Pilkada DKI sudah lama usai. Pihak-pihak yang menang sekarang mengajak rekonsiliasi. Ujaran dan ajakan yang menyejukkan untuk bersatu kembali disuarakan. Pertarungan telah selesai. Semuanya sudah tuntas dan sekarang saatnya merajut jalinan kebangsaan yang terlanjur sobek.
Lalu, ada yang mengatakan bahwa pilkada DKI Jakarta berlangsung dengan damai. Tidak terjadi seperti yang ditakutkan banyak orang, kerusuhan. Setelah pesta usai, maka saatnya bersama-sama untuk mencuci piringnya. Tetapi, apakah dengan berakhirnya pemilihan suara dan ada pemenangnya semuanya sudah usai. Apakah rajutan itu akan menyatu lagi setelah diporakporandakan dengan politik identitas yang penuh dengan ancaman dan pesan-pesan intoleran? Lalu, luka-luka batin yang timbul dianggap angin lalu saja?
Belum berakhirnya kontestasi politik tersebut bukanlah sebuah hal yang harus disesalkan. Tidak ada yang benar-benar hilang dari segala sesuatu yang pernah terjadi di dunia ini. Bolehlah kita sebut itu sebagai sebuah kenyataan yang harus diterima. Terlebih lagi terkait sesuatu yang sangat penting. Sangat penting dipandang dari kompleksitas proses itu sendiri dan luasnya dampak yang diakibatkan.
Di pilkada DKI dengan segala pernak-perniknya, demokrasi menemukan kebenarannya. Setidaknya kebenaran menurut Socrates. Demokrasi terlalu terbuka dan semua kemungkinan masuk ke dalam rahim demokrasi itu sendiri atas nama kebebasan dan persamaan. Selayaknya sebuah pedang, demokrasi memiliki dua sisi tajam.
Pilkada DKI ini, dalam amatan para analisis, tampak menonjol elemen primordialisme. Penonjolan elemen primordialisme mewujud dalam politik identitas yang dikhawatirkan berujung perpecahan. Karena, pilihannya didasarkan pada identitas yang dilekatkan kepada kelompok. Mengangkat identitas kelompok ke permukaan sehingga terjadi penonjolan perbedaan yang sangat ‘brutal’. Kami dan bukan kami. Itu slogannya dengan berbagai bumbu praktisnya.
Proses sedemikian tidak hanya terjadi di pilkada DKI saja. Di bagian dunia lain pun, politik identitas ini sedang bermunculan. Identitas yang didasarkan pada golongan seperti di Amerika yang melahirkan American First. Sementara di Perancis dan Belanda proses yang sama tengah terjadi. Penonjolan kelompok tertentu.
Dalam perjalanan bangsa ini, politik identitas ini bukan juga barang baru. Sudah sejak lama, sejak bangsa ini berdiri. Ada semacam lelucon yang mengatakan bahwa presiden haruslah orang Jawa. Ini mungkin yang mempercepat ‘kejatuhan’ Presiden Habibie. Di daerah juga muncul ujaran pimpinan daerah harus putra daerah. Mencari justifikasinya tentu sangatlah mudah.
Kisah Megawati pasca Gus Dur dilengserkan juga mirip. Kelompok yang ingin berkuasa mengeluarkan seruan yang menegasi kepemimpinan wanita di Indonesia. Justifikasi dikeluarkan dalam upaya mengagalkan Megawati menjadi Presiden. Mungkin waktu itu pendukungnya belum banyak, maka Megawati melenggang menjadi presiden ke 5 republik ini.
Pillkada DKI, dalam pandangan banyak pengamat, merupakan ajang persemaian politik identitas ini. Proses yang terjadi sangat panas dan kental dengan unsur-unsur primordialisme yang ‘dipaksakan’ dalam menentukan pilihan. Proses ditenggarai sangat machiavellis. Sepertinya, ‘segala cara’ digunakan untuk meraih kekuasaan. Mazhab pasca kebenaran mendapatkan tempat ‘exercise’-nya, tempat menguji kebenaran premisnya.
Bahkan media asing memberikan komentar ‘miring’. Tidak kurang media-media besar internasional memberikan gambaran yang cenderung negatif. Media seperti BBC, CNN, Strait Times, Financial Times, New York Times, dan ABC News dari Australia, melihat pilkada DKI dari sisi penggunaan politik identitas yang dikhawatirkan merusak demokrasi di Indonesia yang masih bertumbuh. Menurut media ini, sentimen etnis dan agama sangat kental dalam perjalanan pilkada itu sendiri.
Penggunaan politik identitas ini tentunya mengkhawatirkan. Perkembangan ke arah negatif yang terus menerus dikhawatirkan akan menggerus persatuan bangsa. Banyak kalangan mengatakan mari lupakan dan sekarang kita bersatu untuk membangun Jakarta. Apakah sesederhana itu? Apakah demikian adanya? Apakah proses penyemaian pesan-pesan intoleransi itu selesai di masa pilkada? Tampaknya tidak demikian. Inilah yang mengkhawatirkan. Perlu peran negara untuk mengatasinya.
Berkacamata Teori Broken Windows
Kekhawatiran akan dampak negatif dari politik identitas ini cukup beralasan. Tidak ada yang ingin negara ini terpecah. Cita-cita luhur bangsa ini tentunya berdasarkan Pancasila dan dalam bingkai kebhinekaan. Permasalahan saat ini di Jakarta dan Indonesia pada umumnya dan dampaknya kemudian dimasa yang akan datang coba di lihat dari kacamata teori Broken Windows.
Sedikit latar belakangnya, teori inidiajukan oleh James Q. Wilson and George Kelling pada tahun 1982. Sebenarnya teori ini sendiri pernah diajukan seorang psikolog di Standfort Univeristy pada tahun 1969, Phillip Zimbardo. Para akademisi ini menggunakan jendela kaca pecah sebagai sebuah metafora atas ketidakhadiran aturan dalam sebuah lingkungan. Meskipun pada awalnya teori ini berkaitan dengan permasalahan kejahatan, tetapi teori ini dapat digunakan juga untuk menganalisa proses demokrasi di Indonesia saat ini, terutama yang terjadi di pilkada DKI dan dampaknya ke depan.
Teori ini sederhana saja dan digambarkan demikian. Di sebuah lingkungan di New Jersey, ada sebuah bangunan, mirip gudang. Kaca salah satu jendela bangunan itu pecah. Seseorang, gelandangan yang setiap hari lewat, awalnya tidak perduli. Suatu ketika, karena penasaran, dia melihat lewat jendela pecah ke dalam bangunan. Kosong dan tidak ada penghuninya. Setelah beberapa kali lewat dan menyaksikan hal yang sama, dia kemudian masuk. Hanya sebentar, lalu keluar.
Hari berikutnya, dia masuk dan tinggal lebih lama. Ruangan-ruangan di bangunan itu diperiksa dan kosong. Akhirnya, karena kosong, dia mencoba tinggal di situ. Sehari, dua hari dan tiga hari bahkan lebih lama. Tidak ada yang melarang, lalu dia menambah barang-barangnya. Selanjutnya, orang tersebut mengajak teman-temannya. Akhirnya, bangunan itu ditinggali oleh ratusan gelandangan. Ketika disadari bangunan ditempati penghuni ilegal, akhirnya pemiliknya ingin mengosongkannya dan mengusir pendatang tidak diundang itu. Apa lacur, mereka sudah lama dan merasa nyaman tinggal disana. Mereka menolak karena mereka telah menjadi kerumunan dan memiliki ‘power’, meskipun ilegal.
Akhirnya, gedung mereka kuasai dan pemilik tidak berdaya untuk mengambilnya kembali. Lalu, datanglah para penguasa dengan kekuatannya memanfaatkan kerumunan itu dan menarik keuntungan dari keberadaan penghuni ilegal. Keadaan semakin kacau dan berantakan. Semakin lama, yang terjadi adalah hukum rimba. Semua yang memiliki kekuatan menggunakan ‘kerumunan’ itu menjadi sumber pendapatan ilegal. Semakin banyak ‘kekuatan’ yang datang, semakin keras persaingan, dan berujung perang ‘kekuatan’ yang mengacaukan seluruhnya, terpecah dan terbagi wilayahnya serta termasuk kerugian sangat besar pemilik yang kehilangan hak atas bangunannya.
Makna teori ini sebenarnya sederhana saja. Ketidakhadiran aturan dan otoritas dapat berakibat kekacauan yang sulit dipadamkan. Dalam bahasa Wilson dan Kelling, jika ada tanda-tanda ketidakhadiran aturan maka akan berujung pada kekacauan. Pembiaran akan ketidakhadiran otoritas dan ketertiban bermuara pada terjadinya hukum rimba dan kekacauan.
Kondisi yang ada di Jakarta sekarang dan Indonesia pada umumnya menunjukkan bersemainya intoleransi. Di pilkada DKI dampaknya sangat terasa. Dapat ditarik suatu gambaran umum bahwa telah terjadi pembiaran penggunaan politik identitas ini. Politik identitas ini dibiarkan, tanpa ada yang melarang, atas nama demokrasi. Kondisi ini mengkhawatirkan. Mungkin, karena masih relatif belum berbiak, dibiarkan saja. Otoritas tidak datang menertibkannya.
Banyak kalangan menentangnya. Bahkan pada tingkat permukaan, mereka yang cenderung menggunakan politik identitas ini pun menyuarakan kekhawatiran dampak negatifnya. Apalagi dibumbui dalam kata-kata kontestasi politik yang berarti proses tidak berhenti pada pilkada DKI tetapi perebuatan kekuasaan yang lebih tinggi, kekuasaan atas negara.
Jika politik identitas ini dibiarkan berkembang biak di Indonesia, maka sesuai dengan teori jendela pecah, akan terjadi kekacauan. Negara bisa terpecah belah dalam perang yang tidak berkesudahan. Jika satu daerah memaksakan untuk memilih putra daerah, maka Indonesia akan sangat terkotak-kotak. Pemimpin yang memiliki kemampuan tetapi tidak putra daerah tidak akan pernah terpilih.
Demikian juga dari elemen SARA lainnya. Berkembang biaknya politik identitas ini tentunya akan terjadi terus menerus jika tidak diupayakan untuk dihentikan. Bahwa Indonesia memiliki keragaman merupakan sebuah keniscayaan yang harus diterima semua orang. Bahwa bangsa ini adalah milik masyarakat Indonesia merupakan suatu kebenaran yang harus dijaga. Negara ini tidak lahir dari peran sekelompok orang. Negara ini dengan demikian tidak bisa juga dikuasai sekelompok orang. Negara ini harus mengakui keragaman dalam berbagai tingkatan dan arena termasuk kepemimpinan bangsa ini.
Jika tidak, bisa jadi kita akan menyaksikan kehancuran bangsa ini akibat penggunaan politik identitas untuk menguasai negara ini baik dari sisi ekonomi maupun politik. Tanda-tanda itu sudah mulai muncul. Jendela pecah demokrasi Indonesia sudah ada.
Jika jendela pecah itu tidak segera diperbaiki dan dihadirkan otoritas negara yang demokratis dan mengakui keragaman serta menghentikan politik identitas ini, maka mimpi buruk itu mungkin saja terjadi. Bangsa yang pecah dan terkoyak-koyak, seperti yang sudah terjadi di belahan dunia lainnya, bukan tidak mungkin menjadi sebuah kenyataan.
Ikuti tulisan menarik Rinsan Tobing lainnya di sini.
