Sebuah video tiba-tiba membetot perhatian publik. Dalam video tersaji pemandangan yang unik. Anies Baswedan yang menjadi gubernur Jakarta sedang diarahkan gayanya. Untuk sebuah keperluan publikasi oleh majalah Tempo.
Yang menarik dari sebuah peristiwa itu dan yang menjadi perhatian publik adalah sikapnya dalam memperlakukan ‘pembantu’-nya dan juga ketika dalam sebuah warung dari peristiwa yang sama, Anies meminta untuk mengganti kursi yang kurang nyaman.
Tidak ada interaksi dengan publik. Tidak ada diskusi dengan publik tentang persoalan di daerah itu yang perlu diselesaikan. Padahal lokasinya cukup kumuh dan lingkungannya sangat kotor. Sampah bertebaran dimana-mana.
Ketika menginjak sampah, Anies hanya mengibaskan kakinya. Biasanya, naluri memimpin harusnya mengarahkannya kepada pemecahan persoalan, dimana pun berada di dalam wilayah administrasinya. Tidak terjadi hal yang seharusnya terjadi itu. Harapan sebagian netizen pun tidak tercapai.
Tidak berapa lama berselang, dalam pidato politiknya setelah pelantikan, Anies keselip menggunakan kata pribumi dengan konteks yang tidak semestinya. Pribumi yang diucapkan sepertinya sudah merupakan diksi yang disengaja.
Setidaknya, masih berbalasan dengan sebuah spanduk yang dibentangkan, “Bangkitnya Pribumi Islam”. Penggunaan diksi itu masih terus dalam perdebatan netizen. Bahkan, penjelasan lanjutan Anies malah menciptakan blunder baru. Sepertinya ada hal yang tidak Anies pahami.
Terlepas dari itu semua, Anies telah dilantik menjadi komandan ibukota untuk masa lima tahun mendatang. Lima tahun waktu yang sebentar untuk sebuah pemerintahan. Pertanyaannya, apakah janji-janji ‘manis’ Anies akan terlunasi dengan baik? Apakah kerja-kerjanya akan dapat memenuhi harapan rakyat Jakarta? Apakah program-program kerjanya dapat terealisasi?
Jas Merah
Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Begitulah ujaran Soekarno. Sejarah menjadi catatan yang mencerminkan nilai-nilai perjuangan bangsa. Dalam konteks yang lebih luas, sejarah disini dapat diartikan dengan rekam jejak. Rekam jejak yang membentuk profile seseorang. Karakter itu identik dengan konsistensi tanpa bias. Hulu hilir sama meskipun badai menggoyang. Coba kita tengok sejarah Anies. Tidak usah terlalu jauh ke belakang.
Masih lekat dalam ingatan ketika Anies menjadi bagian dari Jokowi dalam masa kampanye perebutan kekuasaan di istana. Dengan pilinan kata pilihan, Anies berhasil membuai banyak sekali anak muda. Nilai-nilai yang diuarkannya sangat kental dengan keragaman, kesatuan, kebhinekaan dan juga nasionalisme yang tinggi.
Tidak segan-segan Anies memberikan kata-kata yang sangat ‘hitam’ bagi lawan Jokowi ketika itu, Prabowo. Anies bahkan mengatakan Prabowo didukung mafia yang terkait dengan korupsi migas, kasus haji, impor daging, dan kasus lumpur Lapindo.
Tetapi dengan mudahnya di tahun 2016, ketika diangkat menjadi calon gubernur DKI oleh Gerindra, Anies balik memuji Prabowo.
Bahkan, mereka yang berada di aliran keras dan radikal dianggap musuh bangsa yang seharusnya dihilangkan. Anies menyebut istilah organisasi aliran keras itu sebagai bagian ekstrimisme. Tetapi jelang Pilkada DKI, Anies memuji kelompok ini dengan menyatakannya sebagai pendukung NKRI dan kebhinekaan. Malah memeluknya erat.
Sebegitu mudahkah Anies berubah. Bukankah ini pertanda kemunafikan. Lelaki dinilai dari kata-katanya. Begitu sebuah peribahasa. A man of his words.
Jika demikian sejarahnya, Anies tidak lebih dari seseorang yang menggunakan segala kemungkinan untuk meraih ambisi. Mengubah karakter dalam perebuatan kekuasaan bukanlah ciri sebuah negarawan. Lalu, bagaimana dengan janjinya selama ini?
Kepentingan yang Berkelindan
Terpilihnya Anies menjadi pemimpin DKI dalam banyak narasi dianggap sebagai hasil dari pemilu yang ‘brutal’ dengan isu primordialisme yang kental. Diarahkan demikian untuk dapat melumpuhkan petahana pemilik triple minority. Anies nyaman-nyaman saja sepertinya dengan semua itu.
Anies diusung oleh banyak kepentingan, pastinya tidak terlepas dari berbagai titipan. Dukungan yang diberikan ke Anies bukan sesuatu yang pro bono. Ini tentunya sesuatu yang memberatkan kepemimpinan Anies.
Di media, kader-kader PKS telah mulai menagih Anies. Disampaikan pada Sabtu (14/10/2017), seperti diberitakan detikdotkom, Sekjen PKS, Mustafa Kamal, berkata “Jangan pernah melupakan kader-kader dari Partai Keadilan Sejahtera maupun Gerindra dan juga partai lainnya yang mendukung pada putaran kedua”. Apa maknanya?
Ini upaya untuk menagih janji Anies. Upaya untuk memastikan ‘jasa-jasa’ para pendukungnya termasuk dana, dukungan sumber daya dan juga mesin partai, dibayar. Ini bisa jadi merupakan paket yang disepakati ketika melakukan proses pengajuan Anies sebagai calon gubernur.
Janji-janji ini akan seperti apa dilunasi? Banyak cara yang mungkin akan dilakukan. Termasuk diantaranya memberikan sumber daya DKI untuk disebar ke para pendukung ini. Kenikmatan anggota DPR juga ditingkatkan. Berbagai fasilitas diberikan.
Pemberian proyek-proyek kepada pada pendukungnya juga bisa menjadi satu cara untuk memenuhi janji ini. Beberapa perubahan kebijakan bisa dilakukan gubernur untuk terpenuhinya keinginan dari para pendukung ini.
Seperti misalnya sebuah peraturan gubernur terkait kontrak konsolidasi yang rencananya akan dihapus Anies. Ada sekelompok kontraktor yang ternyata terkena dampak dari kontrak konsolidasi ini.
Pada dasarnya, peraturan ini mengatur penyatuan kontrak menjadi beberapa bagian besar saja dari pada membagi menjadi beberapa kontrak kecil. Hal ini tentunya demi kepraktisan, baik dari segi administrasi, penanganan dan juga transaction cost-nya.
Untuk yang lainnya, bisa juga dengan menghindarkan penggusuran yang seharusnya dilakukan karena terkait dengan pengendalian banjir. Tetapi, janji ini sudah terlanjur diucapkan dan akan direalisasikan. Ini menjadi semacam janji yang akan terus ditagih para pendukungnya, yang memilih Anies karena janji tidak menggusur.
Janji-janji kepada para pendukung ini baik kepada partai politik, pebisnis dan masyarakat kebanyakan seringnya disampaikan tanpa melihat mungkin untuk dilaksanakan. Hal yang paling menarik perhatian yakni rumah dengan DP 0% di Jakarta. Belum juga dilaksanakan, sudah banyak alasan yang diajukan.
Bahwa mekanisme harus dilihat, peraturan pendukungnya dan juga kemampuan pemerintah daerah. Ini terkait dengan jumlah penerima manfaat fasilitas 0% ini, yakni warga miskin Jakarta. Belum lagi persoalan lahan, yang sudah pasti mustahil untuk merealisasikan janji ini. Kalaupun ada lebih bersifat seremonial.
Pemenuhan lain, yakni dengan memberikan posisi kepala-kepala dinas kepada para pendukungnya. Tidak asing, para kepala dinas juga bermain politik. Apalagi, dengan adanya hubungan client patron Anies dengan partai pendukung, kemungkinan besar Anies hanya akan berusaha untuk memenuhi keinginan partai-partai ini.
Pengusaha pendukung juga tidak akan mau tinggal diam. Investasi adalah investasi. Artinya, harus ada ROE yang jelas. Layaknya pebisnis, tentunya tagihan mereka yakni pembagian proyek untuk mereka dan juga kebijakan yang memudahkan bagi mereka untuk berusaha dan mendapatkan ‘perlindungan’ dari administrator itu.
Bukannya Manis Malah Asem
Dengan kelindan berbagai kepenitingan yang meliputi Anies, yang mungkin sudah dipaketkan dengan pencalonannya dulu, tentunya akan sangat rumit bagi Anies untuk menjalankan fungsinya sebagai administrator Jakarta.
Kepentingan mereka itu harus dipenuhi. Kepentingan itu tentunya tidak berhenti di tahun pertama saja. Selama Anies bisa memimpin di Jakarta, kepentingan-kepentingan itu akan melekat dan terus membesar.
Sementara untuk menutupi mimpi-mimpi yang akan dijual hanya sekedar mencari suara dan bukan berniat melaksanakannya karena ketidakmungkinannya, tentunya akan diberikan dengan program-program ‘membahagiakan’ masyarakat.
Mungkin trotoar akan menjadi penuh lagi. Masyarakat yang buang sampah tidak akan diproses hukum lagi. Masyarakat dibiarkan saja bertindak atas dasar kepentingan pribadi dan bukan kepentingan publik.
Parahnya, hal yang pertama dilakukan untuk memenuhi beberapa keinginan dan kepentingan para pendukung Anies, yakni mengurangi kompensasi bagi pegawai pemerintah DKI. Lucunya lagi, ini disampaikan oleh anggota DPR pendukung Anies. Alasannya, jika gaji di Jakarta tinggi, bisnis tidak akan kompetitif. Anies dan Sandiaga lupa dampak dari pendapatan yang diturunkan.
Tiba-tiba juga Sandiaga Uno menggunakan acuan bantuan yang lebih kecil untuk para penerima KJP. Dengan alasan bahwa orang miskin pendapatannya sekitar Rp. 400 ribu, Sandiaga akan menurunkan nilai KJP setara dengan angka itu dari yang sekarang Rp. 700 ribu. Logika apa lagi yang digunakan? Bukankah seharusnya pemerintah mensejahterahkan rakyat.
Terlepas dari alasannya, ada dua kemungkinan disini. Partai politik pendukung yang justru mengarahkan kebijakan Anies. Sayangnya, kebijakan ini disuarakan ketika DPRD Jakarta meminta berbagai fasilitas tambahan untuk kenyamanan. Tidak relevan dengan kinerja mereka yang hanya meributkan kenikmatan ini. Belum lagi ada persoalan dengan mereka terkait korupsi.
Dengan kondisi seperti ini, Anies sepertinya akan melayani kepentigan para pihak yang mendukungnya. Anies seperti menjadi ‘boneka’ yang digerakkan.
Pekerjaannya mungkin akan berjalan, tetapi dengan kualitas yang tidak semestinya. Apalagi untuk menyamai benchmark kinerja yang telah diciptakan Jokowi-Ahok-Djarot, akan sangat susah bagi Anies dengan segala kepentingan yang bergelayut.
Akhirnya, memang waktu yang akan memperlihatkan kepada publik hasil kinerja Anies. Apakah akan berakhir manis atau malah berantakan? Tetapi, tentunya, apa yang dialami Anies dan dikerjakannya tidak berada di ruang vakum. Ada latar belakang yang bisa dilihat untuk memproyeksikan hasil-hasil ke depannya.
Untuk itu, dengan kondisi Anies yang diberati berbagai pendulum kepentingan dan sudah disuarakan partai pendukungnnya, sangat berat bagi Anies untuk benar-benar bisa menjalakan pelayanan publik. Malah yang ada nantinya mungkin pelayanan kepentingan para pendukungnya.
Anies menjadi tidak fokus dengan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan. Terlebih lagi Anies dikenal sebagai seorang ‘orator’ dengan pilihan-pilihan kata yang memikat. Tetapi, disinyalir Anies bukanlah orang yang senang dengan detil, dan bukan seorang implementer dan tukang eksekusi.
Janji-janji telah diucapkan dalam masa pilkada. Jabatan telah diletakkan di pundak Anies. Tetapi, ada keraguan akan akhir dari janji-janji Anies itu. Sepertinya, semuanya tidak akan berakhir manis dengan segala kepentingan yang mengelilinginya. Mari kita saksikan bersama.
Ikuti tulisan menarik Rinsan Tobing lainnya di sini.
