Aspal Buton adalah aspal alam yang terdapat di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Aspal alam ini jumlah depositnya sangat melimpah. Tetapi anehnya, aspal alam yang sangat berharga ini untuk mensubstitusi aspal impor, tetapi telah dibiarkan terpuruk dan terlantar. Bagaimana perasaan hati kita sebagai rakyat Indonesia melihat realita pahit ini? Sedih sekali. Pertanyaan rakyat: “Mengapa aspal Buton tidak menjadi perhatian pemerintah?” Pertanyaan ini tidak akan putus-putusnya untuk diucapkan terus menerus. Mungkin pertanyaan ini baru akan berhenti, apabila aspal impor sudah dapat tergantikan oleh aspal Buton. Tetapi sampai kapan?
Sejatinya penggunaan aspal Buton untuk jalan-jalan sudah pernah mendapatkan perhatian yang serius dari para anggota DPR sejak tahun 2014, sepuluh tahun yang lalu. Mengutip berita dari Buletin Parlementaria, bulan Januari 2014, dengan judul” “Optimalkan Aspal Buton untuk Jalan Negara”, Komisi V DPR RI menyatakan bahwa pemerintah masih belum optimal dalam mengelola aspal, salah satu Sumber Daya Alam (SDA) potensial dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Kebijakan pemerintah yang lebih memilih impor untuk memenuhi kebutuhan aspal di dalam negeri perlu dikoreksi.
Sejumlah kajian pakar menyebut pulau di bagian tenggara Sulawesi ini menyimpan sekitar 80 persen dari total cadangan aspal alam dunia, sisanya berada di Trinidad, Meksiko dan Kanada. Diharapkan pemerintah serius untuk mengoptimalkan potensi aspal Buton ini, terutama untuk membangun jalan-jalan negara.
Pernyataan di atas telah dipaparkan oleh Ketua Komisi V Laurens Bahang Dama saat memimpin Kunjungan Spesifik ke Kawasan Industri Pertambangan Aspal Terpadu pada tanggal 11 Desember 2013. “Kita perlu memaksimalkan aspal Buton. Pemerintah pusat supaya mengurangi impor aspal, karena kita punya potensi aspal alam yang luar biasa. Kalau soal kualitas, itu bisa ditingkatkan dengan pendekatan teknologinya. Sekian persen dari potensi ini bisa digunakan untuk jalan-jalan negara, atau jalan-jalan yang dibiayai APBN,” ujarnya.
Wakil rakyat dari Dapil NTT ini berjanji setelah melihat secara langsung permasalahan Kawasan Industri Terpadu dan percepatan pembangunan di Kota Baubau ini akan segera membicarakan dengan kementerian terkait mitra Komisi V.
Jejak digital pada tahun 2014 ini, sekarang dapat kita baca kembali pada tahun 2024. Kita merasa sangat sedih dan prihatin, bahwa janji dari Ketua Komisi V untuk segera membicarakan masalah aspal Buton dengan kementerian terkait mitra Komisi V, tetapi sampai sekarang ini tidak membuahkan hasil seperti apa yang diharapkan. Siapa saja kementerian-kementerian terkait mitra Komisi V? Pasangan Kerja Komisi V DPR RI antara lain adalah sebagai berikut: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Otorita Ibu Kota Nusantara, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Dengan terkuaknya informasi lama, sepuluh tahun yang lalu, bahwa pada tahun 2013, Ketua Komisi V sudah pernah berjanji akan membicarakan masalah aspal Buton dengan kementerian terkait mitra Komisi V, tetapi faktanya sampai saat ini aspal Buton ternyata masih terpuruk dan terlantar. Oleh karena itu diharapkan kepada Ketua Komisi V yang baru periode 2024-2029 akan berani mengambil alih tanggung jawab ini untuk melanjutkan pembicaraan mengenai masalah aspal Buton dengan kementerian-kementerian mitra Komisi V. Rakyat akan sangat berterima kasih dan menghargai atas keberanian dari Ketua Komisi V yang baru, yang selama ini tidak berani dilaksanakan oleh Ketua-Ketua Komisi V sebelumnya.
Siapakah yang paling diuntungkan, apabila aspal Buton sudah mampu mensubstitusi aspal impor? Yang paling diuntungkan adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dengan asumsi harga aspal Buton ekstraksi adalah jauh lebih murah daripada harga aspal impor, maka dengan dana APBN yang sama, maka akan diperoleh jalan-jalan negara yang lebih panjang dan berkualitas. Dengan demikian keuntungannya akan dapat dinikmati oleh rakyat Indonesia yang lebih banyak.
Adapun yang paling diuntungan kedua adalah Kementerian Perhubungan. Dengan menggunakan aspal Buton ekstraksi, maka daya tahan jalan-jalan akan lebih awet dan tahan lama. Khususnya untuk daerah-daerah yang memiliki cuaca temperatur tinggi, dan lalu lintas yang padat. Dengan demikian biaya untuk perawatan jalan-jalan akan dapat dihemat cukup besar.
Keuntungan paling besar ketiga akan dinikmati oleh Otorita Ibu Kota Nusantara. Apabila semua jalan-jalan di Ibu Kota Nusantara telah menggunakan aspal Buton ekstraksi, selain harganya jauh lebih murah, maka hal ini akan menjadi kebanggaan bangsa dan negara Indonesia. Mungkin di IKN akan dibangun Monumen Aspal Buton untuk menunjukkan kepada dunia, bahwa Indonesia sudah mampu berswasembada aspal.
Keuntungan paling besar keempat akan dapat dinikmati oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Apabila jalan-jalan di semua daerah-daerah Tertinggal dan Transmigrasi sudah dilapisi oleh aspal Buton ekstraksi, maka roda perekonomian akan dapat berkembang dengan pesat. Harga jual bahan-bahan dan produksi pertanian, peternakan, perkebunan, dll, akan semakin bersaing, sehingga kehidupan para petani dan peternak di daerah-daerah terpencil akan semakin makmur dan sejahtera.
Mungkin ada baiknya apabila Ketua Komisi V yang baru periode 2024-2029 mau untuk datang berkunjung ke Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Tetapi kali ini kedatangannya harus dengan membawa misi untuk mempertanyakan kepada pemerintah: “Mengapa pemerintah masih belum mampu berswasembada aspal?”. Ajak menteri PUPR sebagai pihak yang akan ditunjuk untuk mewakili pemerintah untuk menjelaskan, apa sejatinya akar masalah dari mengapa aspal Buton selama ini masih belum mampu juga mensubstitusi aspal impor?
Kembali dari kunjungan kerja ke Pulau Buton, Ketua Komisi V akan segera meminta pertanggungjawaban pemerintah secara resmi melalui penggunaan Hak Intepelasi. Hak Intepelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah impor aspal, dan mengapa pemerintah selama ini tidak mau memanfaatkan dan mengolah aspal Buton untuk mensubstitusi aspal impor?.
Apabila DPR sudah berani menggunakan Hak Interpelasi untuk mendorong pemerintah mau berswasembada aspal, maka tindakan berani ini patut diacungkan dua jempol. Dan mudahan-mudahan saja tindakan berani ini adalah langkah awal dari gebrakan-gebrakan wakil-wakil rakyat untuk lebih serius dan kritis dalam melaksanakan peranan, kewajiban, dan fungsi pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang dirasakan telah sangat merugikan negara dan rakyat.
Ikuti tulisan menarik Indŕato Sumantoro lainnya di sini.
