Archandra pengkhianat, tidak pantas mendapat kewarganegaraan. Archandra tidak boleh jadi menteri lagi, terlalu memaksakan. Dan banyak lagi opini para politisi kita saat ini. Sebagai orang yang mendukung Archandra dan sejak awal mengikuti kasus ini, maka mungkin ada baiknya saya ambil bagian untuk mengimbangi opini publik negatif tentang Archandra.
Sejak awal isu Archandra punya paspor Amerika, saya sudah langsung katakan bahwa itu benar. Saya tidak menolak kenyataan tersebut, sekalipun baru isu. Kenapa? Sebab menurut pengakuan Archandra, dia memang sempat memegang paspor Amerika. Namun untuk kepentingan dalam negeri Amerika, dimana hak paten yang dimilikinya digunakan untuk sektor industri stratrgis dan secara administrasi melarang menggunakan hak paten milik orang asing. Namun hal ini tidak akan bisa dijelaskan oleh Arhandra sendiri ataupun Presiden Jokowi. Sebab akan menyinggung Amerika. Bisa ribut mereka. Tapi bagaimanapun itu harus dijelaskan karena kenyataannya seperti itu, agar publik paham.
Oknum intelijen
Sejak awal Archandra sudah mengakui dan menceritakan semuanya. Tentang hak paten, paspor Amerika dan alasannya. Saat itu Presiden dan jajarannya sudah mengkonfirmasi apakah hal tersebut harus diluruskan dulu? dalam arti dijadikan WNI sebelum dilantik. Jawabnya tidak. Sebab informasi tersebut sangat privacy dan aman. Artinya, tak akan ada orang tau soal Archandra dan Amerika.
Namun baru 20 hari menjadi Menteri, muncul isu Archandra memiliki paspor Amerika. Sosok yang membahasnyapun adalah orang-orang beken di negara ini. Sangat terstruktur sistematis dan massif. Tak cukup sampai di isu, bahkan paspor Amerika Archandra beredar di dunia maya. Tapi hikmahnya ini menjadi konfirmasi bahwa ada oknum intelijen yang bermain dan mengakomodir kepentingan mafia migas. Sebab tidak akan ada orang yang bisa mendapat paspor Amerika milik Archandra jika bukan intelijen. Dan dokumen tersebut diserahkan Archandra saat hendak dilantik menjadi menteri.
Solusi untuk Jokowi
Saya sempat memberikan solusi untuk Presiden terkait isu Archandra. Menyarankan beliau untuk mempertahankan Archandra dan memproses kewarganegaraanya. Maksimal Presiden mengeluarkan kebijakan "memberhentikan sementara."
Dua saran atau jalan keluar yang sempat saya tulis juga menyaranka sikap aktif pemerintah. Melawan isu ini dan menantang siapapun yang bisa membuktikannya. Dengan begitu kita tau siapa para penjahatnya. Atau membuat peraturan bahwa semua intelektual kita bisa kembali ke Indonesia dengan jalur VIP, cepat dan mudah.
Namun Presiden Jokowi sepertinya lebih memilih kebijakan untuk menciptakan kondisi tenang. Jokowi tidak mau publik terus ribut soal Archandra. Maka beliau memberhentikan dengan hormat dan menunjuk Luhut sebagai PLT.
Jebakan kebijakan
Dibandingkan mendengar pendapat saya, Presiden Jokowi lebih memilih saran dari beberapa petinggi partai. Mereka memberi solusi agar Archandra diberhentikan dengan hormat. Setelah itu status WNInya diproses dan bisa kembali diangkat jadi menteri. Partai politik siap mengamankan hal ini demi kepentingan nasional. Dan memang terbukti, Archandra resmi menyandang WNI sejak 1 september 2016 lalu.
Namun saat Presiden hendak mengangkat Archandra menjadi Menteri lagi, muncul isu dan opini publik soal moral, pengkhianat dan blunder. Atau pernyataan "apa ga ada orang lain? Kader kami banyak yang potensial" dan seterusnya.
Mereka yang semula mendukung penuh dan berjanji mengamankan Archandra, kini bermain dengan opini publik, yang intinya Presiden tidak boleh mengangkat Archandra lagi. Padahal komitmen dari awal sangat jelas, dan itulah kenapa Presiden menyatakan "memberhentikan dengan hormat." Tujuannya agar selanjutnya Archandra bisa kembali jadi menteri.
Posisi Presiden Jokowi sekarang memang serba sulit. Kemungkinan Archandra diangkat jadi menteri ESDM lagi semakin menipis. Sementara politisi dan para pengamat akan terus bersuara bahwa Archandra tidak pantas menjadi menteri lagi, minimal untuk beberapa hari ke depan. Tapi Jokowi tetaplah Jokowi, akan selalu ada kejutan dari hak preogatifnya selama masyarakat menginginkan Archandra kembali jadi menteri.
Ancaman dan moral
"Kita kasih lagi pasalnya. Karena dia sudah jadi pengkhianat jangan hanya 1 bulan atau 1 tahun. Maka kita kasih 5 tahun untuk menguji kesetiaannya. Jangan karena untung sebelah dia keluar WNI, lalu untung di sini kembali lagi jadi WNI. Kalau negara yang buat stateless masuk akal. Dia kan pengkhianat, yang sudah lama hidup di sini dipersulit. Ini jelas-jelas pengkhianat, kok tiba-tiba ada peneguhan," kata Benny, politisi Demokrat.
Sebenarnya saya sudah muak dengan Demokrat, partai paling tidak jelas sepanjang sejarah Indonesia. Tapi berhubung ini soal Archandra dan soal pengkhianat bangsa, maka saya perlu jelaskan dan bandingkan.
Demokrat adalah satu-satunya partai politik di Indonesia yang melalukan korupsi secara berjamaah. Semua petinggi Demokrat pernah diangkut KPK. Semuanya dari ketua, bendahara hingga wakil sekjen. Sampai SBY yang saat itu masih Presiden Indonesia, harus turun tangan jadi ketua partai. Belum lama ini, wakil bendahara Demokrat juga diciduk KPK.
Jika dibandingkan dengan Archandra yang mendapat paspor Amerika karena hak patennya mereka gunakan, mana yang lebih pengkhianat? Jelas saja Demokrat. Partai Cikeas ini seharusnya sudah gulung tikar atau dibubarkan karena kasus korupsinya melibatkan semua petinggi partai. Lalu sekarang mereka mau bicara soal pengkhianat? Benar-benar tak tau malu.
Pengkhianat sebenarnya adalah Demokrat. Satu-satunya partai yang semua pimpinannya diangkut KPK. Satu-satunya partai yang menteri-menterinya terlibat korupsi. Satu-satunya partai yang menipu publik dengan pernyataan terbalik. Misal all out, taunya walkout. Hanya Demokrat yang bisa begitu.
Naturalisasi
Saya agak tergelitik dengan pernyataan politisi partai Demokrat pengkhianat bangsa yang tidak setuju dengan status WNI Archandra. Atau dengan opini majalah Tempo sebelumnya. Bahwa naturalisasi Archandra tidak terlalu penting. "Apakah urusan Archandra ini lebih hebat ketimbang persoalan menghentikan perang di Aceh? Karena saat itu ada pimpinan Gerakan Aceh Merdeka yang mendapatkan kembali status WNI nya selepas perdamaian Aceh diteken."
Jika pertanyaan tersebut ditanyakan ke saya, jujur jawabannya susah. Tapi dibanding Kim Jeffrey Kurniawan, Diego Michiels, Tonnie Crussel, Jhon van Beukering, Ruben Wuarbanaran, Serginho van Dijk, dan Stefano Lilipaly yang semuanya dinaturalisasi untuk membela timnas sepak bola Indonesia, jelas Archandra jauh lebih pantas. Persoalan ketahanan sumberdaya energi jauh lebih hebat ketimbang sepak bola. Apalagi semua nama-nama yang saya sebutkan tidak ada satupun yang masuk dalam timnas Indonesia 2016. Sekali lagi, tidak ada satupun.
Jadi kalau ada orang yang begitu keras dan menolak naturalisasi Archandra, saya bisa pastikan orang tersebut merupakan antek mafia migas. Pasti. Sebab kalau bukan antek mafia, pasti hanya sebatas berpendapat. Tidak bisa menolak. Bukankah semuanya diatur oleh undah-undang.?
3 alasan Archandra harus kembali menteri
Posisi menteri ESDM adalah posisi yang paling diincar oleh semua partai politik. Karena di sinilah mereka bisa mendapat banyak fee. Presidenpun paham, inilah kenapa posisi ESDM diisi kalangan non parpol dan menunjuk Sudirman Said kemudian Archandra.
Konsekuensi menunjuk menteri non parpol adalah berisik di media. Entah sudah berapa banyak artikel menyudutkan Sudirman Said, dituduh macam-macam. Semua karena berharap Sudirman Said segera lengser dan posisinya digantikan oleh kader partai koalisi. Diutamakan kader yang nurut, tidak teliti, dan tidak tau soal migas. Contohnya seperti Jero Wacik. Agar para mafia migas bisa meminta banyak persetujuan dan kebijakan. Agar para anteknya di lingkungan partai bisa bagi-bagi fee.
Saat Presiden kembali menunjuk orang non partai, maka mereka pun kembali berisik. Perhatikan saja, mereka yang berisik soal Sudirman Said pasti berisik soal Archandra. Mereka akan tetap berisik sampai ESDM dipegang oleh kader partai.
Selain faktor non parpol, Archandra juga memiliki kapasitas untuk duduk di ESDM. Lebih baik dari Sudirman Said yang kurang tau soal energi, karena background pendidikannya memang bukan itu. Dan yang terakhir Archandra merupakan sosok fresh serta dapat dipastikan belum pernah terlibat kongkalikong dengan pengusaha migas di Indonesia.
Di Indonesia memang banyak yang paham migas, tapi mereka adalah orang lama yang punya banyak kepentingan. Partai memang tak kekurangan orang yang pantas jadi menteri ESDM, tapi mayoritas tak paham soal energi.
Nah, Archandra datang menjawab semua kebutuhan tersebut. Beliau adalah orang non partai, memiliki pemahaman yang baik tentang energi, serta fresh tidak terkait dengan pengusaha migas. Inilah kenapa dalam 20 hari Archandra melakukan penghematan dan kebijakan sangat cepat.
Demi kepentingan nasional, atas nama hak preogatif Presiden, seharusnya dalam waktu dekat ini Archandra dilantik menjadi Menteri ESDM. Selanjutnya tata kelola migas di Indonesia bisa diperbaiki.
Alifurrahman
Founder seword.com
Ikuti tulisan menarik alifurrahman lainnya di sini.
