Jika diadakan polling terbuka dengan penyelenggara independen, bisa dipastikan 99,9 persen rakyat Indonesia akan menolak pemerintah meminta maaf kepada PKI
Tetapi prosentasenya akan berubah jika permintaan maaf itu ditujukan kepada korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan secara sistematis oleh sekelompok orang di bawah perlindungan negara. Menganalogikan korban pasca Gerakan 30 September 1965 dengan korban bom atom Hiroshima, hanya akan memperpanjang debat kusir karena dua peristiwa tersebut memiliki latar belakang berbeda.
Ketika memberi sambutan dalam acara 'Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain', di Balai Kartini Jl Gatot Subroto Jakarta Selatan, kemarin, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, Presiden Amerika Serikat dalam lawatannya ke Jepang tidak meminta maaf kepada masyarakat Jepang. “Kemarin Obama ke Hiroshima nggak minta maaf kok. Padahal berapa yang mati pas perang?" ujar Ryamizard seperti dikutip di sini http://news.detik.com/berita/3223589/soal-minta-maaf-ke-pki-menhan-obama-ke-hiroshima-nggak-minta-maaf
Kegiatan di Balai Kartini yang diinisiasi para mantan jenderal Angkatan Darat seperti Letnan Jenderal TNI (Purn) Kiki Syahnakri dan Mayor Jenderal TNI (Purn) Kivlan Zein dimaksudkan untuk menandingi Simposium 1965 bertajuk “Membedah Tragedi 1965 dari Aspek Kesejarahan” yang digelar sebelumnya di Hotel Aryadhuta Jakarta Pusat. Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab yang Jumat besok akan mengerahkan ‘pasukannya’ untuk mengepung Istana Merdeka, ikut menjadi pembicara dalam kegiatan tersebut.
Pengeboman Kota Hiroshima 6 Agustus 1945 dan disusul Kota Nagasaki tanggal 9 Agustus 1945 yang menewaskan lebih dari 129 ribu jiwa, dilakukan oleh Amerika Serikat dalam kondisi perang. Di sini https://id.wikipedia.org/wiki/Pengeboman_atom_Hiroshima_dan_Nagasaki Bukan berarti pembunuhan terhadap rakyat sipil diperbolehkan, tetapi dampak dari peperangan selalu warga sipil. Jika pengeboman terhadap tangsi militer Jepang di Hiroshima yang kemudian ikut menewaskan ratusan ribu masyarakat sipil dianggap sebagai kejahatan perang, maka seluruh peperangan di dunia harus dinyatakan demikian. Bukankah saat pasukan Angkatan Laut Jepang menyerbu Armada Pasifik Angkatan Laut Amerika Serikat yang tengah berlabuh di Pearl Harbor 7 Desember 1941, juga ikut menewaskan ribuan rakyat sipil setempat? Bukankah invasi Jerman di bawah kekuasaan Nazi ke Perancis dan sebaliknya penyerbuan tentara Sekutu ke Jerman, juga menewaskan ribuan rakyat sipil?
Sedangkan pembunuhan massal dengan klaim korban antara 500 ribu – 3 juta yang terjadi pasca G30S/PKI, diduga dilakukan oleh masyarakat sipil yang dibeking aparat bersenjata. Dari hasil observasi lapangan Joshua Oppenheimer dan belakangan difilmkan dengan judul The Act of Killing Art (Jagal), dengan jelas terungkap pengakuan sejumlah warga sipil- khususnya di Medan Sumatera Utara, yang menjadi algojo terhadap saudara-saudaranya sendiri yang dianggap simpatisan PKI. ‘Fakta’ mengenai hal itu juga tersaji dalam buku-buku hasil penelitian seputar peristiwa itu seperti The Indonesian Killings of 1965-1966: Studies From Java and Bali karyaRobert Cribb (Monash University, 1990).
Dari banyak pernyataan baik dari kubu yang mengaku korban dan pelaku pengejaran terhadap anasir-anasir yang diduga terlibat dalam peristiwa G30S/PKI, tidak ada satu pun yang mengatakan saat itu negara dalam kondisi perang. Jika pun berlindung di balik upaya penertiban dan pemulihan keamanan pasca ‘kudeta’, pembunuhan secara keji terhadap mereka yang dianggap terjangkit virus PKI, tidak bisa dibenarkan dengan dalih apa pun. Dengan demikian, tidak tepat jika Menhan menganalogikan peristiwa pembunuhan massal pasca G30S/PKI dengan pengeboman Kota Hiroshima oleh tentara Amerika Serikat.
Kita menghargai upaya kelompok lain yang ingin memberika data penyeimbang terkait Geger 65 agar pemerintah mendapat data yang valid dari berbagai pihak. Tetapi data-data tersebut harus diverifikasi, setidaknya memiliki referensi yang jelas, semisal hasil penelitian ilmiah atau kajian-kajian tertentu berbasis sejarah. Jika hanya klaim sepihak- seperti halnya klaim kelompok yang mengaku korban Geger 65 di mana jumlah korban sampai tiga juta orang, tentu tidak bisa dijadikan rujukan untuk mengambil sebuah keputusan. Klaim itu sama buruknya dengan klaim yang dilontarkan Kivlan Zein di mana saat ini PKI sudah membentuk partai dengan keanggotaan mencapai 15 juta orang,
Kita berharap upaya pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla untuk mendapatkan data yang jelas terkait Geger 65 tidak dipelintir oleh kekuatan yang ingin mengembalikan eksistensi PKI. Tetapi kita juga harus berani mengecam tindakan pihak-pihak yang mencoba menghalangi upaya pemerintah tersebut dengan menyebarkan gosip dan rumor lebay di tengah masyarakat.
Perang pernyataan secara terbuka antara kubu Kiki Syahnarki dengan Gubernur Lemhanas Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Widjojo membuat masyarakat was-was. Pertentangan dua kubu pensiunan jenderal yang sama-sama berasal dari kesatuan Angkatan Darat terkait kebijakan pemerintah untuk menemukan kebenaran sejarah seputar Geger 65 tersebut, harus diakhiri jika tidak ingin bangsa ini kembali terjerembab pada lubang yang sama.
Salam @yb
Ikuti tulisan menarik yon bayu wahyono lainnya di sini.
