x

Iklan

Ahmad Arok

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Menimbang Jejak Para Petahana di Pemilu Gubernur Sulbar

Tulisan ini adalah opini warga sulbar

Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

Perhelatan Pemilu Gubernur Sulbar pada 15 Februari 2017 diramaikan oleh beberapa calon petahana. Mereka diantaranya Suhardi Duka (SDK) yang menjabat dua periode bupati Mamuju, Kalma Katta bupati Majene dua periode, dan Ali Baal Masdar (ABM) mantan bupati Polewali Mandar (Polman).

Ada anggapan bahwa potensi menang petahana jauh lebih besar ketimbang pendatang baru. Mereka memiliki basis dukungan di kota/kabupaten yang mereka pimpin.

Anggapan itu tidak sepenuhnya salah. Sulawesi Barat terdiri dari enam kota/kabupaten: Mamuju, Majene, Poliwali Mandar, Mamasa, Mamuju Utara, dan Mamuju Tengah. Suhardi Duka, dengan pasangannya, Kalma Katta (SDK-KK) boleh saja (merasa) menguasai suara di dua kota: Mamuju dan Majene. ABM dan pasangan, Enny Anggraeni, boleh saja merasa bisa menyapu bersih semua suara di Polman.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tapi anggapan itu tidak sepenuhnya benar. Terlebih bila memperhatikan fakta-fakta kota/kabupaten yang mereka pimpin.

Tingkat Kesejahteraan

Keberhasilan kepemimpinan kepala daerah salah satunya diukur dari kualitas kesejahteraan masyarakat di daerah yang dipimpinnya. Silahkan lihat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengukur tiga dimensi penting kesejahteraan: 1) pendidikan melalui indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS); 2) kesehatan melalui indikator Angka Harapan Hidup (AHH) dan 3) pendapatan melalui indikator pengeluaran perkapita.

Nilai IPM Prov. Sulawesi Barat pada tahun 2015 sebesar 62,96. Angka ini jauh di bawah rata-rata nasional 69,55 dan berada di urutan ke-4 terbawah se-Indonesia (BPS 2006). Berdasarkan dimensi pengurukurannya, kesemuanya berada di bawah rata-rata nasional. Pada tahun 2015, dimensi nilai AHH Sulbar 64,22 (≤ AHH Nasional 70,78 tahun), untuk pendidikan nilai HLS 12,22 tahun (≤ HLS Nasional 12,55 tahun) dan RLS 6,94 tahun (≤ RLS Nasional 7,84 thn), serta pengeluaran perkapita sebesar 8.26 juta rupiah (≤ PNB perkapita nasional 10,15 juta rupiah).

Kondisi tersebut juga diperparah dengan capaian IPM enam kabupaten/kota di Sulbar yang juga mendapatkan nilai yang tidak jauh berbeda, dimana keenamnya berada di bawah rata-rata nasional. Ambil tiga contoh kota yang dipimpin oleh SDK, KK dan ABM. Nilai IPM masing-masing 65,09 (Mamuju), 64,40 (Majene) dan 60,87 (Polman). Nilai angka harapan hidup (AHH) masing-masing 66,38 (Mamuju), 60,51 (Majene), dan 61,54 (Polman).

Selanjutnya angka harapan lama sekolah (HLS) masing-masing 12,95 (Mamuju), 13,52 (Majene), dan 12,83 (Polman). Angka rata-rata lama sekolah masing-masing 6,94 (Mamuju), 7,74 (Majene), dan 6,77 (Polman). Terakhir angka pengeluaran per kapita yakni 85557 (Mamuju), 9.227 (Majene) dan 7.331 (Polman).

Dengan indikator-indikator ini, ketiga petahana di atas jelas menunjukkan ketidakberhasilannya meningkatkan di bidang kesejahteraan.

Di Mamuju, SDK mendapat penilaian negatif dari seorang pengamat. Ahmad Zainuddin menilai daerah Mamuju di bawah pimpinan Bupati Mamuju Suhardi Duka (SDK) selama dua periode tidak menghasilkan peningkatan dari segala bidang; mulai infrastruktur jalan, peningkatan kesejahteraan rakyat. (Rakyatsulsel.com, 31/01/2014).

Ahmad mencontohkan banyak sekali janji-janji SDK yang belum ditunaikan. Banyak infrastruktur yang tidak berjalan baik: “Jalan-jalan Kabupaten rusak total tak diperhatikan, pelayanan kesehatan tak berjalan maksimal, tatanan kota buruk dan pengeluaran ijin AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) asal-asalan diterbitkan.

Tersangkut Isu Korupsi

Selain catatan-catatan merah perihal rendahnya tingkat kesejahteraan, petahana-petahana ini juga tidak bisa dilepaskan dari isu-isu korupsi. Ini seakan mengafirmasi pernyataan Lord Acton, “Power tends to corrupt. Absolute power corrupted absolutely” (Kekuasaan cenderung korup. Dan kekuasaan yang mutlak sudah pasti korup).

Mari kita telusuri satu demi satu sosok petahana kaitannya dengan isu-isu korupsi.

Suhardi Duka (SDK) merupakan petahana yang kerap dihebohkan dengan dugaan-dugaan korupsi.

Beberapa diantara kasus dugaan korupsi yang menghebohkan: pertama, dugaan korupsi/penyelewengan APBD di Mamuju tahun 2009. Dugaan korupsi ini memicu reaksi publik. Pada Jum’at, 29 April 2011, sebuah organisasi bernama Laskar Anti Korupsi Provinsi Sulawesi Barat (Lak-Sulbar), di pimpin Muslim Fatillah Azis, menyuarakan dukungannya atas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Suhardi Duka (SDK) terkait penyelewengan APBD di Mamuju tahun 2009. (antarasulsel.com, 29/04/2011).

Kedua, dugaan korupsi yang menyangkut reklamasi Pantai Manakarra. Dugaan kuat adanya korupsi pada pelaksanaan reklamasi juga reaksi publik. Pada 19 April 2016, puluhan mahasiswa Kabupaten Mamuju yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi mendesak kejaksaan dan KPK untuk mengusut tuntas pelaksanaan reklamasi Partai Manakarra. Pasalnya, reklamasi tersebut bermasalah. (beritasulsel.com, 20/04/2016)

“Kami mendesak kejaksaan dan penegak hukum lainnya untuk mengusut dugaan korupsi dalam pelaksanaan reklamasi Pantai Manakarra,” jelas Munsir saat melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kabupaten Mamuju, Selasa (19/04/16).

Perihal reklamasi, mantan anggota DPRD Kabupaten Mamuju periode 2004-2009, M Tamrin Endeng juga turut berbicara. Menurutnya, pelaksanaan reklamasi Pantai Mamuju bermasalah. Menurutnya, hal itu berimplikasi hukum dan menjerat pelaku reklamasi. Tamrin juga menjelaskan bahwa selain reklamasi, status D’Maleo Hotel juga belum jelas. Hotel tersebut dibangun di atas lahan reklamasi, tapi kepemilikannnya bukan atas nama pemerintah daerah.

***

Ali Baal Masdar juga kerap bersinggungan dengan dugaan korupsi. Setidak-tidaknya terdapat beberapa dugaan korupsi diantaranya kasus korupsi penyalahgunaan dana alun-alun kota Polman, anggaran penjualan hutan lindung dengan PT. Isko dan dana koperasi Amanah.

Dugaan korupsi ini juga memicu amarah publik. Kelompok yang mengatasnamakan diri Masyarakat Polewali Mandar (Polman) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel yang berada di jalan Urip Sumoharjo, Senin (wartatimur.com, 18/11/13).

“Korupsi Ali Baal Masdar sudah sangat jelas, kejati telah menetapkan dia menjadi tersangka sejak tahun 2011, tapi kenapa sampai sekarang belum ditahan,” terdengar teriakan dari salah seorang anggota aksi.

Ikuti tulisan menarik Ahmad Arok lainnya di sini.


Suka dengan apa yang Anda baca?

Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.












Iklan

Terpopuler

Terpopuler