Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahannya, tata kelola pemerintahan daerah yang lebih transparan telah menjadi topik hangat dalam perdebatan. Artikel Kompas yang diterbitkan pada 10 Mei 2021 menyatakan bahwa Kemendagri menekankan bahwa masalah terbesar yang dihadapi dalam upaya membangun pemerintahan yang lebih baik adalah tata kelola pemerintahan. Artikel tersebut menekankan betapa pentingnya memastikan aspek transparansi dalam manajemen pemerintahan daerah.
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) atau e-government adalah salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan transparansi tata kelola pemerintahan daerah. Dalam artikel lain yang diterbitkan di Kompas pada tanggal 2 Desember 2021, disebutkan bahwa pemerintah telah menerapkan sistem e-government dalam upaya memberikan pelayanan publik yang jelas, cepat, dan efisien. Langkah ini sejalan dengan keinginan untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan daerah.
Menurut Arifin Tahir dalam artikel di Kompas Skola pada tanggal 8 Januari 2024, transparansi pemerintahan adalah salah satu unsur penting dalam konsep good governance. Suatu pemerintahan dikatakan baik apabila seluruh sistemnya memasukkan unsur transparansi dalam kepemimpinan dan kebijakannya. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan daerah yang lebih transparan bukan hanya sekadar tuntutan, tetapi juga merupakan kunci dalam menciptakan pemerintahan yang efektif dan bertanggung jawab.
Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Budaya
Selain menggunakan teknologi seperti e-government, sangat penting bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Menurut artikel yang diterbitkan di Kompas pada 15 Maret 2022, menjalankan, mengatur, dan menyelenggarakan pemerintahan adalah tugas pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah dapat memastikan kepentingan masyarakat secara demokratis dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
Dalam upaya untuk meningkatkan transparansi tata kelola pemerintahan daerah, pembangunan budaya transparansi juga merupakan hal yang tidak dapat diabaikan. Pemerintahan daerah, sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, harus beroperasi sesuai dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan, seperti yang dijelaskan dalam artikel Kompas Skola yang diterbitkan pada 19 Agustus 2021. Diharapkan lingkungan kerja menjadi lebih akuntabel dan profesional jika budaya transparansi ditanamkan di tingkat pemerintahan daerah.
dapat disimpulkan bahwa tata kelola pemerintahan daerah yang lebih transparan sangat penting untuk menjamin efektivitas, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahannya. Dengan menerapkan e-government, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan membangun budaya transparansi, diharapkan tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia akan terus berkembang.
Dengan terus meningkatkan transparansi tata kelola pemerintahan daerah, layanan publik akan menjadi lebih baik, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat, dan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dapat dicapai. Untuk kebaikan bersama, semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, harus bekerja sama dan bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel.
Ikuti tulisan menarik Fadillah Eka Oktavia lainnya di sini.
