Alhamdulillah, sudah banyak yang mewacanakan terkait restrukturisasi K/L seperti pada liputan kompas.com Ujian Paradigma Koalisi ala Jokowihttp://kom.ps/AFl0bY
Yang berkeringat, sudah sepantasnya dia yang menikmati hasilnya. Tapi menurut saya keberhasilan Jokowi-JK bukan semata2 mesin koalisi Partai Politik tapi juga relawan dan organisasi masyarakat yang banyak. Pertanyaanya apa semua diakomodir, jika iya jumlahnya pasti lebih banyak kali yah.
Menurut saya, beban berat yg dihadapi koalisi Jokowi-JK adalah diparlemen jika Golkar dan Demokrat tdk jadi bergabung. Karena koalisi sekarang hanya 36%, sisanya milik Prabowo-Hatta. Walopun berdasarkan keputusan MK terkait hak budgeting, DPR tidak lagi punya leluasa utk anggaran pemerintah. Saya yakin, situasi ini pilihan terakhir digunakan oleh koalisi Jokowi-JK jika tetap mungkin direstrukturisasi sebelumnya.
Balik lagi ke struktur Kementerian/Lembaga, menurut saya tanpa merampingkan komposisi K/L skg mustahil APBN kita mampu mengakselerasi capaian2 pembangunan. Apalagi, jika subsidi BBM tetap dilaksanakan. Paling juga APBN kita habis buat belanja rutin seperti bayar hutang dan subsidi, belanja K/L, dan transfer daerah. Itupun dgn catatan tidak diselewengkan, kalo diselewengkan dan apalagi tidak digunakan yah tetap aja. Itupun sudah dipotong lagi dengan penganggaran yang statusnya amanat undang2 spt pendidikan, dan skg dana desa. Apalagi secara kewenangan, dengan adanya desentralisasi dan otonomi daerah sdh banyak kewenangan K/L yg diserahkan kepada daerah (provinsi dan kab/kota).
Jika yg terjadi demikian, maka semua indikator2 pembangunan, ekonomi dan kesejahteraan sosial saya duga capaian2nya akan biasa2 saja. Padahal kebutuhan seluruh capaian pembangunan kita kedepan sangat tinggi, kompleks dan penuh tantangan baik dari dalam maupun luar Indonesia. Sehingga dibutuhkan manajemen pengelolaan pemerintahan khususnya perencanaan dan anggaran yg efektip dan efisien untuk Indonesia lari kencang mengejar ketertinggalan. Dengan sedikit K/L, dapat memudahkan alokasi dan distribusi program dan uangnya, pelaksananya, pemantauannya dan evaluasinya.
Secara politik, apakah kinerja pemerintahan yang dipimpinnya itu penting. Paling tidak, ketika kinerjanya berprestasi melalui capaian2 pembangunan akan secara otomatis meningkatkan potensi pemilih pada periode berikutnya. Atau justru karena tim koalisi menyadari bahwa mayoritas pemilih di Indonesia paternalistik sehinnga utk apa capaian pembangunan justru yang dibutuhkan adalah menjaga loyalitas pemilihnya melalui akomodasi dipemerintahan melalui K/L.
Idealnnya, memang untuk menguasai pemerintahan diperlukan 51% suara Legislatip dan 9o% di Pilpres. Tapi apa mungkin jika PDIP dapat suara segitu, masih tetap mengusulkan pasangan Jokowi-JK yang populer melalui berbagai survey. Menurut saya ini agak aneh, apa dgn sistim presidensil dan parlementer seperti itu terus yang dikorbankan adalah pemerintahan untuk fungsi pelayanan publik dan pengurangan kemiskinan. Saat ini, patut dicermati strategi yang akan dipake koalisi Jokowi-JK. Apa seperti sedia kala yang seharusnya, menampung seluruh representatip partai koalisi, relawan dan oms di struktur K/L sekarang tanpa dirampingkan. Atau demi tercapainya efektifitas dan efisiensi pembangunan, rela memotong K/L dan hanya sedikit mengakomodir kepentingan politik. Jika iya, lumayan hemat 400T dari seluruh belanja K/L sekitar 800T (cmiw).
Pada akhirnya, kepntingan politik (masyarakat-golongan) atau kepentingan masyarakat luas yang akan dipilih oleh pasangan Jokowi-JK. Atau kayak sistem pemerintahan sebelumnya, bukan hanya kawan tapi juga lawan dimasukan.
Ikuti tulisan menarik Wawan Purwandi lainnya di sini.
