“Demokrasi mengisyaratkan keberadaani partai-partai politik yang baik. Jika demokrasi berjalan dengan benar di sebuah negara, maka pejabat politik datang dari partai politik. Oleh karenanya partai politik harus bisa untuk selalu mempersiapkan dan melahirkan kader politik yang mampu menjadi pejabat politik. Karena pejabat politik di sebuah negara demokrasi bertanggungjawab mengelola kehidupan negara dan seluruh warganya, maka mereka harus berkemampuan, dikenal dan mendapat kepercayaan rakyat. Jadi, sebelum memilih seorang calon dalam sebuah proses demokrasi, rakyat harus yakin bahwa pilihannya benar-benar sesuai dengan aspirasi yang mereka inginkan. Dengan begitu, walau tidak ada manusia yang sempurna, rakyat tidak tertipu seperti memilih kucing dalam karung ” .
Secabik monolog di atas, menyimpulkan rangkaian alur logika keberadaan sosok yang bernama ‘pejabat politik’ di sebuah negara yang memilih demokrasi sebagai karakter kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Untuk tidak melahirkan kesalahan tafsir, pejabat politik yang dimaksud adalah mereka yang duduk dikursi jabatannya karena dipilih langsung oleh rakyat. Di antaranya adalah presiden, gubernur, bupati, walikota dengan pasangannya dan para anggota DPR.
Satu posisi yang sampai sekarang penulis masih agak bingung, adalah lurah. Berdalih ikut demokrasi, saat ini proses pemilihan lurah, sudah mirip dengan pemilihan pejabat politik yang lain. Mirip, dari ‘gaya’ pencalonannya, kampanyenya, intriknya, bahkan tidak jarang pula dengan permainan uang dan keributannya. Di masa lalu pemilihan lurah berjalan dengan dasar kesepakatan dalam kehidupan yang guyub, rukun antar warga desa, khas kehidupan masyarakat desa di Indonesia. Sayangnya proses pemilihan yang guyub dan rukun itu nampaknya sekarang bergeser menjadi ‘ala politik’. Walau masih sulit dikatakan bahwa lurah adalah pejabat politik.
Untung rugi memilih jalan demokrasi, bukan lagi menjadi topik yang layak dibicarakan. Namun bagi Indonesia, terus menerus menyempurnakan proses demokrasi adalah sebuah keharusan. Tujuannya adalah membuat demokrasi itu sendiri bermakna positif bagi kehidupan bangsa dan negara dalam menggapai masadepan yang lebih baik. Di sinilah letak persoalannya dimulai.
Menyempurnakan demokrasi tidak bisa hanya dilakukan oleh satu komponen, satu pihak, apalagi satu partai politik saja. Menyempurnakan demokrasi harus dilakukan dan disepakati seluruh pemangku kepentingan dari adanya demokrasi itu sendiri. Selain pemerintah yang sedang berkuasa, partai politik, maka keterlibatan rakyat menjadi faktor terpenting di dalam proses penyempurnaan kehidupan demokrasi. Di sini letak makna ucapan para pendahulu bangsa ini, bahwa “Tidak mungkin sebuah kesepakatan diambil dengan melibatkan secara langsung seluruh rakyat Indonesia. Maka wakil rakyat di dewan yang harus merjuangkan aspirasi rakyat, walau dengan jalan sekeras-kerasnya”
Pertanyaannya adalah, apakah yang sedang berkuasa ingin menyempurnakan demokrasi tersebut untuk kepentingan yang lebih besar bagi masadepan bangsa, atau sekedar ingin menyempurnakan ke-abadi-an kekuasaannya? Apakah partai politik tidak hanya ingin menyempurnakan untuk kepentingan yang menguntungkan dirinya sendiri? Apakah wakil rakyat di Dewan tidak merasa lebih sebagai wakil Parpol dibanding Wakil Rakyat? Bahkan ide melahirkan Dewan Perwakilan Daerah yang tidak diisi wakil Parpol-pun sekarang nampaknya sudah luntur.
Lalu seharusnya bagaimana bangsa dan negara ini bisa terus menerus memperbaiki kehidupan demokrasinya, dan bukan malah menghancurkannya?
Tidak ada satu resep paling jitu untuk itu , namun memperbaiki kualitas partai politik bisa menjadi dasar yang penting. Tentu memperbaiki kualitas sebuah partai politik, bukan hanya berarti menyempurnakan organisasinya semata, namun yang lebih penting dari itu adalah kemampuan partai politik dalam mempersiapkan, mendidik sampai melahirkan kader politik yang siap menjadi Pejabat Politik.
PD Paska Pemilu 2014
Setelah SBY memimpin pemerintahan sepuluh tahun penuh, sebagai batas maksimal jabatan seorang Presiden, perolehan suara Partai Demokrat dalam Pemilu 2014 turun menjadi sekitar 10%. Sehingga tidak berkesempatan mengajukan sendiri seorang calon Presiden. Selain itu, PD juga juga tidak berhasil membuat kesepakatan dengan Partai Politik lain untuk mengajukan calon Presiden. Munculnya ‘hanya’ dua pasangan calon Presiden, melahirkan dilema bagi PD, yang sejatinya juga dilema bagi banyak masyarakat.
Banyak pihak menyayangkan kondisi tersebut, dan nampaknya PD dengan SBY sebagai Ketua Umum segera menyadari hal tersebut.
Sebagai “freelance observer”, saya melihat dan menilai PD telah memilih sikap yang lebih jelas dibanding Partai Politik yang lain.
Menyadari keterbatasan suaranya di parlemen, dan perkembangan fungsi DPR sebagai pengawas pemerintah yang nampak kurang maksimal, PD lebih memilih kerja keras melakukan konsolidasi intern. Sementara dalam melakukan penilaian terhadap perkembangan kebijakan pemerintah dilakukannya dengan cara yang lebih sebagai “pandangan PD”, tanpa terasa “ngotot” walau mungkin juga percuma saja, untuk menyerang kebijakan yang diambil pemerintah.
Konsolidasi penting sebuah Partai Politik, bukanlah hanya bicara struktur bahkan awak organisasi, namun yang lebih penting dari itu adalah, sejak jauh hari sebelum Pemilu, membuka mata dan mendekatkan hati rakyat kepada niat dan keseriusan PD untuk menjadi Partai Politik pilihan tepat, yang bisa mewakili aspirasi mereka.
Kemunculan Agus Harimurti Yudhoyono, dan kegiatannya yang ‘in line’ dengan kegiatan kerja konsolidasi partai, melengkapi usaha utama PD. Kehadiran kader Partai Politik adalah sebuah keharusan. Mereka harus dikenal rakyat, sehingga rakyat memiliki pandangan yang jelas terhadap seorang calon pejabat politik, dengan segala kelebihan dan kekurangannya.
Walau waktu dan nasib yang nanti akan menentukan, AHY bersama PD telah satu langkah di depan yang lain. AHY bersama PD bukan saja punya peluang semakin dikenal rakyat, dan secara pribadi AHY lebih memiliki “good chance”. Selain memiliki jejak pendidikan yang sangat baik, AHY memiliki ayah seorang SBY yang sangat berpengalaman didalam pengabdian kepada negara dan memimpin rakyat. Sebagai Presiden yang pertama dipilih langsung oleh rakyat, dan pertama sebagai Presiden yang terpilih untuk periode jabatan maksimal kedua, berapapun angka timbangan keberhasilan dan kegagalan SBY, beliau telah mendapat kepercayaan mayoritas masyarakat Indonesia dalam periode yang maksimal.
Sekali lagi, apakah PD akan kembali mendapat banyak suara aspirasi rakyat, apakah AHY berhasil mendapat kepercayaan rakyat apapun penugasannya, hanya kerja keras, waktu dan nasib yang akan menentukan.
Di luar itu semua, apa yang dilakukan PD sungguh tepat dan diperlukan rakyat. Agar dilema rakyat dalam “memilih kucing dalam karung” tidak lagi terjadi.
Partai Politik dibangun memang untuk berlomba mendapat kepercayaan dalam kekuasaan, namun bila yang dilakukan hanya sekedar pencitraan palsu yang diumbar melalui media berpribadi murahan, itu adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat.
Semua Partai Politik yang ada pasti didalam dirinya sendiri ingin besar, namun besarlah untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan sempit sendiri. Ijinkan saya dan mungkin juga suara ‘sebagian’ rakyat, mengungkapkan keraguan kami atas peran Partai Politik bagi masa depan kesejahteraan seluruh rakyat. Apalagi hari ini semakin banyak hadir embrio Partai Politik baru, yang baru belajar namun sudah lantang berkoar.
Kalau merasa sebagai pesaing, tidak perlulah mencontoh “persis plek” apa yang dilakukan PD, tapi menyempurnakan peran Partai Politik dimata dan hati rakyat mutlak harus dilakukan. Kata lain yang tepat, hari ini hal tersebut dalam kondisi krisis!
Tweet saya beberapa waktu lalu kepada Partai Politik : “Ada yang sibuk konsolidasi, ada yang sibuk menikmati, asal jangan ada yang sibuk ngapusi dan korupsi”.
Selamat mudik, selamat menyambut lebaran, maaf lahir dan batin.
Ikuti tulisan menarik Heru Lelono lainnya di sini.
