia, tidak pernah jelas jluntrungannya setahu saya. Dari mana mereka mendapat suplai dana, agenda apa yang mereka perjuangkan sebenarnya, dari mana senjata mereka, produk siapa amunisi mereka, benarkah mereka warga setempat yang memperjuangkan cita-cita setempat, tidak pernah terbuka secara adil dan segamblang-gamblangnya jadi pengetahuan seluruh Bangsa Indonesia.

    Yang pasti, hari ini berhektar-hektar tanah Sabang telah dibebaskan. Dibebaskan dari kepemilikan warga asli. Kalau tak ada lagi pemilik asli, bukankah keuntungan pembangunan di masa depan bisa kemana saja, karena hanya warga asli yang akan sanggup membandingkan, benar lebih sejahterakah mereka atau sekedar jadi tumbal.

    Ikuti tulisan menarik Wulung Dian Pertiwi lainnya di sini.



    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.