Chalid Muhammad. Nama yang tak asing bagi aktivis lingkungan hidup di negeri ini. Ia adalah Direktur WALHI NASIONAL periode 2005-2008. Sebelumnya Chalid, begitu ia akrab dipanggil, juga menjadi Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang 1996-2003.
"Reklamasi teluk Jakarta adalah tindakan paling bodoh dan primitif yg dilakukan penguasa," ungkap Chalid dalam pesan yang disebarluaskan via media sosial beberapa waktu yang lalu, "Reklamasi tidak saja hancurkan teluk Jakarta akan tetapi juga wilayah yg ditambang sebagai bahan timbunan untuk membuat pulau-palau palsu hasil reklamasi."
Lebih jauh, Chalid mengungkapkan bahwa alasan bahwa teluk Jakarta telah rusak sehingga sah untuk dibunuh dengan cara reklamasi adalah logika sesat dan fasis. "Seharusnya sumber daya yg ada digunakan untuk melakukan pemulihan 13 sungai dan teluk JAKARTA secara terukur dan tepat bukan malah membunuhnya dengan cara reklamasi," tegasnya.
Sejak awal, lanjut Chalid, kegiatan Reklamasi Teluk Jakarta cacat hukum dan moral. "Sanksi hukum yg dikeluarkan Menteri LHK, Gugatan PTUN WALHI dan Nelayan Jakarta serta kasus korupsi reklamasi adalah buktinya," terangnya, "Lamahnya pengawasan oleh Pemda DKI terhadap perusahaan yg buang limbah ke sungai dan teluk Jakarta jangan dijadikan alasan untuk memutus urat nadi ekonomi nelayan dengan cara reklamasi."
Chalid juga mengkritik para pendukung reklamasi Teluk Jakarta."Para pendukung reklamasi sungguh adalah kompok yang sangat arogan dan tidak kreatif dalam menata kota Jakarta," jelasnya, "Rakyat Jakarta berhak untuk mendapatkan kualitas lingkungan hidup yang baik karena itu adalah hak konstitusional mereka." Biaya sosial dan ekologis reklamasi, menurut Chalid, jauh lebih mahal daripada biaya penindakan para pencemar besar sungai dan teluk Jakarta dan biaya pemulihannya.
Lebih jauh Chalid juga mengungkapkan, bahwa rakyat Jakarta juga berhak menikmati indahnya pantai teluk Jakarta secara gratis dan nyaman. "Pemerintah DKI harusnya menata teluk Jakarta untuk kepentingan rakyat banyak dan bukan malah menjualnya pada segelintir orang kaya yang sanggup membeli lahan di Pulau Palsu hasil reklamasi yang merusak itu" ungkapnya.
Chalid juga mengkritik Gubernur DKI terkait proyek reklamasi Teluk Jakarta ini. "Gubernur itu adalah jabatan publik, yang harusnya mengurus urusan publik," tegasnya, "Karenanya, ia tidak boleh sibuk hanya mengurus urusan pengembang properti apalagi sampai mengeluarkan diskresi yang hanya untungkan sedikit orang dan rugikan orang banyak."
Ikuti tulisan menarik firdaus cahyadi lainnya di sini.
