Masjid adalah rumah Tuhan. Namun belakangan ini sebagian pengurus masjid ada yang terasuki motif politik yang kental. Sehingga mereka mengalokasikan biaya pengeluaran untuk membuat spanduk provokatif, yaitu: menolak men-salat-kan jenazah pendukung Basuki-Djarot sebagai paslon no urut 2 Gubernur dan Wagub DKI Jakarta.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Fadil Imran mengatakan bahwa pembuatan dan pemasangan spanduk provokatif di rumah ibadah itu adalah kriminal. Polda Metro Jaya saat ini sedang menyelidiki pemasangan spanduk provokatif tersebut.

"Semuanya kan perlu kami teliti semuanya. Kalau memang (melanggar) UU Pilkada, kan sudah ada mekanisme sama aturannya," dikatakan Kabid Humas Mabes Polri, Kombes Pol Raden Argo Yuwono.

Dampaknya adalah peristiwa almarhumah nenek Hindun kemarin (10/3/2017) yang meninggal dunia tidak disalatkan di musola yang memasang spanduk provokatif seperti di atas.

Nenek berusia 78 tahun itu memang saat Pilkada 15 Pebruari 2017 tidak bisa datang ke TPS, sehingga petugas KPPS yang mendatangi rumah nenek Hindun. Di situlah nenek tersebut mencoblos pasangan no urut 2 cagub dan cawagub DKI Jakarta. Pencoblosan tersebut terbuka dan disaksikan oleh semua petugas KPPS.

Sejak itu keuarga Nenek Hindun menjadi gunjingan warga di Jalan Karet Raya II, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Aktivis Media Sosial, Ge Siahaya mengungkapkan, "Pada kenyataannya, ada orang-orang yang memang mengerikan. Ahok hanya medium untuk menunjukkan sejauh mana orang-orang itu akan tega melakukan hal-hal yang begitu jahat hingga mengoyak-ngoyak tenun kebangsaan dan kemanusiaan."

"Nenek itu akan beristirahat dengan tenang, itu sudah jelas. Tanggungjawabnya di dunia sudah selesai. Tuhan juga lebih tahu siapa yang pantas untuk dimurkainya," ujarnya lebih lanjut.

Ge menutup, "Ngerinya, bila nurani sudah mati, apa jadinya tempat ini jika orang dan kelompok semacam itu yang berkuasa? Belum berkuasa saja sudah mengerikan dan buas begini."

Agitasi politik (hasutan provokatif) di rumah-rumah ibadah (masjid, musala, gereja, pura, dll) memang tidak bisa dibenarkan. Tindakan tersebut menjadi bibit potensial kepada perpecahan anak bangsa. Semoga para pelaku segera menyadari dan aparat hukum bisa bertindak mencegah semakin kisruhnya kondisi masyarakat dalam suasana politik yang panas ini.

Ikuti tulisan menarik Erri Subakti lainnya di sini.