Kondisi keamanan di kabupaten Puncak Jaya kembali memanas. Kelompok bersenjata menyerang pekerja PT Modern yang sedang membuka jalan Trans Papua di distrik sinak tanggal 14 Maret 2016. Akibat penyerangan tersebut 4 orang pekerja PT. Modern Tewas. Pekerja PT. Modern notabenenya adalah masyarakat sipil yang sedang bekerja untuk melakukan pembangunan jalan di Papua sesuai program pemerintah. Dengan pembangunan jalan tersebut diharapkan ekonomi masyarakat di Papua meningkat, harga yang selama ini mahal bisa turun dan transportasi yang selama ini mengandalkan pesawat udara bisa ditempuh lewat jalan darat. Ini merupakan bentuk perhatian khusus pemerintah pusat untuk membangun Papua. Namun apa boleh dikata, Kelompok bersenjata menembak pekerja sipil tanpa pandang buluh. Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat mengklaim bertanggungjawab atas penembakan tersebut. Keberadaan kelompok bersenjata di Papua akan menghambat pembangunan. Kontraktor yang sedang membangun akan dibayangi rasa takut bila tiba-tiba kelompok bersenjata muncul dan menyerang mereka.
Selama ini pemerintah Pusat sudah memberikan perhatian khusus terhadap Papua. Bentuk perhatian pemerintah pusat diaplikasikan dengan diberikannya hak keistimewaan terhadap Propinsi Papua dan Papua Barat melalui Undang-undang Otonomi Khusus No 21 Tahun 2001. Kebijakan untuk membangun Papua diserahkan sepenuhnya terhadap Pemerintah Propinsi disertai dengan dana Otsus dari Pemerintah Pusat. Selain dana Otsus yang diperoleh Propinsi Papua, Pemerintah Pusat juga memberikan dana untuk pembangunan insfratruktur berskala Nasional seperti Jalan Propinsi, Jalur Kereta Api agar kemajuan Propinsi Papua dapat berkembang cepat. Dengan undang-undang Otsus, diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
Namun dalam pelaksanaan otonomi khusus, masyarakat belum sepenuhnya merasakan dampak dari Otsus tersebut. Masyarakat masih hidup dalam segala keterbatasan. Harga yang mahal, jalur transportasi yang belum memadai dan tiket pesawat yang mahal menjadi keluhan masyarakat Papua. Keadaan ini dimanfaatkan LSM yang ada di Papua dengan iming-iming kemerdekaan kepada masyarakat untuk ikut bergabung dengan OPM. Mengatasnamakan berjuang untuk masyarakat, LSM dan OPM menyerang aparat keamanan dan menjadikan masyarakat sebagai tameng apabila adanya upaya represif aparat keamanan untuk menangkap pelaku penyerangan. Akibatnya, Aparat keamanan selalu dituduh melanggar HAM karena menyerang masyarakat sipil yang sesungguhnya melindungi pelaku penyerangan.
Kembali kepersoalan penembakan pekerja PT.Modern, Pemerintah dan aparat keamanan harus segera memburu para pelaku penembakan dan diadili sesuai Undang-undang untuk memberi rasa keadilan bagi korban. Komnas HAM juga harus mengusut kasus tersebut karena telah melanggar HAM para pekerja. Jangan ketika aparat keamanan melakukan penembakan terhadap kelompok bersenjata, selalu disalahkan dengan alasan melanggar HAM namun sebaliknya jika kelompok bersenjata yang menyerang aparat kemanan maupun sipil hanya dianggap kriminal biasa oleh orang tak dikenal. Komnas HAM harus adil dan memahami bahwa HAM itu tidak memandang pekerjaan, status dan jabatan.
Pada akhirnya masyarakat Papua harus menyadari bahwa kemajuan Papua tergantung dari masyarakat bersama dengan pemerintah daerah. Sudah saatnya Papua Maju bersama Indonesia.
Ikuti tulisan menarik adam bonardo lainnya di sini.
