Jalan Menyimpang Auditor BPK - Analisa - www.indonesiana.id
x

Indonesiana

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • Jalan Menyimpang Auditor BPK

    Dibaca : 1.079 kali

    Penahanan auditor Badan Pemeriksa Keuangan karena perkara suap telah menambah coreng di wajah lembaga audit negara ini. Komisi Pemberantasan Korupsi harus mengusut tuntas pemberian sepeda motor Harley Davidson kepada auditor BPK tersebut. Kuat diduga, gratifikasi itu diberikan sebagai imbalan atas informasi temuan penyelewengan. Alih-alih melaporkan temuan penyelewengan pada PT (Persero) Jasa Marga itu kepada penyidik, auditor ini menyelewengkannya untuk memperkaya diri.

    KPK perlu menyelidiki kemungkinan auditor BPK ini tidak sendiri dalam melakukan kejahatannya. Sebab, dalam menjalankan tugas, auditor BPK bekerja dalam tim yang terdiri atas beberapa orang. Ihwal bagaimana pejabat Jasa Marga menyuap auditor yang telah ditahan pada Rabu malam lalu itu, KPK belum memberi penjelasan rinci.

    Suap untuk auditor BPK bukan baru kali ini. Sebelumnya, dua auditor BPK ditahan KPK karena menerima suap dari mantan pejabat di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Dalam penggeledahan, penyidik menyita uang Rp 40 juta dari ruangan seorang auditor. Duit ini merupakan bagian dari komitmen suap Rp 240 juta untuk mendapatkan opini "wajar tanpa pengecualian" (WTP).

    Praktik suap ini juga menambah panjang daftar kasus korupsi yang melibatkan auditor BPK. Indonesia Corruption Watch mencatat sedikitnya ada enam kasus suap yang melibatkan 23 auditor BPK dalam 12 tahun terakhir. Di Sulawesi Utara, misalnya, seorang auditor divonis 5 tahun 6 bulan penjara pada tahun lalu. Ia didakwa menerima suap Rp 1,6 miliar dari sejumlah kabupaten dan kota di provinsi tersebut.

    BPK perlu memperketat pengawasan terhadap auditornya agar kasus serupa tak terulang. Penyimpangan sekecil apa pun dalam prosedur pemeriksaan keuangan harus dicegah. Majelis Kehormatan Kode Etik, yang diisi antara lain oleh sejumlah akademikus, harus mengawasi para auditor secermat mungkin. Salah satu kewenangan Majelis adalah memeriksa auditor yang terindikasi nakal. Pembenahan auditor amat mendesak. Sebab, BPK merupakan lembaga auditor resmi negara menurut konstitusi.

    Dugaan keterlibatan pejabat Jasa Marga dalam praktik suap ini juga menguatkan kesan masih kentalnya kebiasaan buruk korupsi di badan usaha milik negara. Sebelumnya, KPK membongkar suap yang melibatkan Direktur Utama PT PAL Indonesia ketika itu, Firmansyah Arifin. KPK juga membongkar korupsi di PT Garuda Indonesia yang menjerat mantan direktur utamanya, Emirsyah Satar.

    Seperti kasus auditor BPK, dugaan suap yang melibatkan pejabat Jasa Marga ini juga menambah panjang daftar perkara korupsi pada perusahaan pelat merah. KPK mencatat, pada 2016 ada 11 kasus korupsi yang melibatkan perusahaan negara dan daerah. Jumlah ini naik drastis dibanding tahun sebelumnya yang "hanya" lima kasus. Sejumlah pejabat perusahaan negara rupanya belum bisa menjauhi praktik korupsi dalam berbisnis.

    Editorial Koran Tempo, Jumat 22 September 2017


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.





    Oleh: Napitupulu Na07

    7 jam lalu

    Keadilan Agraria dan Peningkatan Produksi Pangan Melalui Konsesi Lahan Pertanian Luasan 10 –80 ha, kepada Badan Usaha Perorangan.

    Dibaca : 53 kali

    Salah satu dari 9 masalah fundamental multi dimensi bangsa Indonesia adalah “masih rendah, terbatas dan timpang pembangunan dan kesejahteraan baik antar lapisan / strata masyarakat maupun antar daerah dan pulau”. Perwujudan sila ke 5 dari Pancasila yang tertera dalam pembukaan UUD 1945 yakni “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” masih jauh dari harapan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9, bertajuk ‘Apa kabar Reforma Perhutanan Sosial’ Selasa 3/4/2018, Dalam paparan berjudul ‘Evolusi Kawasan Hutan, Tora dan Perhutanan Sosial, mengungkapkan: Ketimpangan pemberian lahan dan akses dari sektor kehutanan ini terdata sampai tahun 2017. Perbandingan ketimpangannya? Luas lahan di Indonesia yang yang sudah keluar ijin pengelolaanya adalah 42.253234 ha dari total 125.922.474 KH Indonesia. Dari 42.253.234 ha lahan yang diberikan ke swasta-masyarakat-kepentingan umum, 95,76 %-nya dilelola oleh swasta luas totalnya 40.463.103 ha. Perkembangan Luas Areal Kelapa Sawit, dari data peta RePPProT, pada tahun 1990 luasnya 7.662.100 ha, dari data baru tahun 2015 menjadi 11.260.277 ha, berarti kenaikan rata-rata 142.000 ha/tahun. Tahun 2016 menurun sedikit menjadi 11.201.465 ha. Tahun 2017 terhadap angka 2016 meningkat drastis 25 % lebih, menjadi sebesar 14.048.722 ha. Tahun 2018 naik menjadi 14.327.093 ha, Tahun 2019 naik menjadi 14.677.560 ha. Areal usaha perkebunan kelapa sawit tersebut didominasi oleh hanya puluhan pengusaha besar swasta. Ke depan apa yang bisa dilakukan? untuk mengurangi ketimpangan penguasaan / hak kelola Pengusaha Besar Swasta (PBS) atas tanah kawasan hutan (40.463.103 ha) dan Perkebunan kelapa sawit (14.677.560 ha), totalnya 55.140.663 ha setara 29,5 % luas daratan Idonesia 187.000.000 ha. Penulis menyarankan Solusi pengurangan ketimpangan secara bertahap, namun sekaligus bisa menangani permasalahan besar lain yaitu kemandirian pangan Indonesia yang sangat lemah / rapuh karena terkendala terbatasnya ketersediaan lahan garapan. Pada kesempatan ini diusulkan untuk Ekstensifikasi Pertanian pangan dengan membuka daerah irigasi (DI) Baru dengan Pola Pertanian Pangan UKM. Strateginya membangun Lima Pilar Pertanian Beririgasi Modern di luar P. Jawa meliputi: P1: Penyediaan air irigasi; P2: Pembangunan infrastruktur irigasi baru; P3: Pencetakan sawah baru petakan besar yang sesuai mekanisasi pertanian untuk para UKM dengan konsesi lahan 30-80 ha; P4: Mempersiapkan sistem pengelolaan irigasi; P5: Membangun sistem konsesi UKM pertanian mekanisasi padi komersial terpadu, mulai tanam, panen, sampai siap dipasarkan. Untuk keadilan agraria dan sekaligus penyediaan lahan garapan daerah irigasi baru, juga untuk lahan peternakan dan perikanan terlihat 2 kemungkinan yakni: (i) Mengatur pemberian puluhan ribu konsesi lahan luasan kecil 10 ha untuk peternakan, perikanan, hortikultur (mix farming), serta luas 30 - 80 ha untuk irigasi baru. Sebagai tahap pertama memanfaatkan cadangan areal untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) seluas 4,1 juta ha, diberikan konsesi 30 tahun kepada badan usaha perorangan; dan (ii) Mengubah konsesi sawit lama yang habis masa konsesinya menjadi konsesi 30 tahun UKM sawah beririgasi 30 ha - 80 ha.