PEMERINTAHAN BEBAS KORUPSI, INDONESIA MAJU
(Debat Keempat Pilpres 2019)
Mutiara Azizah
“Upaya untuk membebaskan Indonesia dari jeratan korupsi yang mengkhianati kepercayaan rakyat, yang menggerogoti anggaran negara, dan merusak sendi-sendi perekonomian bangsa, harus terus dilakukan. Pemerintah akan terus mendukung upaya KPK untuk memberantas korupsi.” (Presiden Joko Widodo)
Perang melawan korupsi, itulah yang dilakukan Jokowi. Tidak ada ruang bagi koruptor di Negeri ini di era pemerintahan Jokowi. Tak ada lawan ataupun kawan, siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku tanpa pandang bulu.
Ketegasan Jokowi dalam memberantas korupsi dan menghadirkan pemerintahan yang bersih salah satunya ditunjukkan oleh produk hukum yang telah ditandatangani Jokowi. Ada Perpres 54/2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Lalu PP Nomor 43 tahun 2018 sebagai upaya pemerintah melibatkan peran serta masyarakat dalam memberantas korupsi. Serta Perpres 87/ 2016 tentang Satgas Saber Pungli.
Kendati masih terdapat banyak tantangan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi namun pemerintah terus memberikan perhatian serius. Kegigihan pemerintah dalam memberantas korupsi membuahkan hasil nyata. Indeks Persepsi Korupsi meningkat dari skor 32 di tahun 2013 menjadi 37 di tahun 2017. Demikian juga dengan Indeks Perilaku Anti Korupsi, meningkat dari skor 3,59 pada 2016 menjadi 3,66 pada 2018.
Keseriusan ini juga ditunjukkan dengan upaya pemberantasan korupsi bersama agar mencapai hasil yang maksimal. Tiga lembaga penegak hukum yaitu KPK, Kepolisian dan Kejaksaan berkoordinasi secara intensif. Hasilnya sejak 2014 hingga 2018, KPK telah melakukan proses hukum inkracht terhadap 362 terpidana korupsi.
Melalui operasi sapu bersih pungutan liar hingga 2018 tercatat 36.344 laporan/aduan pungutan liar. Selain itu, Satgas, UPP, K/L dan Daerah telah melaksanakan 5.070 kegiatan OTT dan tersangka sejumlah 8.290 orang di berbagai instansi seperti Kepolisian, Kejaksaan Agung RI, dan vampier di Pemerintahan seluruh Provinsi.
Dalam empat tahun, upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK telah berhasil menyelamatkan uang negara ± Rp 1,5 Triliun. Sejumlah aset juga disita dan dikembalikan untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan negara.
Upaya penindakan korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum juga diimbangi dengan upaya pencegahan korupsi dengan membangun sistem pemerintahan yang baik. Seperti reformasi birokrasi yang bersandar pada pilar peningkatan kualitas SDM aparatur, monitoring internal, peningkatan akuntabilitas kinerja.
Meningkatkan keterbukaan informasi publik di setiap Badan Publik. Pembangunan zona integritas, wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani, serta membangun model Whistle Blower System (WBS) yang dapat diterapkan di sentra-sentra pelayanan seluruh K/L. Serta pelibatan elemen masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
Bagi masyarakat, kerja keras dan kerja nyata Jokowi membangun pemerintahan yang bebas korupsi dapat dirasakan hasilnya. Misalnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara massif di seluruh wilayah Tanah Air dari Sabang sampai Merauke. Mulai dari pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, infrastruktur pertanian, Palapa Ring, PLBN yang megah dan membanggakan, pembangunan di seluruh Desa tentu menelan dana yang tak sedikit.
Namun, semua itu terjadi dan nyata hanya dalam waktu empat tahun pemerintahan Jokowi. Pembangunan infrastruktur telah mengubah wajah Indonesia dari sebelumnya terbelakang kini mulai bergerak menjadi Negara maju.
Belum lagi kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Kemiskinan dan ketimpangan sosial berkurang. Semua bisa terjadi karena adanya komitmen yang kuat dari Jokowi untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih.
Pembangunan MRT Jakarta yang baru saja diresmikan sebagai penanda Indonesia memasuki peradaban baru pun terjadi di era Jokowi. Padahal pembangunan MRT tersebut telah direncanakan sejak 34 tahun yang silam. Tetapi baru terjadi di era Jokowi. Sekali lagi ini bukti nyata bahwa di era Jokowi anggaran pembangunan betul-betul digunakan untuk membangun bangsa.
Hanya pemimpin yang bersih dan tidak memiliki beban masa lalu yang mampu dan memiliki keberanian untuk perang melawan korupsi dan menghadirkan pemerintahan yang bersih. Namun korupsi adalah musuh abadi yang harus terus diperangi. Jangan biarkan Jokowi berjuang sendiri, masyarakat harus terus memberikan dukungan kepada Jokowi dan bersama-sama perang melawan korupsi. Karena itu, satukan langkah, satukan tujuan, untuk satu harapan Indonesia maju.
Optimis Indonesia Maju! Satu Untuk Indonesia!
* Penulis adalah Ibu Rumah Tangga, Pengamat Masalah Sosial dan Politik
Ikuti tulisan menarik Mutiara Azizah lainnya di sini.
