Seorang pemimpin adalah seorang penjual harapan.(Napoleon Bonaparte). 65 tahun usia kabupaten Bekasi berdiri setelah pisah akibat proses panjang sebuah pemekaran 19 tahun silam.Sebagai daerah penyangga ibu kota, kabupaten Bekasi selalu jadi magnet kaum urban.Mereka datang silih berganti tanpa henti bahkan tak pernah berhenti.praktis populasi daerah yang memiliki kawasan industri terbesar se-asia ini terus melonjak tajam dari tahun-ke tahun.Data Badan Pusat statistik (BPS) Kabupaten Bekasi 2014 mencatat jumlah penduduk kabupaten Bekasi mencapai 3.112.698 jiwa.
sebagai daerah otonom dengan usia sangat matang seharusnya daerah yang memiliki 23 kecamatan, 5 kelurahan dan 182 Desa dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar se-jawa barat sudah seharusnya mampu mensejahterakan masyarakatnya dengan pantas.Akses kesehatan, pendidikan dan sarana infrastruktur jalan nyatanya masih condong ke wilayah selatan sementara wilayah bagian utara baru sebatas harapan.Pemerintah daerah dirasa masih tebang pilih, masyarakat utara cenderung diabaikan tanpa kasih sayang.
soal pembangunan saja, wilayah Utara seperti “anak tiri” yang harus berjuang untuk mandiri, tanpa ada sentuhan layak Bupati, infrastruktur jalan misalnya di utara sungguh miris dan memprihatinkan, kalaupun ada sentuhan perbaikan pemerintah hanya melakukan tambal sulam akibatnya selang beberapa bulan ruas jalan yang ditambal pun rusak kondisi ini belum termasuk jalan yang masih beralaskan tanah yang berada di Muara Gembong. Kondisi ini juga sejatinya disadari Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai nahkoda pemerintah daerah namun birahi kepentingan membuat kenyataan samar-samar tanpa kendali.Masyarakat utara seperti memiliki dosa besar kepada pemerintah yang kemudian diabaikan.
padahal jika Bupati serius membangun sebuah daerah nampaknya tidak begitu sulit karena uang yang digunakan sudah siap sedia, Sumber Daya Manusia (SDM) pun menjamur, infrastruktur dianalogikan sebagai lauk-pauk yang harus ada saat makan, oleh sebab itu keberadaan infrastruktur menjadi sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial, karena infrastruktur yang baik tentu mampu meningkatkan efektivitas serta efisiensi bagi dunia usaha maupun sosial kemasyarakatan.
Masyarakat utara seperti dikecamatan Babelan, Sukatani, Tambelang, Cabangbungin, Muara Gembong hingga Tarumajaya sampai dengan saat ini belum merasakan nikmatnya pembangunan dari hasil pajak yang sudah dibayarkan, warga setempat masih “disiksa” dengan fasilitas apa adanya.
Lantas pertanyaan mendasar adalah mengapa pemerintah hanya condong ke wilayah selatan ? Apa karena disana pusat bisnis dengan berdiri ribuan perusahaan, yang menurut hemat penulis sebagai "lahan basah" padahal di tahun 2015 SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) Kabupaten Bekasi nyaris tembus 1 Milyar rupiah, mengapa uang itu tidak dihabiskan untuk pembangunan di utara, lagi-lagi bupati Neneng tak peduli dengan warganya di wilayah utara. Neneng lebih memilih berselingkuh.
Alokasi Pendapan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi sendiri diketahui dari tahun ke tahun terus naik bahkan jumlahnya bisa tembus lebih dari 5 Trilyun, di 2016 saja APBD Kabupaten Bekasi berhasil diketok Rp.5.3 Trilyun. Tetapi pemerintah daerah belum bisa memberikan dampak positif kepada masyarakatnya, kemiskinan justru makin menjamur dan terjadi disemua pelosok desa, Upaya Bupati memberikan terobosan baru untuk menekan kemiskinan dengan membuat program Rutilahu (Rumah Tidak layak Huni) justru dibuat main oleh bawahannya.Praktis kasus-kasus rutilahu banyak beredar menghiasi surat kabar lokal.
Bahkan Data BPS 2013 mencatat jumlah warga miskin dikabupaten Bekasi mencapai 157.700 Kepala Keluarga, angka tersebut belum ditambah jumlah ditahun 2015 akibat gejolak ekonomi yang kian terjun bebas.
Bicara Infrastruktur Jalan, Kabupaten Bekasi seharusnya bisa mencontoh Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) seperti Kabupaten Bantul, kota Yogyakarta dan Kabupaten Gunung Kidul, di 3 daerah tersebut tak ada sedikit akses jalan yang rusak, masyarakatnya justru "dimanjakan" oleh pemerintah setempat, akses jalan hingga pelosok desa beraspal mulus tak memandang wilayah "basah" atau "kering" semua warga dinilai sama, mereka sama-sama mendapatkan jaminan kesejahteraan dari pemerintah baik pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang memadai.
Sementara Masyarakat di Utara Kabupaten Bekasi sepertinya lelah disiksa rindu dengan fasilitas pembangunan yang layak sehingga kemudian masyarakat memilih "pasrah" terhadap pemerintah daerah.
Dalam pernyataannya di sejumlah media Bupati Neneng sering kali menyebut bahwa 2016 sebagai tahun infrastruktur, untuk itu pemerintah harus bergerak dan memulainya dari wilayah Utara, setidaknya langkah ini bisa menyenangkan hati masyarakat setempat yang sudah lama tak disentuh pembangunan terlebih bagi warga di pelosok desa seperti Muara Gembong yang sampai detik ini masih "disiksa" karena buruknya infrastruktur.Kini masyarakat menanti realisasi janji Bupati Bekasi sebagai nahkoda.
Beberapa hasil studi menyebutkan hasil pembangunan infrastruktur memiliki peran di antaranya sebagai katalisator antara proses produksi, pasar, dan konsumsi akhir serta memiliki peranan sebagai social overhead capital.Infrastruktur dipandang sebagai modal memacu pertumbuhan ekonomi.
Pembangunan infrastruktur mampu menciptakan lapangan kerja dan memiliki multiplier effect kepada industri. Bahkan, dengan kebijakan dan komitmen yang tepat, selain menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur diyakini dapat membantu mengurangi masalah kemiskinan, mengatasi persoalan kesenjangan antar kawasan maupun antar wilayah, memperkuat ketahanan pangan, dan mengurangi tekanan urbanisasi yang semuanya bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
Ikuti tulisan menarik Amarulloh lainnya di sini.
