Terbelalak. Inilah satu kata yang muncul ketika membaca berita di viva.co.id. Berita yang menyajikan hasil survei NCID tentang menurunnya tingkat elektabilitas Presiden Jokowi pada survei periode April – Mei 2017 yang dirilis pada 13 Mei 2017 ini.
Jika kita memperhatikan salah satu faktor yang mempengaruhi penurunan tingkat elektabilitas Jokowi turun adalah ketidakpuasan masyarakat atas berbagai kebijakannya yang dianggap tidak pro rakyat, seperti kenaikan tarif dasar listrik dan pencabutan subsidi.
Paska ditetapkannya kebijakan pencabutan subsidi TDL bagi 18,94 juta pelanggan berdaya 900 Volt Ampere (VA) terhitung Januari 2017, pada kenaikan TDL per Mei 2017 ini, beberapa tetangga, saudara dan teman yang ada di beberapa daerah merasakan langsung dampaknya. Berdasarkan survei BPS, kenaikan TDL memang menjadi penyumbang Inflasi terbesar Februari 2017. Inilah dampak langsung dari pilihan kebijakan tim ekonomi kabinet Jokowi yang cenderung pro terhadap Neoliberalisme (pasar bebas): pengetatan anggaran (austerity policy), pencabutan subsidi, ketergantungan terhadap utang dan penjualan komoditas mentah ke luar negeri.
Hal ini menurut saya adalah peringatan keras bagi segenap jajaran Kabinet Pemerintahan Jokowi untuk kembali fokus pada visi perubahan yang tertuang dalam Trisakti dan Nawacita. Terutama visi berdikari dalam bidang ekonomi dan misi keberpihakan terhadap sektor strategis penggerak ekonomi domestik.
Siapakah penggerak ekonomi domestik?
Menurut saya, salah satu penggerakan ekonomi domestik tersebut adalah para pekerja Indonesia, yang menurut kolumnis kompas.com Muhammad Fajar Marta jumlahnya mencapai 110 juta orang. Dari total 110 juta pekerja Indonesia tersebut, saat ini sekitar 107 juta orang (97,3 persen) masuk dalam struktur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM.
Masih menurut kolumnis kompas.com Muhammad Fajar Marta, golongan masyarakat yang masuk dalam kategori UMKM ini adalah para petani, nelayan, penjual warteg, pedagang pasar, pemulung, buruh bangunan, tukang ojek. Mereka merupakan para pelaku usaha mikro atau orang-orang yang bekerja di sektor informal.
Sementara itu, harapan publik tentang tercipta dan terbukanya lapangan kerja baru bagi angkatan kerja yang akan menghadapi bonus demografi juga belum terlihat nyata. Arah kebijakan Presiden Jokowi untuk mewuudkan pembangunan berkharakter Indonesia-sentris menjadi terhambat oleh persoalan politik dan penegakkan hukum yang terjadi di Ibukota.
Tak dapat dipungkiri oleh berbagai pihak bahwa selama hampir 8 bulan terakhir, konsentrasi kerja sebagian besar kebinet Jokowi lebih terfokus pada persoalan Pilkada DKI Jakarta. Tak dapat dipungkiri pula jika penilaian yang berkembang luas di publik selama kurun waktu tersebut adalah pembelaan dan atu perlindungan politik terhadap Ahok yang berlebihan dari sebagian besar jajaran kabinet Jokowi.
Padahal kita sangat paham bahwa Ahok bukanlah sosok yang melaksanakan Trisakti dan Nawacita. Mari tengok kembali dokumen Trisakti dan Nawacita yang menjadi arah pemerintahan Jokowi. Disitu dijelaskan bahwa 3 persoalan poko bangsa ini adalah : 1. Ancaman terhadap wibawa bangsa; 2. Kelemahan sendi-sendi ekonomi bangsa dan 3. Intoleransi dan krisis kepribadian bangsa.
Apakah tingkah polah dan kebijakan-kebijakan Ahok selama jabat Gubernur DKI (selepas Jokowi menjadi Presiden) menjawab 3 persoalan pokok bangsa Indonesia diatas?
Jawaban saya tidak. Ahok selama memimpin DKI justru jauh dari sikap negarawan. Ia kerap berkata tak sopan kepada rakyatnya. Ia bahkan tak jarang melawan proses hukum ketika ingin menggusur hunian warga Bukit Duri. Ahok bahkan melawan keputusan-keputusan Menteri-menteri Presiden Jokowi dalam Reklamasi. Apalagi soal-soal toleransi. Kebanyakan pendukung dan simpatisan Ahok di sosial media selalu melakukan pembunuhan karakter kepada pihak yang kritik kebijakan pemerintahan DKI. Padahal, kritik terhadap kebijakan publik sangat dibutuhkan. Kita semua tentu ingat dengan pendekatan Presiden Jokowi ketika masih menjabat sebagai Walikota Solo ataupun Gubernur DKI. Jokowi selalu mengutamakan pendekatan dialog kepada warga untuk kebijakan-kebijakan yang menyangkut kelangsungan hidup warganya.
Kini, tak heran jika yang berkembang saat ini di hadapan publik adalah sosok Presiden Jokowi yang seolah bekerja sendirian untuk bangun Indonesia-sentris. Berbagai upaya dari Presiden Jokowi untuk menciptakan pemerataan ekonomi melalui pemerataan pembangunan di wilayah-wilayah yang selama ini terpinggirkan, masih terhambat oleh mental inlander dari pejabat publik dan pengusaha nasional yang terus minta “dilayani”. Kecendurangan dari pengusaha dalam negeri yang bermental “dilayani” ini, setidaknya berdampak pada orientasi pembangunan industri yang hanya fokus di Jawa. Apa dampaknya? Sumber-sumber kehidupan rakyat di Jawa akhirnya menjadi terampas, sementara infrstatuktur dan hilirisasi industri di luar Jawa masih terseok-seok.
Sekarang, saat yang tepat untuk kembali fokus pada visi Trisakti dan program aksi Nawacita yang telah menghantarkan Jokowi sebagai Presiden 7 dari negeri maritim ini. Sisa waktu yang tersedia hingga 2019 adalah masa-masa untuk mewujudkan legacy yang nyata bagi kelangsungan pemerintahan ke depan.
Ikuti tulisan menarik lanang estri lainnya di sini.
