Pagi hari, 31 Desember 1931, Sukarno keluar dari bui Sukamiskin. Dua tahun mendekam di dalam penjara, ia tiada mengeluh. Ia menerima penangkapan di Yogyakarta itu secara jantan. Ketika PNI dipaksa bubar, ia sekadar berduka. Tetapi, saat dikabarkan partai penerus PNI berpecah, instrument yang dibangunnya untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, Sukarno meratap seperti bocah.

Saat Sukarno dibuai, basis PNI memang  terpecah dua. Sebagian berhimpun dalam Partai Indonesia (PARTINDO), dan lainnya bernaung di bawah payung PNI-Baru. Santer desas-desus. Macam-macam bunyinya. Namun, kendati ditarik-tarik pembesar PARTINDO, Sukarno bergeming. “Tidak! Pertama saya harus berbicara dengan Hatta dulu. Saya ingin mendengar isi hatinya,” tegas Bung Karno.

Akhirnya Sukarno dan Hatta bertemu. Di rumah Gatot Mangkupraja, sejawat mereka. Dia bekas sekretaris PNI sekaligus mantan aktivis Perhimpunan Indonesia. Belakangan, Gatot menjadi insiator  tentara Pembela Tanah Air (PETA).

“Dengan cara Bung Karno, partai tidak akan bisa stabil,” tukas Hatta blak-blakan.  “Saya mempunyai ide untuk mengadakan suatu inti dari organisasi yang akan melatih kader yang digembleng dengan cita-cita kita.”

Sukarno pun menggeledek, “Apa gunanya kader ini? Bukankah lebih baik kita mendatangi langsung rakyat jelata dan membakar hati mereka, seperti selama ini telah saja kerjakan? Jalan yang Bung tempuh baru akan tercapai  kalau hari sudah kiamat!”

Perdebatan ini tercatat jelas dalam buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Sukarno dan Hatta berdialog. Berdebat berjam-jam. Setelah pertemuan itu, mereka masih bertemu lagi, dan bertemu lagi. Tetapi hanya jalan buntu yang didapat.

Akhirnya, perbedaan membuat Sukarno dan Hatta berpisah secara organisasi. Belakangan, Sukarno mengambil alih PARTINDO yang lantas kian bersemi. Hatta dan Syahrir terus menggembleng barisan kader PNI-Baru.

Tetapi satu yang  pasti, mereka tidak saling berprasangka. Hatta dan Syahrir tidak menyangsikan keteguhan Sukarno untuk memperjuangkan kemerdekaan. Sebaliknya, Sukarno pun menaruh hormat kepada dua lelaki intelektual Minangkabau itu.

Karenanya, kendati pun bermula dari ceruk basis yang sama, mereka tidak saling mengembosi, tidak tuding-menuding. Kedamaian ini berhasil dipertahankan sampai ke tingkat para anggota. Kecuali perkara perjuangan, tidak tercatat ada carut-umpat. Tidak ada catatan saling mengaburkan jejak-tindak masing-masing.

PARTINDO dan PNI-Baru terus bergerak, sampai akhirnya kaki-tangan kolonial kembali menghujam. Mereka diringkus. Sukarno dibuang ke Ende, sementara Hatta dan Syahrir harus mengecap mara-derita bumi Digul.

Ketika Jepang menduduki Indonesia, Sukarno dan Hatta bergandengan tangan. Kesepakatan dwitunggal ini dilakukan dihadapan Syahrir, yang tetap bersikeras terjun ke dalam gerakan bawah tanah. Tetapi, ketika Jepang bertekuk-lutut, yang Syahrir cari pertama adalah Sukarno dan Hatta. Kebuntuan diskusi mereka perihal waktu yang tepat untuk Indonesia Merdeka tidak sekonyong-konyong membuat Bung Kancil maju ke depan untuk membacakan proklamasi. Syahrir tetap mendorong-dorong Sukarno dan Hatta.

Jika ditarik ke zaman sekarang. Tentu kita hanya bisa mengurut dada. Belakangan kita seolah-olah disuguhkan oleh drama pertikaian dingin antara dua presiden: SBY dan Jokowi; presiden ke-6 dan presiden ke-7.

Waktu bersijengkat. Tetapi, alih-alih teredam, tsunami hitam malah menerjang. Para aktor mengipas-ngipas. Walhasil, satu kubu berupaya mati-matian meyakinkan publik bahwa Jokowi tengah menerapkan politik ‘mengejek’. Kubu yang lain menuding Jokowi seakan-akan tidak percaya diri dengan kekuasaannya sendiri. Sebaliknya, upaya pelurusan SBY serupa menabrak dinding pejal di sekeliling istana. Kian lama, kian tampak skenario untuk menjegal pertemuan antara mereka. Segenap peluru dan amunisi pun dikerahkan.

Celakanya, skenario perang dingin yang menderu-deru di aras media sosial, jatuh tongkat pula di mata publik. Dan sontak, sawah tak lagi berpematang. Pelbagai kekerasan verbal menderas: umpat carut, tudingan, bahkan fitnah yang hanya berbasis asumsi tanpa bukti.

Kekerasan verbal adalah tindakan bar-bar kendatipun dilakukan oleh kalangan intelektual jebolan sekolah tinggi, atau penyair yang galib mampu mencerap makna hidup yang tak kasat mata. Dan setiap tindakan bar-bar jelas bertentangan dengan sila kedua Pancasila, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

Bagaimanapun, Indonesia punya akar budayanya sendiri. Tidak seperti bangsa Barat yang ujug-ujug hitam-putih: kau ikut kami atau menjadi seteru? Tukang kritik bukan otomatis tukang recok. Bahkan dalam perbedaan pun, sejatinya kita dapat bersinergi dalam mencapai tujuan bersama.

Lagipula, kecuali kecurigaan, apa salahnya, Jokowi dan SBY  bertemu? Bukankah dalam pertemuan dua presiden itu, segenap desas-desus yang paling cemar sekalipun bisa dibahas? Buka kulit, tampak isi! Bicara dari hati ke hati.

Bukankah Sukarno dan Hatta pun bertemu untuk menjernihkan keruhnya danau desas-desus? Dan terbukti, pertemuan di rumah Gatot itu menjadi kunci. Mereka berpisah, tetapi perjuangan terus berlanjut. PARTINDO memposisikan diri sebagai eksponen utama kalangan non-kooperasi; di saat Hatta, Syahrir, dan PNI Baru menjadi eksponen utama kaum pergerakan yang tidak mengharamkan perkongsian dengan pemerintah kolonial.

Di sinilah pentingnya silaturahmi, menuju kepaduan semangat, dan menggerus saling curiga demi mencapai tujuan yang satu. Tidak pernah ada kemudharatan dalam silaturahmi. Karenanya, insya Allah, pertemuan SBY dan Jokowi akan membuat prasangka tandas. Dan rakyat dapat terlepas dari jaring-jaring kegelisahan drama politik ini.  

Ikuti tulisan menarik Rahmat Thayib lainnya di sini.