Oleh : Ikhsan Yosarie
Sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, Indonesia memiliki tujuan nasional sebagaimana yang termakhtub didalam pembukaan UUD 1945. Tujuan nasional sebuah negara, menjadi kepentingan nasional yang bersifat abadi. Karena menjadi arah perjuangan sebuah negara.
Dalam lampiran Perpres No. 7 tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara, dijelaskan dalam kurun waktu 2004-2009, kepentingan nasional Indonesia dinyatakan sebagai visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah, yakni Indonesia yang aman dan damai, Indonesia yang adil dan Demokratis, serta Indonesia yang sejahtera.
Sebagai landasan pertahanan negara, kepentingan nasional Indonesia kemudian ditetapkan ke dalam tiga strata. Penetapan strata ini dalam menunjang skala prioritas negara. Strata pertama adalah mutlak, berupa kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, integritas teritorial, kedaulatan nasional dan keselamatan bangsa Indonesia. Kedua strata penting, berupa demokrasi politik dan ekonomi, keserasian hubungan antar suku, agama, ras dan golongan (SARA), penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. Dan ketiga strata Pendukung, berupa perdamaian dunia dan keterlibatan Indonesia secara meluas dalam upaya mewujudkannya.
Guncangan dari dalam
Sebagai negara dengan masyarakat yang mejemuk, pada dasarnya konflik horizontal antara masyarakat bisa terjadi. Latarbelakangnya pun bisa beragam, dan akan mengkhawatirkan apabila mengarah kepada unsur SARA.
Konflik yang berlatarbelakang unsur SARA sangat diantisipasi dalam suatu negara yang masyarakatnya majemuk. Konflik seperti ini berakibat kepada keterbelahan masyarakat sesuai suku, agama, ras, atau golongannya. Perpecahan ini juga bisa berujung konflik berdarah, karena unsur kepercayaan juga mengambil peran disini.
Kedewasaan bernegara dan berdemokrasi menjadi menu wajib yang harus dipelajari. Bahwa, kita hidup berdampingan dan sama-sama manusia yang berakal serta berilmu pengatahuan. Kedewasaan juga bisa menghindarkan kita dari kesempitan ruang berfikir, pendeknya pola fikir, dan terutama adu domba dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Negara kita, beberapa kali mengalami guncangan konflik seperti ini. Yang terdekat, ketika gelaran Pilkada serentak 2017 lalu, terutama pilkada DKI Jakarta. Disini, saya tidak mencari siapa yang salah. Tetapi, yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita mengaktualisasikan kedewasaan berpolitik, bermasyarakat, dan berdemokrasi. Dan tentu yang paling utama adalah mendewasakan diri sendiri.
Negara dengan masyarakat yang beragam, sebenarnya merupakan anugerah. Nah, anugerah tersebut jangan sampai diluluh lantakkan oleh kepentingan politik suatu kelompok atau golongan. Jika terjadi, perpecahan negara yang bersifat internal akan mudah terjadi. Hal ini tentu hanya akan menguntungkan negara-negara atau mafia-mafia ekonomi asing yang ingin mengambil untung dari peristiwa ini.
Berimbas kepada kedaulatan
Konflik yang dilatarbelakangi oleh unsur SARA, artinya telah mengganggu kepentingan nasional dalam strata pendukung. Imbasnya, bisa mengarah kepada strata satu, berupa kedaulatan nasional dan keselamatan bangsa Indonesia. Imbas ini akan semakin besar ketika penegakan hukum tengah mendapat ketidakpercayaan oleh masyarakat.
Konflik berdarah dan Boomerang effect, itulah imbas yang dimaksud. Perihal konflik berdarah, tidak perlu kita bahas secara detail. Karena hal-hal demikian sering kita temui. Namun, berbeda halnya dengan Boomerang effect yang nantinya akan berpengaruh kepada kedaulatan negara. Yaitu ketika konflik yang terjadi di dalam negeri dibawa ke ranah internasional guna penyelesaiannya.
Hal ini bisa terjadi, salah satunya karena merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dalam negeri, atau bahkan kita kini mengenal istilah kriminalisasi.
Boomerang effect terjadi ketika seseorang atau kelompok yang bermasalah mencoba penyelesaian di dalam negeri, tetapi mentok dan membentur tembok besar politik. Indikasi intervensi politik ke ranah hukum juga bisa terjadi. Atau bahkan, bisa terjadi kriminalisasi seperti yang marak terjadi pasca kasus Cicak vs Buaya era Abraham Samad. Ketika mentok, seseorang atau kelompok tersebut akan membawa kasusnya ke ranah internasional. Apakah kepada NGO internasional atau lembaga PBB yang relevan.
Setelah mendapat respon positif dari lembaga internasional tersebut, seseorang atau kelompok akan kembali ke dalam negeri untuk menyelesaikan kasusnya. Namun kali ini dengan kekuatan politik yang jauh lebih besar. Selain lembaga internasional, sorotan media luar negeri juga menjadi kekuatan mereka.
Nah, kembalinya seseorang atau kelompok inilah yang menjadi serangan balik Boomerang tersebut. Ketika usaha awal tidak berhasil, mereka akan kembali dengan kekuatan yang lebih kuat dan tidak terduga.
Keterlibatan lembaga internasional atau PBB sekalipun, akan berbenturan dengan wilayah hukum Indonesia. Kedaulatan suatu negara bukan hanya persoalan batas wilayah, teritorial, tetapi ranah sosial, budaya, dan hukum suatu negara juga harus dihormati negera lain.
Hal seperti ini yang pada dasarnya mampu mengganggu kepentingan nasional. Ranah strata pendukung, berimplikasi kepada ranah strata mutlak, berupa kedaulatan nasional dan keselamatan bangsa Indonesia.
Bukan hanya kedewasaan bernegara, berpolitik, dan berdemokrasi yang perlu dibenahi. Tetapi sektor penegakan hukum juga patut kita benahi bersama. Sehingga, keberagaman dapat terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dalam negeri tetap kuat.
Sumber Foto : Kompasiana.com
Ikuti tulisan menarik lainnya di sini.
