Ekonomi Kerakyatan - Analisa - www.indonesiana.id
x

Fajar Anugrah Tumanggor

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • Ekonomi Kerakyatan

    Dibaca : 8.084 kali

     

    Oleh: Fajar Anugrah Tumanggor

                Suatu kali saya menyusuri salah satu sudut kota Jakarta. Disela perjalanan, saya melihat fenomena kemanusiaan yang pilu. Mulai dari orang dengan pakaian kupak-kapik makan nasi bekas. Pengasong menjajakan jualannya dengan himpitan kendaraan-kendaraan yang lalu-lalang. Peminta-minta dengan memelas memohon belas kasih orang yang lewat. Ditambah, pengamen yang harus keringat dingin dari satu warung ke warung lain demi mencari sesuap nasi. Betul-betul memilukan. Jakarta sebagai pusat pemerintahan negara masih terus dihiasi problema ketimpangan dan kemiskinan seperti ini. Wajar saja kemudian Jakarta disebut sebagai simbol kekejaman kota karena menuntut orang di dalamnya harus serba cepat, aktif, dan bermental survive.

                Bagi orang-orang kuat, dengan kondisi ekonomi mapan, itu tidak menjadi masalah. Bahkan, Jakarta dijadikan surga mencari pundi-pundi penghasilan. Ini bisa kita contohkan dari pejabat kita. Gaji mereka tidak sedikit. Jejeran mobil-mobil di Senayan adalah bukti bahwa mereka senang tinggal di kota besar. Tak lagi mereka pikirkan mau makan apa, dari mana, dan harganya berapa. Pasti fulus politisi itu sanggup membeli makanan yang seberapa pun harganya. Berbanding terbalik dengan kaum papa dan marjinal yang sudah saya sebutkan di atas. Makan saja mereka harus lintang pukang mencarinya. Bahkan, cara-cara nir-humanis (seperti mengemis dan makan nasi bekas) harus dilakukan demi mengisi sejengkal perut hari ke hari.

                Kondisi di atas semakin menegaskan bahwa ekonomi memang menjadi pondasi dasar yang harus diperhatikan. Sebagaimana kata Karl Marx, dengan kondisi ekonomi yang baik akan tercipta stabilitas politik dan sosial di tataran elit dan masyarakat. Ketika ketimpangan ekonomi memang masih lebar, maka keadaan masyarakat akan jauh dari kata layak untuk menghidupi hidupnya. Bahkan yang terjadi bisa lebih mengerikan. Mereka akan berpikir bagaimana mencari uang yang praktis dan melanggar hukum. Alhasil, tidak mengherankan, kota-kota besar seperti Jakarta akan selalu dihiasi praktek kriminal seperti perampokan, pencurian, dan pembegalan. Karena memang ada korelasi yang serius antara kondisi ekonomi yang timpang dengan kondisi kriminalitas yang terjadi di masyarakat. Semakin makmur kondisi masyarakatnya pastilah tingkat kriminalitas akan semakin berkurang. Pun sebaliknya.

                Bila kita lihat lebih jauh, kondisi ekonomi yang timpang itu semakin memantapkan posisinya di tengah skema ekonomi neoliberal yang memang menciptakan stratifikasi kelas (baca: oligarki). Kita harus akui, pasca jatuhnya Uni Soviet dan runtuhnya dinasti komunis di Eropa Timur tahun 1990-an, ekonomi neoliberal telah mengambil panggung di kancah global. Dengan bermacam-macam skema melalui International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (WB), negara-negara dunia ketiga seperti Indonesia dipaksa mengadopsinya. Ini yang disebut oleh Margaret Thatcher dengan konsep there is no alternative. Tidak ada alternatif lain selain kapitalisme liberal. Pasar adalah satu-satunya medium ekonomi yang ampuh untuk merealisasikan kesejahteraan.Padahal, jati diri bangsa ini bukan lah seperti yang disampaikan oleh Thatcher di atas yang menekankan pada sistem kompetisi. Sudah jelas termaktub dalam pasal 33 UUD 45, bahwa jati diri ekonomi bangsa ini ialah kebersamaan dan gotong royong.

                Konsep ekonomi Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang secara implisit menekankan pada ekonomi kerakyatan. Yang dimaksud dengan ekonomi kerakyatan sebagaimana dijelaskan dalam ayat 4 ialah sebuah konsep politik-perekonomian yang memusatkan pembangunannya pada rakyat. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

                Sebagai penggagas dari ekonomi kerakyatan, Hatta menyebutnya sebagai “jalan lain” atau “jalan lurus”. Pilar-pilar “jalan lurus” ialah pembangunan yang sifatnya humanis. Rakyat dijadikan subjek dan objek pembangunan sekaligus. Semangat gotong-royong dan persatuan menjadi mental dasar yang harus dimiliki. Ini yang kemudian dikenal sebagai daulat rakyat. Kebahagiaan rakyat secara universal adalah cita-cita mulia dari konsep ekonomi kerakyatan. Artinya, tidak ada pemecahan-pemecahan parsial di masyarakat. Tidak ada yang diistimewakan dan disubordinatkan. Produksi dikerjakan oleh semua untuk semua yang dipimpin oleh orang-orang yang menjunjung tinggi meritokrasi.

                Hatta lebih jauh menjelaskan bahwa ekonomi kerakyatan itu secara konkret dapat direalisasikan melalui beberapa bentuk. Pertama, koperasi. Koperasi adalah sebuah badan perserikatan ekonomi yang dibentuk untuk menyamaratakan keuntungan di masyarakat. Anggota-anggota koperasi ini didaulat menjadi pemilik saham sekaligus pembeli. Koperasi bukanlah Perseroan Terbatas yang menekankan profit sekian persen dari hari ke hari. Tapi, yang dijunjung ialah kolektivisme dan kesatuan visi berbagi di antara anggota.

                Jauh dari itu, sebagai sebuah embedded economy-ekonomi tertanam (meminjam istilah Karl Polanyi), koperasi juga memainkan fungsi pendidikan. Dalam koperasi, sinergitas di antara anggota, pengurus, dan pengawas dibangun lewat pendidikan yang menekankan pada ekonomi kerakyatan. Sebagai sebuah wadahekonomi, koperasi dapat melatih komunitas koperasi dengan metode pelatihan berbasis keahlian sesuai dengan bidang-bidang yang digeluti. Dengan pelatihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia secara holistik. Karena, maju-mundurnya sebuah koperasi ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia didalamnya.

                Kedua, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Peran struktur ekonomi terkecil seperti UMKM harus lebih dimaksimalkan. Kondisi ini tentunya akan mendorong kemandirian di masyarakat untuk lebih menangkap prosepek ekonomi lokal dan kreatif yang sifatnya berkelanjutan. Data menyebut, kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 58,65 persen (2015) dengan serapan tenaga kerja mencapai 97 persen (2014) dari total angkatan kerja di Indonesia. Dan bila kita berkaca dari sejarah, UMKM lah yang tetap menopang kondisi ekonomi nasional ketika mendapat gempuran krisis 1997. Maka, pantas disebut UMKM menjadi soko guru ekonomi bangsa setelah koperasi.

    Langkah-langkah di atas tentunya tidak bisa berjalan sendiri. Kegagalan kita di masa Orde Baru menerapkan sistem tiga roda koperasi yakni produksi, keuangan, dan konsumsi/distribusi patut menjadi pengalaman berharga. Pasalnya, di masa itu, konsep tiga roda hanya menyasar sektor keuangan semata. Itu yang kita kenal dengan sistem Koperasi Simpan Pinjam (KSP) kini. Ini berbeda dengan pengalaman Jepang atau Korea Selatan yang mengintegrasikan koperasi dan UMKM nya pada sektor lain semisal maritim, dan pertanian. Konsep reforma agraria serta  perhatian lebih pada sektor perikanan dan garam menempatkan perekonomian Jepang tahan terhadap gempuran ekonomi global. Prospek sinergitas antarsektor patut diperhatikan pemerintah untuk menaikkan kondisi ekonomi nasional yang bermuara pada peningkatan derajat kesejahteraan.

    Akhir kata, penting pemimpin untuk mengintegrasikan bermacam sektor dalam optimalisasi koperasi dan UMKM. Kebijakan-kebijakan pro ekonomi kerakyatan harus terus dilakukan. Bila itu sudah terjadi, pasti kota-kota besar semisal Jakarta, Medan, Surabaya, dan lain-lain tidak lagi dihiasi oleh orang-orang yang melarat hidupnya.

                Penulis adalah Analis Muda Ekonomi-Politik di Departemen Ilmu Politik FISIP USU dan Pegiat literasi di Toba Writers Forum.

     


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.